Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Sudah Lapor SPT Tahunan Lewat e-Filing, Ini Pesan Kang Emil

A+
A-
17
A+
A-
17
Sudah Lapor SPT Tahunan Lewat e-Filing, Ini Pesan Kang Emil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (foto: Kanwil DJP Jabar I)

BANDUNG, DDTCNews – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi secara online melalui e-filing.

Dalam keterangan resmi, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengaku pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi melalui e-filing dapat dilakukan dengan sangat mudah dan praktis. Pelaporan juga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Alhamdulillah, kewajiban sebagai warga negara sudah saya tunaikan. Saya sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi. Tentulah itu artinya telah membayar pajak dan melalui instrumen yang sangat mudah, yaitu e-filing,” ujarnya di Gedung Pakuan Kota Bandung, Jumat (11/3/2022).

Baca Juga: Modifikasi P3B Indonesia-Yordania Lewat MLI, DJP Rilis Surat Edarannya

Dalam kesempatan tersebut, Kang Emil juga mengatakan pandemi Covid-19 telah berdampak luas pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pendapatan negara diperlukan untuk penanganan pandemi, termasuk agenda vaksinasi dan pemulihan ekonomi nasional.

Dia mengajak seluruh warga dan para aparatur sipil negara (ASN), khususnya di Jawa Barat, yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk segera membayar pajak secara online dan melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing sebelum 31 Maret 2022.

“Lapor SPT hari ini sudah bisa, kenapa harus nanti?” imbuhnya.

Baca Juga: PER-11/PJ/2025 Berlaku, Jumlah Lampiran SPT Tahunan Badan Bertambah

Kepala KPP Pratama Bandung Cibeunying Rustana Muhamad Mulud Asroem yang turut hadir di Gedung Pakuan mengatakan Ditjen Pajak (DJP) mengapresiasi kepatuhan pajak yang dilakukan Gubernur Jawa Bart.

“Saya mewakili Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I mengucapkan terima kasih karena telah menjadi panutan dalam menyampaikan SPT tahunan tepat waktu, bahkan telah disampaikan sebelum bulan Maret 2022,” kata Rustana.

Rustana menjelaskan penyampaian SPT merupakan kewajiban kenegaraa, terlepas ada pajak yang harus dibayar lagi atau sekadar laporan. SPT adalah sarana untuk menguji kembali pajak yang telah disetor itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Omzet Tembus Rp4,8 M Tengah Tahun, Sampai Kapan Boleh Pakai PPh 0,5%?

“Apakah pemotongannya sudah benar? Jika ada kekurangan maka harus dibayar lagi kekurangannya. Jika ada kelebihan maka akan dikembalikan kelebihannya. Makanya, kami mengimbau agar masyarakat menyampaikan SPT lebih awal, agar lebih nyaman nantinya,” imbuhnya.

Menurutnya, berkaitan dengan akuntabilitas, SPT merupakan sarana untuk cek silang antara pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut pajak, pajak yang seharusnya disetorkan, dan penghasilan yang dilaporkan dalam SPT.

Untuk itu, dia mengingatkan masyarakat agar tidak membiasakan diri menunda pelaporan SPT hingga akhir jatuh tempo. “Namun jangan asal mengisi SPT. Karena semua memiliki konsekuensi,” ungkapnya.

Baca Juga: Pajak Karbon Bikin Operasi PLTU Lebih Mahal, Terungkap di RUPTL PLN

Otoritas, sambungnya, telah menyediakan berbagai kanal layanan konsultasi. Adapun konsultasi bisa dilakukan melalui media sosial (Facebook, Instagram, Twitter) @pajakcibeunying, chat WhatsApp KlikCibeunying (0811-2310-423), dan layanan konsultasi tatap muka di loket helpdesk. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil, Kang Emil, Ditjen Pajak, DJP, pajak, SPT, SPT Tahunan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 04 Juni 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tampilan Baru Formulir SPT Tahunan, Satu untuk Semua WP Orang Pribadi

Selasa, 03 Juni 2025 | 19:30 WIB
PER-11/PJ/2025

BKP Dikirim ke Kawasan PPN Tak Dipungut, FP Harus Diisi Alamat Ini

Selasa, 03 Juni 2025 | 19:00 WIB
PER-11/PJ/2025

Faktur Pajak Uang Muka Tak Sesuai PER-11, PKP Diimbau Buat Pengganti

Selasa, 03 Juni 2025 | 18:30 WIB
CORETAX SYSTEM

Ajukan Perubahan Data KLU di Coretax, Butuh Waktu Berapa Lama?

berita pilihan

Rabu, 04 Juni 2025 | 19:30 WIB
PER-11/PJ/2025

PER-11/PJ/2025 Berlaku, Jumlah Lampiran SPT Tahunan Badan Bertambah

Rabu, 04 Juni 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Omzet Tembus Rp4,8 M Tengah Tahun, Sampai Kapan Boleh Pakai PPh 0,5%?

Rabu, 04 Juni 2025 | 18:00 WIB
THAILAND

Dipantau Ketat, Otoritas Ingatkan Influencer Patuh Pajak

Rabu, 04 Juni 2025 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bahlil: Sektor Energi Akan Buka 6,2 Juta Lapangan Kerja hingga 2030

Rabu, 04 Juni 2025 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diberikan Selektif, 18,3 Juta Orang Bakal Dapat Bantuan Beras

Rabu, 04 Juni 2025 | 16:00 WIB
KOTA SURABAYA

Pemkot Wajibkan Pemilik Usaha Sediakan Jukir Resmi dan Bayar Pajak

Rabu, 04 Juni 2025 | 15:30 WIB
PER-11/PJ/2025

PKP Pilih Tak Kreditkan Pajak Masukan, FP Tetap Harus Dilaporkan