Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP

"Kami telah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya secara sukarela. Namun, karena tidak ada itikad baik, kami terpaksa melakukan tindakan tegas," katanya seperti dikutip dari situs web DJP, Selasa (24/12/2024).

Eddy menuturkan penyitaan dilakukan lantaran penanggung pajak tak kunjung melunasi utangnya dalam kurun waktu 2x24 jam seusai diterbitkannya surat paksa. Dia juga menegaskan penyitaan ini merupakan langkah terakhir yang diambil setelah berbagai upaya persuasif dilakukan.

Dia menjelaskan penyitaan aset merupakan salah satu bentuk tindakan penagihan aktif yang diatur dalam undang-undang. Tujuannya, memberikan efek jera kepada wajib pajak yang nakal, sekaligus mendorong wajib pajak lainnya untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

KPP Pratama Kosambi, lanjutnya, mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan pajaknya. Dengan membayar tepat waktu, wajib pajak tak hanya berkontribusi dalam pembangunan negara, tetapi juga terhindar dari berbagai risiko, seperti penyitaan aset.

Merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), penyitaan dilaksanakan atas objek sita, yaitu barang penanggung pajak yang bisa dijadikan jaminan utang pajak.

Sementara itu, Pasal 1 angka 16 UU PPSP menyebutkan barang adalah setiap benda atau hak yang bisa dijadikan jaminan utang pajak. (rig)