Ada Pajak Minimum Global, Indonesia Siapkan QRTC?

"Tapi bentuknya seperti apa, Kemenkeu masih meraciknya. Ada yang disebut dengan QRTC. Model yang seperti ini in line dengan Pilar 2: GloBE. Apakah kita menggunakan itu? Belum dapat dikatakan akan menggunakan itu, [tapi] kita mempertimbangkan," ujar Analis Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) Frans ZD Manik dalam Regular Tax Discussion (RTD) yang digelar oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dikutip Selasa (25/2/2025).

Merujuk pada Pasal 1 angka 44 PMK 136/2024, QRTC adalah kredit pajak yang dapat dikembalikan yang mekanismenya dilakukan dalam bentuk kas atau setara kas dalam jangka waktu 4 tahun sejak entitas konstituen memenuhi syarat untuk menerima kredit berdasarkan ketentuan di yurisdiksi yang memberikan kredit tersebut.

Dalam penghitungan pajak tambahan, QRTC diperlakukan sebagai penambah laba GloBE, bukan pengurang pajak tercakup. Dengan demikian, insentif pajak dalam bentuk QRTC tidak akan menambah beban pajak tambahan secara signifikan mengingat dampak QRTC terhadap tarif pajak efektif cenderung minim.

"QRTC diperlakukan sama dengan cash grant, sesuai dengan perlakuannya untuk tujuan akuntansi keuangan. Kredit pajak yang dapat dikembalikan adalah sejenis pembayaran tunai kepada perusahaan yang tidak dapat memanfaatkan insentif secara penuh. Pengembalian diperlakukan sebagai pendapatan," tulis OECD dalam laporan bertajuk Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax: Reconsidering Tax Incentives after the GloBE Rules.

Bila kredit pajak yang dapat dikembalikan tidak memenuhi kriteria sebagai QRTC, kredit pajak tersebut diperlakukan sebagai nonqualified refundable tax credit (NQRTC). "NQRTC adalah kredit pajak yang dapat dikembalikan sebagian atau seluruhnya tetapi bukan QRTC," bunyi Pasal 1 angka 45 PMK 136/2024.

Berbanding terbalik dengan QRTC, NQRTC adalah pengurang pajak tercakup dan bukan merupakan penambah laba GloBE. Dengan demikian, pemanfaatan NQRTC berpotensi menggerus tarif pajak efektif dan menambah beban pajak tambahan yang harus dibayar.

Sebagai informasi, PMK 136/2024 merupakan landasan dari penerapan pajak minimum global di Indonesia. Pajak minimum global berlaku atas entitas konstituen yang merupakan bagian dari grup dengan omzet tahunan minimal €750 juta setidaknya dalam 2 dari 4 tahun pajak.

Jika tarif pajak efektif entitas konstituen pada suatu yurisdiksi tak mencapai tarif minimum 15%, entitas tersebut harus membayar pajak tambahan dengan tarif sebesar selisih antara tarif minimum dan tarif pajak efektif.

Pajak tambahan bisa dikenakan terlebih dahulu oleh yurisdiksi sumber jika yurisdiksi tersebut telah menerapkan qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT), yaitu pajak minimum domestik yang sejalan dengan ketentuan pajak minimum global.

Bila yurisdiksi sumber tidak menerapkan QDMTT, yurisdiksi entitas induk berhak mengenakan pajak tambahan atas laba yang kurang dipajaki oleh yurisdiksi sumber. Pengenaan pajak tambahan oleh yurisdiksi entitas induk dilaksanakan berdasarkan income inclusion rule (IIR).

Jika yurisdiksi entitas induk tidak menerapkan IIR dan yurisdiksi sumber tidak menerapkan QDMTT, yurisdiksi lainnya dapat mengenakan pajak tambahan melalui denial of deduction atau penyesuaian yang setara sebagaimana diatur dalam undertaxed payment rule (UTPR). (sap)