Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

BBM di Thailand Bakal Kena Pajak Karbon, Peraturannya Mulai Digodok

A+
A-
0
A+
A-
0
BBM di Thailand Bakal Kena Pajak Karbon, Peraturannya Mulai Digodok

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand memastikan kebijakan penerapan pajak karbon dalam penjualan bahan bakar minyak (BBM) tidak akan menambah beban ekonomi pada konsumen.

Wakil Menteri Keuangan Paopoom Rojanasakul mengatakan pengenaan pajak karbon bertujuan menurunkan emisi karbon secara signifikan. Menurutnya, pengenaan pajak karbon atas BBM juga telah diterapkan di beberapa negara.

"Pajak ini akan diterapkan dalam struktur harga BBM tanpa memengaruhi konsumen, serta sudah memperoleh pengakuan internasional, khususnya dari Uni Eropa," katanya, dikutip pada Minggu (9/2/2025).

Baca Juga: Butuh Tax Clearance? Begini Cara Mengajukan SKF Lewat Coretax

Paopoom menuturkan peraturan mengenai pengenaan pajak karbon telah disetujui dalam rapat kabinet pada 2 pekan lalu. Saat ini, draf peraturan tersebut sedang ditinjau oleh Dewan Negara dan diharapkan dapat berlaku bulan ini.

Menurutnya, Thailand perlu menerapkan pajak karbon sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong keberlanjutan lingkungan. Kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai energi berkelanjutan.

Dia menjelaskan pemerintah telah bersiap untuk menerapkan pajak karbon. Pajak karbon ini akan dikenakan senilai THB200 atau sekitar Rp96.250 per ton karbon dioksida dikalikan dengan faktor emisi untuk setiap jenis BBM.

Baca Juga: Bereskan Piutang Pajak Rp271 Miliar, Pemda Lantik Belasan Juru Sita

"Jika produsen dapat mengurangi emisi di bawah ambang batas yang ditentukan, pajak karbonnya juga akan diturunkan," ujarnya seperti dilansir bangkokpost.com.

Pemerintah Thailand menargetkan netralitas karbon pada 2050 dan net zero emission pada 2065. Sementara itu, industri otomotif dan penggunaan BBM memiliki kontribusi dalam emisi karbon sebesar 70%. (rig)

Baca Juga: DJP Perbarui Aturan Dokumen PBB

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : thailand, pajak, pajak internasional, BBM, pajak karbon, energi berkelanjutan, emisi karbon

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 08 Mei 2025 | 15:00 WIB
LAPORAN FOKUS

Jadi Justifikasi Pemutihan, Seperti Apa Tren Piutang Pajak Daerah?

Kamis, 08 Mei 2025 | 14:45 WIB
LAPORAN FOKUS

Apa Itu Pemutihan Pajak Kendaraan dan BBNKB?

Kamis, 08 Mei 2025 | 14:35 WIB
LAPORAN FOKUS

Menimbang Adil-Tidaknya Pemutihan Pajak, Kembali ke Koridor UU HKPD

berita pilihan

Jum'at, 09 Mei 2025 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Butuh Tax Clearance? Begini Cara Mengajukan SKF Lewat Coretax

Jum'at, 09 Mei 2025 | 13:30 WIB
KABUPATEN GRESIK

Bereskan Piutang Pajak Rp271 Miliar, Pemda Lantik Belasan Juru Sita

Jum'at, 09 Mei 2025 | 13:00 WIB
PER-4/PJ/2025

DJP Perbarui Aturan Dokumen PBB

Jum'at, 09 Mei 2025 | 12:30 WIB
CORETAX SYSTEM

DJP: Kami Tak Mungkin Awasi dan Periksa Semua WP

Jum'at, 09 Mei 2025 | 12:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Optimalkan Penerimaan, SIMBARA Diperluas pada Bauksit Tahun Ini

Jum'at, 09 Mei 2025 | 11:30 WIB
PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Webinar Kadin - IAPI: Audit Keuangan Bisa Naikkan Reputasi Perusahaan

Jum'at, 09 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Menyebabkan Pemeriksa Pajak Melakukan Penyegelan

Jum'at, 09 Mei 2025 | 10:30 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Pemkab Raup Rp18 Miliar dari Penerapan Opsen PKB dan BBNKB

Jum'at, 09 Mei 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Danantara Bakal Evaluasi Seluruh Pimpinan BUMN, Ada Apa?

Jum'at, 09 Mei 2025 | 09:45 WIB
LITERATUR PAJAK

Butuh Referensi Perpajakan Bahasa Inggris yang Kredibel? Coba Cek Ini