Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Rabu, 26 Februari 2025 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 26 FEBRUARI 2025 - 04 MARET 2025
Rabu, 19 Februari 2025 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 19 FEBRUARI 2025 - 25 FEBRUARI 2025
Rabu, 12 Februari 2025 | 09:27 WIB
KURS PAJAK 12 FEBRUARI 2025 - 18 FEBRUARI 2025
Rabu, 05 Februari 2025 | 11:07 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL
Fokus
Reportase

BBM di Thailand Bakal Kena Pajak Karbon, Peraturannya Mulai Digodok

A+
A-
0
A+
A-
0
BBM di Thailand Bakal Kena Pajak Karbon, Peraturannya Mulai Digodok

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand memastikan kebijakan penerapan pajak karbon dalam penjualan bahan bakar minyak (BBM) tidak akan menambah beban ekonomi pada konsumen.

Wakil Menteri Keuangan Paopoom Rojanasakul mengatakan pengenaan pajak karbon bertujuan menurunkan emisi karbon secara signifikan. Menurutnya, pengenaan pajak karbon atas BBM juga telah diterapkan di beberapa negara.

"Pajak ini akan diterapkan dalam struktur harga BBM tanpa memengaruhi konsumen, serta sudah memperoleh pengakuan internasional, khususnya dari Uni Eropa," katanya, dikutip pada Minggu (9/2/2025).

Baca Juga: Negara Tetangga Ini Bakal Berlakukan Pajak Turis pada Akhir Tahun

Paopoom menuturkan peraturan mengenai pengenaan pajak karbon telah disetujui dalam rapat kabinet pada 2 pekan lalu. Saat ini, draf peraturan tersebut sedang ditinjau oleh Dewan Negara dan diharapkan dapat berlaku bulan ini.

Menurutnya, Thailand perlu menerapkan pajak karbon sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong keberlanjutan lingkungan. Kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai energi berkelanjutan.

Dia menjelaskan pemerintah telah bersiap untuk menerapkan pajak karbon. Pajak karbon ini akan dikenakan senilai THB200 atau sekitar Rp96.250 per ton karbon dioksida dikalikan dengan faktor emisi untuk setiap jenis BBM.

Baca Juga: Pemeriksaan Terfokus, Pemeriksa Wajib Sampaikan Pos SPT yang Diperiksa

"Jika produsen dapat mengurangi emisi di bawah ambang batas yang ditentukan, pajak karbonnya juga akan diturunkan," ujarnya seperti dilansir bangkokpost.com.

Pemerintah Thailand menargetkan netralitas karbon pada 2050 dan net zero emission pada 2065. Sementara itu, industri otomotif dan penggunaan BBM memiliki kontribusi dalam emisi karbon sebesar 70%. (rig)

Baca Juga: Sengketa PPN atas Penyerahan Jasa Asuransi Unit Link

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : thailand, pajak, pajak internasional, BBM, pajak karbon, energi berkelanjutan, emisi karbon

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Februari 2025 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenaker Usul Pegawai Padat Karya yang Dapat Insentif Pajak Diperluas

Kamis, 27 Februari 2025 | 19:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Unduh Bukti Potong 1721-A1 bagi Pegawai di DJP Online

Kamis, 27 Februari 2025 | 18:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Trump Siapkan Bea Masuk 25 Persen atas Impor Barang dari Uni Eropa

Kamis, 27 Februari 2025 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bappenas: Tarik Investasi, Insentif Pajak Bukan Fokus Utama

berita pilihan

Jum'at, 28 Februari 2025 | 19:30 WIB
THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Berlakukan Pajak Turis pada Akhir Tahun

Jum'at, 28 Februari 2025 | 19:00 WIB
PMK 15/2025

Pemeriksaan Terfokus, Pemeriksa Wajib Sampaikan Pos SPT yang Diperiksa

Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:03 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN atas Penyerahan Jasa Asuransi Unit Link

Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pemeriksaan Fisik Barang Impor?

Jum'at, 28 Februari 2025 | 16:30 WIB
REKAP PERATURAN

Simak! Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit sepanjang Februari 2025

Jum'at, 28 Februari 2025 | 16:00 WIB
LAYANAN PAJAK

Hati-Hati Penipuan Berkedok Pemutakhiran Data NPWP via Coretax

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:30 WIB
RPJMN 2025-2029

Masuk RPJMN 2025-2029, Pertumbuhan Ekonomi 2029 Ditarget Tembus 8%

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:21 WIB
KONSULTASI PAJAK

Bangun Usaha di Kawasan Industri? Ini Menu Insentif Perpajakannya

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:00 WIB
SELEBRITAS

Ajak WP Segera Lapor SPT Tahunan, Jonatan Christie: Jangan Ditunda

Jum'at, 28 Februari 2025 | 14:30 WIB
KEP-67/PJ/2025

Tak Kena Sanksi! PPh Masa Januari 2025 Disetor Paling Lambat Hari Ini