Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Tingkatkan Kepatuhan, Simak Praktik Digitalisasi Pajak Daerah di Dunia

A+
A-
0
A+
A-
0
Tingkatkan Kepatuhan, Simak Praktik Digitalisasi Pajak Daerah di Dunia

KINERJA penerimaan pajak daerah memainkan peranan penting dalam menentukan keberhasilan desentralisasi fiskal. Sayangnya, local taxing power di Indonesia cenderung fluktuatif dan masih tergolong rendah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sempat menyatakan local taxing power baru sebesar 1,32% pada 2023. Sementara dalam RPJMN 2024-2029, pemerintah menargetkan local taxing power akan mencapai 2,9% pada 2029.

Dalam buku Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia yang diterbitkan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu dan USAID (2021), disebutkan pemerintah daerah perlu didorong untuk meningkatkan local taxing power dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Baca Juga: Gubernur Akhirnya Bakal Adakan Lagi Pemutihan Pajak Kendaraan

Di beberapa daerah, local taxing power yang rendah berkaitan erat dengan minimnya kepatuhan pajak. Tantangan kepatuhan pajak daerah ini antara lain disebabkan oleh kompleksitas sistem pajak itu sendiri, baik karena regulasi maupun administrasi.

Bagi dunia usaha, pengenaan pajak dan pungutan lain di daerah dapat memunculkan beban dari sisi biaya. Beban tersebut akan terasa makin signifikan apabila dunia usaha juga dihadapkan pada administrasi yang kompleks (World Bank, 2009).

Terlepas dari persoalan lain yang ada, digitalisasi dapat menjadi salah satu opsi untuk memperbaiki administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak daerah, yang pada akhirnya akan memperkuat local taxing power. Digitalisasi dapat dilakukan dalam berbagai aspek mulai dari integrasi data, layanan konsultasi, penetapan pajak yang terutang, pembayaran dan/atau penyetoran, pelaporan pajak, hingga pengajuan keberatan.

Baca Juga: Ada Restoran Manipulasi Laporan Pajak, Wali Kota Ancam Tutup Usaha

Pemerintah daerah memerlukan sistem teknologi terintegrasi untuk melakukan pengawasan dan memberikan pelayanan pajak. Integrasi pada sistem teknologi akan menjadi fitur mendasar dalam membangun administrasi pajak modern (ADB, 2022).

Adopsi teknologi digital di Indonesia bukannya tanpa progres. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) memiliki inisiatif Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk mendigitalisasi transaksi pada pemerintah daerah, termasuk dalam pengumpulan pajak daerah.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pada semester I/2024 ada 480 pemerintah daerah atau 87,9% dari total pemerintah daerah sudah menjalankan ETPD. BI pun menilai pemerintah daerah yang berada di tahap ETPD lebih tinggi cenderung memiliki resiliensi yang lebih baik terhadap penurunan pendapatan daerah.

Baca Juga: Lapor SPT Tidak Benar, 1 Tersangka Ditahan Kejaksaan

Di sisi lain, beberapa pemerintah daerah kini juga mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Jawa Barat misalnya, sudah menjajaki digitalisasi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pemprov mengirimkan pesan Whatsapp blast berisi pemberitahuan tunggakan pajak kepada wajib pajak.

Selain itu, banyak kabupaten/kota membangun aplikasi untuk mengecek dan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) terutang seperti Kota Bandung dan Kota Surabaya.

Saat ini telah banyak pula otoritas pajak di berbagai negara yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendorong kepatuhan, termasuk di level daerah. Selain soal pelayanan, isu yang menjadi perhatian oleh pemerintah daerah di negara maju bahkan sudah mencakup keamanan data wajib pajak.

Baca Juga: Pemprov Adakan Lagi Pemutihan Pajak Kendaraan, Berlaku Mulai Hari Ini

Berikut bentuk pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pajak di berbagai kota di dunia.

Amsterdam, Belanda

Otoritas pajak Amsterdam membangun situs Mijn Belastingen (My Taxes) untuk memudahkan wajib pajak memenuhi berbagai kewajiban perpajakannya. Situs ini telah mendigitalisasi berbagai proses bisnis administrasi pajak seperti untuk pembayaran, pengajuan keberatan, pengajuan keringanan, menyampaikan surat pemberitahuan, serta mendapatkan pengembalian atau restitusi secara otomatis.

Wajib pajak orang pribadi dapat dengan mudah login ke My Taxes melalui aplikasi DigiD. DigiD merupakan cara aman dan termudah untuk login ke berbagai situs pelayanan publik.

Baca Juga: Setoran Pajak BBM Masih Minim, Pemprov Bentuk Satgas Khusus

Sementara bagi wajib pajak badan, pemerintah kota Amsterdam menyediakan aplikasi eHerkenning sebagai sistem login standar tunggal.

Pemerintah Kota Amsterdam juga memanfaatkan situs resminya untuk menyampaikan informasi mengenai ketentuan dan tarif pajak yang dipungut per jenis pajaknya. Penyampaian informasi perpajakan secara terbuka dan terperinci pada akhirnya dapat mengurangi potensi sengketa pajak daerah.

Berlin, Jerman

Pemenuhan kewajiban perpajakan di berbagai wilayah di Jerman, termasuk di Berlin, tersentralisasi di situs Mein ELSTER (My ELSTER). Situs tersebut merupakan laman electronic tax return yang hanya memerlukan satu kali registrasi.

Baca Juga: Antrean Samsat Mengular, Loket Pembayaran PKB Dibuka di Kecamatan

Ketika memulai registrasi, wajib pajak cukup melakukan login akun My ELSTER menggunakan berkas sertifikat dan password untuk alasan keamanan, bukan menggunakan username dan password. Berkas sertifikat itu akan didapatkan setelah wajib pajak menyelesaikan registrasinya di My ELSTER.

Guna memudahkan wajib pajak, otoritas pajak turut menyediakan chatbot yang dapat menjawab beragam pertanyaan seputar pajak. Informasi dalam chat ini bersifat umum serta dioperasikan dengan beragam bahasa.

Otoritas pajak federal dan negara bagian menegaskan komitmen mereka dalam menjaga keamanan teknologi informasi dalam proses bisnis My ELSTER.

Baca Juga: Pemprov Bentuk Satgas untuk Optimalkan Pajak BBM

Brussels, Belgia

Brussels memiliki situs My Tax yang mendigitalisasi berbagai proses bisnis administrasi pajak seluruh jenis pajak yang dipungut di kota tersebut. MyTax adalah platform online dari Bruxelles Fiscalité.

Dalam situs ini, wajib pajak dapat melihat dan mengelola pajaknya yang diadministrasikan di Brussel. Pada situs tersebut terdapat beberapa fitur seperti melihat tagihan pajak, membayar dan mengajukan fasilitas pembayaran, serta mengubah detail informasi pribadi.

Otoritas pajak telah mendokumentasikan berbagai dokumen yang diperlukan dan relevan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dokumen tersebut disusun secara alfabetik dan informatif untuk membantu wajib pajak dan otoritas pajak memetakan berbagai dokumen yang diperlukan.

Baca Juga: Separuh Kendaraan di Kota Ini Nunggak Pajak, Razia Akan Digencarkan

Selain itu, otoritas terus berusaha untuk memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat dengan menyediakan berbagai video tata cara penggunaan situs My Tax Brussels.

My Tax Brussels diklaim berhasil mendigitalisasi proses administrasi pajak yang rumit menjadi mudah dimengerti. Misal dalam digitalisasi layanan pajak kendaraan bermotor, otoritas kini dapat mengirimkan tagihan pajak secara otomatis berdasarkan data dari Vehicle Registration Service (official assessment system).

Selain penggunaan data dari Vehicle Registration Service, otoritas juga menganalisis berbagai data dari pihak swasta maupun otoritas publik untuk menentukan apakah wajib pajak dikenakan pajak dan dalam beberapa kasus, untuk menentukan berapa jumlah pajak terutang. Terkait analisis data tersebut, otoritas pajak Brussels mengolah berbagai data dari berbagai sumber utama.

Baca Juga: Kerja sama Pemda dan Kejaksaan Hasilkan Tambahan Pajak Rp80,3 Miliar

New York, Amerika Serikat

Wajib pajak di New York dapat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui laman e-Services. Dalam laman tersebut, wajib pajak dapat melanjutkan proses administrasi pajaknya, mulai dari pembayaran (quick pay), restitusi, membatalkan pembayaran, hingga melaporkan pajak.

Untuk mendapatkan bantuan ataupun jawaban atas pertanyaan terkait pelaporan dan pembayaran pajak, wajib pajak dapat menghubungi otoritas melalui telepon. Selain itu, wajib pajak juga bisa memperoleh bantuan terkait permasalahan pada pelaporan dan pembayaran pajak melalui fitur business tax assistance.

Dalam konteks proses bisnis pelaporan pajak, Pemerintahan Kota New York membuat program NYC Free Tax Preparation yang ditujukan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan pajaknya secara daring gratis dengan bantuan dari sukarelawan.

Baca Juga: Baliho Ilegal Disebut Jadi Ganjalan Pengumpulan Pajak Reklame

Digitalisasi telah dilakukan untuk setiap jenis pajak di Kota New York. Misal mengenai pajak properti yang menjadi sumber penerimaan pajak daerah utama, otoritas menyediakan laman khusus yang memuat berbagai fitur seperti pencarian informasi mengenai properti serta pengajuan pembebasan dan pengurangan pajak.

Selain itu, otoritas menggunakan peta digital yang disebut NYC Digital Tax Map untuk melaksanakan administrasi pajak properti. NYC Digital Tax Map adalah sebuah alat untuk membantu pengelolaan dan pemantauan pajak properti.

Dengan NYC Digital Tax Map, pemilik properti, petugas pajak, dan warga dapat dengan mudah mengakses informasi tentang nilai properti, pembayaran pajak, dan perubahan status properti. Hal ini memudahkan proses perencanaan pajak, pemantauan pembayaran pajak, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak properti.

Baca Juga: Jaga Penerimaan Pajak, Gubernur Imbau Warga Tak Andalkan Pemutihan

Tokyo, Jepang

Di Tokyo, proses administrasi pengajuan, permohonan, pemberitahuan, serta pembayaran pajak dilakukan secara elektronik melalui Sistem Portal Pajak Lokal (eLTAXs).

Prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan di Jepang memang harus dilakukan di masing-masing pemerintah daerah. Namun, eLTAX adalah sistem yang dioperasikan bersama oleh pemerintah daerah dan memungkinkan prosedur dilakukan di setiap pemerintah daerah melalui satu loket elektronik.

Sejak menangani informasi pribadi terkait pajak daerah, eLTAX mengambil langkah-langkah keamanan untuk memastikan keamanan dan keandalan yang tinggi sehingga pengguna dapat menggunakan layanan dengan tenang.

Baca Juga: Pemprov Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan, Berlaku Mulai Hari Ini

Otoritas telah memiliki sistem untuk mencegah informasi pribadi disadap di internet. Selain itu, database dan server yang mencatat informasi pribadi dilindungi dari akses yang tidak sah oleh firewall dan sistem pemantauan akses.

Layanan eLTAX dapat dimanfaatkan untuk beragam jenis pajak, mulai dari pajak aset tetap, pajak tembakau, pajak lapangan golf, pajak akomodasi, dan lain-lain.

Pemerintah Tokyo juga memberikan kemudahan dalam hal administrasi pembayaran dengan menyediakan saluran pembayaran selain eLTAX. Tokyo mengakomodasi 4 saluran lainnya yang dapat membuat pembayaran pajak dapat dilakukan dari rumah, mulai dari mobile payment apps, credit cards, internet banking/ATMs, hingga account transfer.

Baca Juga: Jadi Sasaran Penelitian Komprehensif, Siapa itu WP Strategis?

Dengan sistem account transfer, pembayaran dapat dilakukan secara otomatis sesuai batas waktu pembayaran pajak (pada hari terakhir setiap periode pembayaran) dari rekening bank atau kantor pos. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Laporan Fokus, pemutihan pajak, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, kepatuhan pajak, UU HKPD, digitalisasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 12 Mei 2025 | 08:30 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Warga Keluhkan Layanan Pemutihan Pajak ke Ombudsman

Minggu, 11 Mei 2025 | 10:30 WIB
KOTA PEKANBARU

Disokong PBJT dan Opsen PKB, Realisasi PAD Capai Rp320 Miliar

Minggu, 11 Mei 2025 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penghapusan BPHTB Disebut Jadi Karpet Merah Wong Cilik Punya Rumah

Sabtu, 10 Mei 2025 | 13:30 WIB
KABUPATEN JOMBANG

Protes Lonjakan Tagihan PBB-P2, Puluhan Orang Demo Kantor Bapenda

berita pilihan

Selasa, 20 Mei 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Susun Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal 2026, Ini Kata Sri Mulyani

Selasa, 20 Mei 2025 | 18:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! Situs Resmi DJP Tak Bisa Diakses Sementara Malam Ini

Selasa, 20 Mei 2025 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Beri Asistensi, DJBC Minta Penerima Fasilitas MITA Jaga Integritas

Selasa, 20 Mei 2025 | 16:30 WIB
KEM-PPKF 2026

Pemerintah Kembali Wacanakan Objek Cukai Baru pada Tahun Depan

Selasa, 20 Mei 2025 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Amankan Penerimaan, Prabowo Minta Bimo dan Djaka Gabung ke Kemenkeu

Selasa, 20 Mei 2025 | 15:30 WIB
KONSULTASI CORETAX

Bagaimana Cara Pemotongan PPh Final UMKM Lewat Coretax?

Selasa, 20 Mei 2025 | 14:45 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga April 2025, Penerimaan Pajak Masih Kontraksi 10,8%

Selasa, 20 Mei 2025 | 14:30 WIB
KEM-PPKF 2026

Pemerintah Targetkan Ekonomi 2026 Tumbuh Minimal 5,2%

Selasa, 20 Mei 2025 | 14:15 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Awas Penipuan! DJP Minta WP Jangan Asal Unduh Aplikasi M-Pajak