Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Begini Syarat Menjadi Dewan Komisioner OJK

A+
A-
0
A+
A-
0
Begini Syarat Menjadi Dewan Komisioner OJK

JAKARTA, DDTCNews – Dalam rangka pemilihan dan penentuan calon anggota Dewan Komisioner (DK) periode berikutnya, Presiden RI Joko Widodo pada 10 Januari 2017 menetapkan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017-2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan panitia seleksi (pansel) tersebut berjumlah 9 orang dan keanggotannya terdiri atas unsur Pemerintah, Bank Indonesia, serta masyarakat. Ia sendiri yang memimpin pansel tersebut.

(Baca: Sri Mulyani Pimpin Pansel Dewan Komisioner OJK)

Baca Juga: Sri Mulyani: Pelaksanaan APBN 2025 Sangat Menantang karena 2 Hal Ini

“Pansel mempunyai tugas utama untuk memilih dan menetapkan calon anggota DK OJK untuk disampaikan kepada Presiden melalui mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, serta melibatkan partisipasi publik,” ujarnya dalam jumpa pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/1).

Sesuai dengan mandat yang diberikan, dalam melaksanakan tugasnya pansel dapat melibatkan pimpinan kementerian, Lembaga/Lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau pihak terkait lain yang dipandang perlu.

Syarat Pendaftaran

Baca Juga: Defisit APBN Melebar, Kemenkeu Usulkan Penggunaan SAL Rp85,6 Triliun

Terhitung mulai Selasa, 17 Januari 2017, pengumuman pembukaan pendaftaran sebagai calon anggota DK OJK periode tahun 2017-2022 dapat diiihat di surat kabar harian KOMPAS edisi Selasa, 17 Januari 2017 atau melalui laman www.seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id/

Pendaftaran ini dibuka untuk mengisi 7 jabatan anggota DK selain anggota ex-officio dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Syarat untuk mendaftar sebagai calon anggota DK adalah sebagai berikut:

  1. Warga negara Indonesia,
  2. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik,
  3. Cakap melakukan perbuatan hukum,
  4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit,
  5. Sehat jasmani,
  6. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh Iima) tahun pada saat ditetapkan,
  7. Mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan, dan
  8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih.

Pendaftaran dilakukan secara daring atau online pada laman www.seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id selama 12 hari kena terhitung mulai tanggal 17 Januari 2017. Pendaftaran akan ditutup pada 2 Februari 2017 pukul 24.00 WIB.

Baca Juga: Restitusi Tinggi karena Batu Bara, DJP Siapkan Tindakan Alternatif

Adapun seleksi yang akan dilakukan terhadap calon anggota DK yang meliputi 4 tahap, antara lain:

  1. Tahap administrasi
  2. Penilaian makalah, rekam jejak, dan masukan masyarakat
  3. Penilaian asesmen dan tes kesehatan
  4. Afirmasi atau wawancara

Setelah proses afirmasi/wawancara, Pansel akan memilih 21 calon anggota DK untuk disampaikan kepada Presiden. Dari 21 calon tersebut, Presiden akan mengajukan 14 nama ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan.

Setelah melalui proses seleksi, mulai dari seleksi administrasi hingga uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR, Presiden akan menetapkan 7 calon anggota DK OJK periode tahun 2017-2022, dan diharapkan pelantikannya dapat dlaksanakan pada 21 Juli 2017. (Amu)

Baca Juga: Outlook Pemerintah: Penerimaan Pajak Bakal Shortfall Tahun Ini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : sri mulyani, pansel dewan komisioner ojk, otoritas jasa keuangan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 23 Mei 2025 | 10:04 WIB
PELANTIKAN DIRJEN BEA DAN CUKAI

Resmi! Letjen Djaka Budi Utama Jadi Dirjen Bea Cukai Gantikan Askolani

Jum'at, 23 Mei 2025 | 09:50 WIB
PELANTIKAN ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Lantik 22 Pejabat Eselon I, Ada Dirjen Pajak Baru

Selasa, 20 Mei 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Susun Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal 2026, Ini Kata Sri Mulyani

Selasa, 06 Mei 2025 | 11:00 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Pemerintah Klaim Stimulus Fiskal Bikin Daya Beli Masyarakat Terjaga

berita pilihan

Kamis, 03 Juli 2025 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BANYUWANGI

Surat Teguran dan Paksa Tak Mempan, Tiga Truk WP Disita Kantor Pajak

Kamis, 03 Juli 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Sebut Permohonan Aktivasi NIK/NPWP Tak Bisa Diwakilkan

Kamis, 03 Juli 2025 | 18:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Ajukan Penggantian Surat Keterangan PPh PHTB Via Coretax DJP

Kamis, 03 Juli 2025 | 18:26 WIB
KADIN INDONESIA-IAPI

Kadin Indonesia dan IAPI Gelar Seminar Soal SP2DK

Kamis, 03 Juli 2025 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Waduh! Setoran Pajak Merchant Masih Tak Sebanding dengan Transaksinya

Kamis, 03 Juli 2025 | 17:00 WIB
KONSULTASI CORETAX

Salah Tarif PPh PHTB Padahal Sudah Divalidasi, Bagaimana Solusinya?

Kamis, 03 Juli 2025 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Capai Kesepakatan dengan Vietnam, AS Akhirnya Kenakan Bea Masuk 20%