Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

BKF Minta Masukan Publik Jelang Penerapan Solusi 2 Pilar

A+
A-
3
A+
A-
3
BKF Minta Masukan Publik Jelang Penerapan Solusi 2 Pilar

Kepala BKF Febrio Kacaribu. (foto: Denny Vissaro)

BADUNG, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menggelar International Tax Forum (ITF) 2024 untuk mendiskusikan berbagai perkembangan terkini perpajakan global.

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan penerapan Solusi 2 Pilar (Two-Pillar Solution) akan menghadirkan perubahan signifikan dalam lanskap perpajakan internasional. Menurutnya, Solusi 2 Pilar ini juga akan menjadi jawaban atas berbagai tantangan dalam perpajakan internasional.

"Solusi 2 Pilar diharapkan dapat mengatasi masalah perpajakan global yang dapat memengaruhi ekonomi secara global," katanya dalam International Tax Forum 2024, Selasa (24/9/2024).

Baca Juga: Marketplace Pungut Pajak, Integrasi Data Pedagang Jadi Tantangan

Febrio mengatakan perpajakan global setidaknya sedang menghadapi 2 tantangan dominan. Pertama, perkembangan ekonomi digital yang menyebabkan dunia kesulitan mengenakan pajak atas pendapatan yang relevan. Kedua, persaingan pajak yang tidak sehat sehingga berpotensi merugikan perekonomian.

Dia menjelaskan ekonomi digital memungkinkan pelaku bisnis untuk menghasilkan pendapatan di suatu yurisdiksi tanpa memerlukan kehadiran fisik sehingga kebijakan pajak juga harus beradaptasi. Pilar 1 berupaya mengatasi tantangan ini dengan memastikan perusahaan membayar pajak yang adil di pasar tempat mereka beroperasi, sehingga menciptakan persaingan yang seimbang.

Pilar 1 akan mengalokasikan kembali hak perpajakan ke yurisdiksi pasar, terlepas dari keberadaan kehadiran fisik, dengan memperkenalkan hubungan baru dan aturan alokasi laba baru di bawah Amount A.

Baca Juga: G-7 Sepakat Perusahaan AS Dikecualikan dari Pajak Minimum Global

Di sisi lain, dunia perlu mengatasi persaingan tarif pajak yang tidak sehat karena telah menyebabkan banyak negara kehilangan pendapatan pajaknya. Pilar 2 pun bakal memainkan peran penting dalam mengatasi persoalan ini melalui menetapkan tarif pajak minimum, yang memungkinkan pengalokasian sumber daya fiskal yang lebih optimal, sekaligus mencegah negara-negara terjebak dalam persaingan pajak yang tidak produktif.

Menurutnya, Pilar 2 akan mendorong terciptanya lingkungan ekonomi global yang lebih adil karena persaingan nantinya tidak hanya berfokus pada penurunan tarif pajak, tetapi juga pada peningkatan efisiensi dan produktivitas ekonomi.

Saat ini Pilar 2 telah diadopsi oleh lebih dari 40 negara di seluruh dunia, termasuk di beberapa negara Asean. Pada perjalanannya, Pilar 2 memang menghadirkan tantangan tersendiri bagi negara berkembang yang cenderung bergantung pada insentif pajak untuk menarik investasi. Namun, melalui penerapan Pilar 2, negara berkembang juga diharapkan dapat menyesuaikan skema insentif yang ditawarkan.

Baca Juga: Adopsi Pajak Minimum Global, Pemerintah Laos Usulkan Revisi UU PPh

"Saya percaya ini saatnya menilai kembali dan meningkatkan daya saing kita, daripada melakukan race to the bottom dalam menarik investasi asing," ujarnya.

Febrio mengatakan investasi asing jelas penting untuk mengembangkan berbagai sektor antara lain infrastruktur dan manufaktur, seperti yang terjadi di Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Kedua sektor inilah yang turut menjaga ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif di tengah ketegangan geopolitik dunia.

Indonesia tercatat mampu tumbuh 5,1% pada 2024 di tengah stagnasi ekonomi global dan volatilitas keuangan. Beberapa upaya yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan investasi, antara lain memperbaiki regulasi dan memberikan beberapa skema insentif pajak seperti tax holiday, tax allowance, investment allowance, serta supertax deduction untuk litbang dan vokasi.

Baca Juga: Proteksi Ekonomi Digital RI, Kemenko Gagas Kerja Sama Multi Pihak

International Tax Forum 2024 diharapkan mampu memfasilitasi diskusi mengenai Solusi 2 Pilar guna menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil dan efisien. Masukan yang disampaikan juga akan menjadi kontribusi penting dalam penyusunan kebijakan terkait Pilar 1 dan Pilar 2 di Indonesia dan negara lain.

Dia menyebut penerapan Solusi 2 Pilar, terutama Pilar 2, tidak akan pernah mudah bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya. Namun, Indonesia juga turut mengamati cara negara-negara maju meningkatkan daya saing untuk menarik investasi tanpa bergantung pada insentif pajak. (sap)

Baca Juga: Melihat Pajak Minimum Global Lewat Kacamata Teori Keadilan John Rawls

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : konsensus pajak global, solusi 2 pilar, Pilar 1, Pilar 2, pajak minimum global, ekonomi digital, ITF 2024

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 15 Mei 2025 | 12:00 WIB
PRANCIS

OECD Perbarui Panduan atas Penerapan Pajak Minimum Global

Rabu, 14 Mei 2025 | 19:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Persoalan Pajak Internasional Ikut Dibahas di Pertemuan ADB, Ada Apa?

Jum'at, 09 Mei 2025 | 18:14 WIB
DDTC ACADEMY – PERSONALISED TRAINING

DDTC Academy Gelar In-House Training soal Pajak Minimum Global

Jum'at, 09 Mei 2025 | 14:51 WIB
KONSULTASI PAJAK

Grup Dipecah, Cara Penerapan Ketentuan GMT Berubah?

berita pilihan

Selasa, 01 Juli 2025 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Istri Pengusaha tapi NPWP Terpisah, Bagaimana Penentuan PKP-nya?

Selasa, 01 Juli 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Badan Statusnya Nonefektif, Diaktifkan Lagi atau Bikin NPWP Baru?

Selasa, 01 Juli 2025 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Alamat Tak Sesuai Sebenarnya, DJP Bisa Cabut Status PKP secara Jabatan

Selasa, 01 Juli 2025 | 17:30 WIB
PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Setoran Kepabeanan dan Cukai Semester I/2025 Tumbuh 9,6%

Selasa, 01 Juli 2025 | 16:45 WIB
APBN 2025

Defisit APBN 2025 Diproyeksi Melebar Jadi 2,78% PDB

Selasa, 01 Juli 2025 | 16:30 WIB
APBN 2025

Outlook Pemerintah: Penerimaan Pajak Bakal Shortfall Tahun Ini

Selasa, 01 Juli 2025 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Semester I/2025 Masih Kontraksi 6%

Selasa, 01 Juli 2025 | 15:38 WIB
SIDANG PARIPURNA DPR

Sri Mulyani Serahkan RUU P2 APBN 2024 kepada DPR