DPR Minta APBN 2026 Harus Bisa Antisipasi Kebijakan Bea Masuk Trump

"Perang dagang yang dipicu oleh kebijakan bea masuk resiprokal ke banyak negara yang dikeluarkan oleh AS akan menciptakan berbagai dampak dan risiko," katanya dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Kamis (17/4/2025).

Risiko dimaksud termasuk gangguan rantai pasok global, tekanan nilai tukar, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Guna memitigasi dampak dari risiko dimaksud, Indonesia perlu memperkuat fondasi perekonomiannya.

"Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa mengatur layar. Kita tidak bisa mengubah kebijakan bea masuk resiprokal AS, tetapi kita bisa menguatkan fondasi ekonomi kita sendiri," ujar Dasco.

Dia menuturkan pemerintah perlu menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 yang menekankan penguatan fundamental ekonomi nasional sebagai upaya mengantisipasi dinamika global yang tidak menentu.

Sebagai informasi, penyusunan RAPBN 2026 diawali dengan dengan penyampaian KEM-PPKF 2026 kepada DPR. Tahapan penyusunan APBN tersebut telah diatur dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Sesuai dengan Pasal 13 UU Keuangan Negara, KEM-PPKF 2026 akan disampaikan oleh pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya pada pertengahan Mei 2025.

Setelah penyampaian KEM-PPKF, pemerintah dan DPR akan membahas RAPBN 2026. Adapun RUU APBN 2026 beserta nota keuangannya akan disampaikan oleh pemerintah kepada DPR pada Agustus 2025. (rig)