Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Efek Fluktuasi Harga Komoditas, Target Bea Keluar 2025 Turun 71,4%

A+
A-
0
A+
A-
0
Efek Fluktuasi Harga Komoditas, Target Bea Keluar 2025 Turun 71,4%

Pekerja melakukan bongkar muat tandan kelapa sawit di PTPN IV Cibungur, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (12/7/2024). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan sejak Mei 2024 penyaluran dana program peremajaan sawit rakyat (PSR) untuk petani meningkat dari Rp30 juta per hektare menjadi Rp60 juta per hektare. ANTARA FOTO/Henry Purba/agr/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menargetkan penerimaan penerimaan bea keluar senilai Rp4,5 triliun pada 2025. Angka ini turun 74,29% dari target tahun ini senilai Rp15,6 triliun.

Dokumen Buku II Nota Keuangan 2025 menyatakan penurunan target penerimaan bea keluar ini antara lain mempertimbangkan fluktuasi harga komoditas. Pada tahun ini, terjadi tren penurunan harga beberapa komoditas, terutama minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).

"Dengan memperhatikan fluktuasi harga komoditas terutama CPO serta realisasi dan outlook bea keluar tahun sebelumnya, penerimaan bea keluar dalam RAPBN tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp4.470,6 miliar," bunyi dokumen tersebut, dikutip pada Sabtu (31/8/2024).

Baca Juga: Pemerintah Proyeksikan Shortfall Penerimaan PPh dan PPN pada 2025

Dokumen ini menjelaskan penerimaan bea keluar dalam 5 tahun terakhir antara lain dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas utama dunia terutama yang dikenakan pungutan ekspor, seperti produk kelapa sawit dan mineral. Selain itu, penerimaan bea keluar juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait ekspor komoditas terutama terkait hilirisasi SDA.

Penerimaan bea keluar pada 2020 tumbuh 21,3% seiring dengan kenaikan harga komoditas, terutama produk kelapa sawit dan tembaga. Pada saat itu, juga terjadi peningkatan permintaan dari negara tujuan ekspor utama pada akhir tahun.

Peningkatan harga komoditas terutama harga CPO berlanjut pada 2021 yang disebabkan oleh adanya kebijakan lockdown yang dilakukan negara produsen CPO lainnya sehingga pasokan CPO dunia relatif terbatas. Pada akhirnya, penerimaan bea keluar pada 2021 mampu tumbuh signifikan sebesar 708,2%.

Baca Juga: Harga Referensi Menguat, Tarif Bea Keluar CPO Tetap US$52/MT

Tren peningkatan harga komoditas terutama CPO serta mineral masih berlanjut pada 2022, yang disebabkan oleh eskalasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina sehingga berdampak pada berkurangnya pasokan di pasar dunia. Hal ini membuat penerimaan bea keluar pada akhir 2022 mampu tumbuh 15,2%.

Selanjutnya pada 2023, moderasi harga komoditas utama dunia, terutama CPO, serta menurunnya volume ekspor mineral dan penyesuaian tarif bea keluar produk mineral seiring dengan kemajuan hilirisasi SDA memberikan tekanan pada penerimaan bea keluar. Pada tahun tersebut, penerimaan bea keluar pun terkontraksi 65,9%.

"Selanjutnya penerimaan bea keluar pada tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh 15,0% yang dipengaruhi terutama kebijakan relaksasi ekspor tembaga," bunyi dokumen tersebut. (sap)

Baca Juga: Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 2025 Diproyeksi Tembus Target

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kelapa sawit, CPO, penerimaan perpajakan, bea keluar, ekspor, harga komoditas

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Mei 2025 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Danai Program Prioritas, Rasio Pendapatan Indonesia Harus Naik

Rabu, 21 Mei 2025 | 10:30 WIB
KEM-PPKF 2026

Rasio Pendapatan Negara 2026 Dipangkas, Ini Alasan Kemenkeu

Selasa, 20 Mei 2025 | 11:36 WIB
KEM-PPKF 2026

Tax Ratio 2026 Ditarget 10,08%-10,45%, Begini Strategi Mencapainya

Senin, 19 Mei 2025 | 13:00 WIB
PMK 30/2025

Genjot Hilirisasi, Tarif Pungutan Ekspor Sawit Naik Jadi 10%

berita pilihan

Sabtu, 05 Juli 2025 | 22:05 WIB
KONSULTAN PAJAK

Ketum AKP2I Lantik Dewan dan Pengurus Pusat, Tegaskan Soal Integritas

Sabtu, 05 Juli 2025 | 20:30 WIB
PMK 25/2025

Barang Pindahan Dapat Pembebasan Bea Masuk, Soal Harga Tak Diatur

Sabtu, 05 Juli 2025 | 14:00 WIB
PER-7/PJ/2025

PER-7/PJ/2025 Perinci Kriteria dan Ketentuan Penghapusan NPWP

Sabtu, 05 Juli 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dari Uang Pajak, Cek Kesehatan Gratis Segera Dilaksanakan di Sekolah

Sabtu, 05 Juli 2025 | 12:30 WIB
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Realisasi Rendah, Pemkab Pesimistis Target PAD 2025 Mampu Dicapai

Sabtu, 05 Juli 2025 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Klausul Pajak Retaliasi Dihapus dari RUU Pajak AS, Ini Alasannya

Sabtu, 05 Juli 2025 | 11:00 WIB
PMK 34/2025

Ketentuan Impor Barang Bawaan untuk Pilot dan Nakhoda

Sabtu, 05 Juli 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Banyak Insentif, Industri Padat Karya Diharap Mampu Bertahan

Sabtu, 05 Juli 2025 | 10:00 WIB
PER-7/PJ/2025

Tak Lapor SPT, WP Bisa Ditetapkan sebagai WP Nonaktif secara Jabatan