Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Efek Fluktuasi Harga Komoditas, Target Bea Keluar 2025 Turun 71,4%

A+
A-
0
A+
A-
0
Efek Fluktuasi Harga Komoditas, Target Bea Keluar 2025 Turun 71,4%

Pekerja melakukan bongkar muat tandan kelapa sawit di PTPN IV Cibungur, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (12/7/2024). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan sejak Mei 2024 penyaluran dana program peremajaan sawit rakyat (PSR) untuk petani meningkat dari Rp30 juta per hektare menjadi Rp60 juta per hektare. ANTARA FOTO/Henry Purba/agr/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menargetkan penerimaan penerimaan bea keluar senilai Rp4,5 triliun pada 2025. Angka ini turun 74,29% dari target tahun ini senilai Rp15,6 triliun.

Dokumen Buku II Nota Keuangan 2025 menyatakan penurunan target penerimaan bea keluar ini antara lain mempertimbangkan fluktuasi harga komoditas. Pada tahun ini, terjadi tren penurunan harga beberapa komoditas, terutama minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).

"Dengan memperhatikan fluktuasi harga komoditas terutama CPO serta realisasi dan outlook bea keluar tahun sebelumnya, penerimaan bea keluar dalam RAPBN tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp4.470,6 miliar," bunyi dokumen tersebut, dikutip pada Sabtu (31/8/2024).

Baca Juga: DJBC Terapkan Secara Penuh CEISA 4.0 Tahap ke-20

Dokumen ini menjelaskan penerimaan bea keluar dalam 5 tahun terakhir antara lain dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas utama dunia terutama yang dikenakan pungutan ekspor, seperti produk kelapa sawit dan mineral. Selain itu, penerimaan bea keluar juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait ekspor komoditas terutama terkait hilirisasi SDA.

Penerimaan bea keluar pada 2020 tumbuh 21,3% seiring dengan kenaikan harga komoditas, terutama produk kelapa sawit dan tembaga. Pada saat itu, juga terjadi peningkatan permintaan dari negara tujuan ekspor utama pada akhir tahun.

Peningkatan harga komoditas terutama harga CPO berlanjut pada 2021 yang disebabkan oleh adanya kebijakan lockdown yang dilakukan negara produsen CPO lainnya sehingga pasokan CPO dunia relatif terbatas. Pada akhirnya, penerimaan bea keluar pada 2021 mampu tumbuh signifikan sebesar 708,2%.

Baca Juga: Bertemu Menkeu Jepang, Sri Mulyani Bahas Dampak Tarif AS ke Otomotif

Tren peningkatan harga komoditas terutama CPO serta mineral masih berlanjut pada 2022, yang disebabkan oleh eskalasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina sehingga berdampak pada berkurangnya pasokan di pasar dunia. Hal ini membuat penerimaan bea keluar pada akhir 2022 mampu tumbuh 15,2%.

Selanjutnya pada 2023, moderasi harga komoditas utama dunia, terutama CPO, serta menurunnya volume ekspor mineral dan penyesuaian tarif bea keluar produk mineral seiring dengan kemajuan hilirisasi SDA memberikan tekanan pada penerimaan bea keluar. Pada tahun tersebut, penerimaan bea keluar pun terkontraksi 65,9%.

"Selanjutnya penerimaan bea keluar pada tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh 15,0% yang dipengaruhi terutama kebijakan relaksasi ekspor tembaga," bunyi dokumen tersebut. (sap)

Baca Juga: Keran Ekspor Dibuka Lagi, Penerimaan Bea Keluar Tembaga Rp807,7 Miliar

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kelapa sawit, CPO, penerimaan perpajakan, bea keluar, ekspor, harga komoditas

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 13 April 2025 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pengawasan Kepabeanan Sudah Canggih, Sri Mulyani Ungkap Dampaknya

Sabtu, 12 April 2025 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kuota Impor Bakal Dihapus, Pemerintah Diminta Hati-hati

Jum'at, 11 April 2025 | 15:41 WIB
CHAIRMAN ITRAF PARTHASARATHI SHOME:

Seiring Perkembangan Ekonomi, Bea Masuk Bukan Andalan bagi Penerimaan

Jum'at, 11 April 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Lindungi Industri Lokal, Sri Mulyani Kebut Kebijakan Trade Remedies

berita pilihan

Minggu, 11 Mei 2025 | 12:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat Lagi, Ini Kriteria Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Minggu, 11 Mei 2025 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Rupiah Melemah, Cadangan Devisa RI Turun Hampir US$5 Miliar

Minggu, 11 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Layanan yang Diberikan oleh Kring Pajak

Minggu, 11 Mei 2025 | 10:30 WIB
KOTA PEKANBARU

Disokong PBJT dan Opsen PKB, Realisasi PAD Capai Rp320 Miliar

Minggu, 11 Mei 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP: 3.794 WP Ajukan Pengurangan Angsuran PPh 25 pada 2024

Minggu, 11 Mei 2025 | 09:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Dorong Aktivitas Ekonomi, Anggota DPR Minta Pemerintah Genjot Belanja

Minggu, 11 Mei 2025 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penghapusan BPHTB Disebut Jadi Karpet Merah Wong Cilik Punya Rumah

Minggu, 11 Mei 2025 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Danantara Ingin Bentuk Trust Fund, Rosan Ajak Bill Gates Taruh Dana

Minggu, 11 Mei 2025 | 07:30 WIB
CORETAX SYSTEM

PKP BPHT Mau Beralih ke Tarif PPN Umum, Pemberitahuan Bisa Via Coretax

Sabtu, 10 Mei 2025 | 13:30 WIB
KABUPATEN JOMBANG

Protes Lonjakan Tagihan PBB-P2, Puluhan Orang Demo Kantor Bapenda