Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Sabtu, 24 Mei 2025 | 13:05 WIB
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PERPAJAKAN
Kamis, 22 Mei 2025 | 18:30 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 22 Mei 2025 | 12:15 WIB
RICHARD COLLIER (OXFORD), RITA DE LA FERIA (LEEDS):
Rabu, 21 Mei 2025 | 14:30 WIB
KAMUS PAJAK
Fokus
Reportase

Ini Prediksi World Bank Soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021 & 2022

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini Prediksi World Bank Soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021 & 2022

Lead Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste Habib Rab dalam acara Virtual Launch of Indonesia Economic Prospects Desember 2021 Edition, Kamis (16/12/2021).

JAKARTA, DDTCNews - World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 3,7% pada tahun ini. Angka tersebut berada dalam rentang pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan pemerintah sebesar 3,5% hingga 4,0%.

Lead Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste Habib Rab mengatakan pemulihan ekonomi telah terlihat sejak awal 2021 dan berpotensi berlanjut. Menurutnya, perlu berbagai upaya agar tren pemulihan ekonomi tetap berjalan positif.

"Kami melihat ekonomi akan terus pulih. Kami perkirakan [pertumbuhan ekonominya] sebesar 3,7% pada 2021," katanya dalam acara Virtual Launch of Indonesia Economic Prospects Desember 2021 Edition, Kamis (16/12/2021).

Baca Juga: Dibiayai Pajak, Belanja Kesehatan Sudah Terserap Rp47,6 Triliun

Rab menilai ekonomi Indonesia berangsur-angsur pulih, walaupun sempat terjadi perlambatan akibat gelombang Delta Covid-19 pada Juni hingga Agustus 2021. Alhasil, pertumbuhan melambat menjadi 3,5% pada kuartal III/2021, setelah tumbuh 7,1% pada kuartal sebelumnya.

Kegiatan ekspor dan manufaktur saat ini, lanjutnya, relatif terjaga. Sementara itu, kinerja konsumsi dan investasi masih belum moncer. Menurutnya, tren pemulihan ekonomi diprediksi akan berlanjut pada 2022 dengan pertumbuhan sebesar 5,2%.

Namun, ia mengingatkan angka pertumbuhan tersebut hanya dapat tercapai jika tidak ada gelombang Covid-19 yang parah, serta vaksinasi terus diakselerasi seperti target pemerintah sebanyak 70% penduduk pada tahun depan.

Baca Juga: DPR Setujui RUU Pajak Trump, PTKP dan Kredit Pajak Bakal Dinaikkan

Selain itu, pemerintah dan otoritas moneter juga harus memastikan berbagai kebijakan moneter maupun keuangan tetap akomodatif. World Bank memperkirakan risiko dan ketidakpastian masih sangat tinggi pada 2022, termasuk kemungkinan adanya varian Covid-19 baru.

World Bank juga merekomendasikan penambahan ruang fiskal dengan meningkatkan penerimaan dari pajak dan memperbaiki penargetan dan prioritas dukungan fiskal. Pemerintah juga harus melanjutkan reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan hijau.

Hal lain yang disorot Rab berikutnya adalah inflasi, yang saat ini tengah menjadi perhatian negara-negara di dunia. Meski demikian, ia menilai kondisi inflasi Indonesia agak berbeda dengan negara lain karena relatif rendah.

Baca Juga: Sederet Kriteria Pemungut PPh Pasal 22 dalam PMK 81/2024

Menurutnya, inflasi dari sisi produsen mulai naik dengan rentang yang cukup baik. Sementara inflasi dari sisi konsumen, diperkirakan bakal terjadi dalam beberapa bulan mendatang.

"Ada kemungkinan beberapa bulan ke depan terjadi inflasi dari sisi konsumen, walaupun masih dalam rentang yang diperkirakan pemerintah," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Prabowo Ancam Pejabat yang Enggan Sederhanakan Regulasi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : world bank, proyeksi pertumbuhan ekonomi, pandemi corona, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Mei 2025 | 17:30 WIB
PMK 81/2024

Mau Hapus NPWP? WP Badan Tak Boleh Tersangkut 13 Kegiatan Ini

Kamis, 22 Mei 2025 | 17:25 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Ditolak AS, Prospek Tercapainya Konsensus Pilar 1 Suram

Kamis, 22 Mei 2025 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kajian dan Mitigasi Penghindaran Pajak Orang Kaya Perlu Ditingkatkan

Kamis, 22 Mei 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Barang Impor Keluar dari Pusat Logistik Berikat Harus Bayar Pajak

berita pilihan

Minggu, 25 Mei 2025 | 12:00 WIB
APBN 2025

Dibiayai Pajak, Belanja Kesehatan Sudah Terserap Rp47,6 Triliun

Minggu, 25 Mei 2025 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

DPR Setujui RUU Pajak Trump, PTKP dan Kredit Pajak Bakal Dinaikkan

Minggu, 25 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Badan Pemerintah yang Dikecualikan sebagai Subjek Pajak

Minggu, 25 Mei 2025 | 10:30 WIB
PERATURAN PAJAK

Sederet Kriteria Pemungut PPh Pasal 22 dalam PMK 81/2024

Minggu, 25 Mei 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Ancam Pejabat yang Enggan Sederhanakan Regulasi

Minggu, 25 Mei 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Koperasi Desa, Mendagri Tito Minta Pemda Tak Ragu Gunakan APBD

Minggu, 25 Mei 2025 | 09:00 WIB
KEM-PPKF 2026

Pemerintah Beberkan Arah Kebijakan PNBP 2026 dan Tantangannya

Minggu, 25 Mei 2025 | 08:30 WIB
PROVINSI BANTEN

WP Ramai-Ramai Ikut Pemutihan Pajak, Samsat Kehabisan STNK

Minggu, 25 Mei 2025 | 08:00 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Situasi Global Tak Menentu, BI Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Minggu, 25 Mei 2025 | 07:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan Kode Transaksi, WP Bisa Buat Faktur Pajak Pengganti