Ini Respons DPR Soal Rencana Pemberian Insentif Pajak LPI dan Mitranya

"Banyak sekali insentif yg dikeluarkan pemerintah terkait investasi LPI ini. Apakah kemudian fasilitas-fasilitas ini tidak menimbulkan distorsi dari peraturan perpajakan secara umum?" katanya dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (2/1/2021).

Misbakhun menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah memberikan insentif pajak untuk LPI. Meski demikian, dia menilai landasan hukum pemberian insentif pajak itu berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditata ulang agar tidak menimbulkan masalah kodifikasi.

Setelah RPP Perlakuan Perpajakan LPI terbit, Misbakhun menyarankan agar pemerintah membuat kompilasi aturan perpajakan yang tersebar di berbagai undang-undang. Kemudian, dikembalikan lagi ke UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, serta UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengingatkan Sri Mulyani untuk tetap menjaga transparansi pemberian insentif pajak untuk LPI dan mitra. Menurutnya, transparansi dapat memberikan keyakinan bagi investor tentang akuntabilitas pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga harus mengevaluasi pemberian insentif pajak agar selalu sesuai dengan kebutuhan investor.

"Pemerintah secara periodik harus mengevaluasi insentif pajak untuk mendapat hasil yang diharapkan. Kemudian, secara berkelanjutan memperbaiki substansi peraturan insentif pajak apabila kebijakan itu gagal mendapatkan hasil yang diinginkan," ujarnya.

Dalam rapat kerja konsultasi RPP Perlakuan Perpajakan LPI, Sri Mulyani memaparkan sejumlah insentif pajak untuk menarik minat investor asing. Misalnya, tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 atas dividen yang diterima mitra investasi subjek pajak luar negeri (SPLN) dari kuasa kelola sebesar 7,5%, lebih rendah dari saat ini 20% atau sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Kemudian, transaksi bunga pinjaman dari kuasa kelola SPLN saat ini wajib dipotong PPh Pasal 23 dan tidak dapat dikreditkan. RPP mengatur transaksi tersebut tidak dipotong PPh Pasal 23 dan hanya wajib dilaporkan LPI dalam SPT tahunan PPh. (kaw)