Kejar Opsen, Pemkab Data Ulang Kendaraan Milik ASN dan Pengusaha

“Kami akan berkoordinasi dengan pemprov dan Samsat untuk membahas regulasi terkait, mulai dari teguran hingga sanksi administratif," ujar Yayat, dikutip pada Jumat (25/4/2025).

Yayat mengatakan pendataan kendaraan bermotor juga berlaku bagi pelaku usaha. Menurutnya, pelaku usaha perlu menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan pajak yang berlaku.

Dia menyebut pembaruan data kepemilikan kendaraan bermotor dilaksanakan Pemkab Ciamis bersama Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Ciamis.

Pendataan diharapkan dapat membantu upaya optimalisasi penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) yang berlaku mulai tahun ini. Pada tahun ini, penerimaan pajak dari opsen PKB ditargetkan mampu mencapai Rp57 miliar.

"Kesadaran kolektif untuk membangun daerah adalah kunci keberhasilan," kata Yayat seperti dilansir galuh.id.

Sebagai informasi, opsen PKB dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar 66% dari pokok PKB dan BBNKB mulai dikenakan oleh kabupaten/kota terhitung sejak 5 Januari 2025.

Besaran pokok opsen PKB dan opsen BBNKB ditetapkan oleh gubernur di wilayah kabupaten/kota berada dan dicantumkan dalam SKPD. Opsen dibayar menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD). (dik)