Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

"Apa yang harus dilakukan pemerintah agar ruang fiskal ini lebih besar? Salah satunya adalah penghematan, baik di kementerian dan lembaga maupun transfer ke daerah," katanya, dikutip pada Senin (3/2/2025).

Fauzi mengatakan efisiensi anggaran perlu dilakukan untuk memastikan ruang fiskal yang lebih optimal. Menurutnya, langkah ini juga penting agar kebijakan fiskal dapat selaras dengan visi-misi Prabowo.

Dia menjelaskan efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan memangkas belanja yang tidak substansial seperti perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor. Apabila kebijakan penghematan diterapkan secara optimal, negara berpotensi menghemat hingga Rp360 triliun.

Melalui penghematan tersebut, pemerintah akan dapat mewujudkan berbagai program prioritas Prabowo seperti program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, dan ketahanan energi.

"Selama ini banyak pemborosan yang tidak perlu, padahal anggaran bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih substansial," ujarnya.

Pasal 2 ayat (2) PMK 131/2024 mengatur PPN untuk BKP yang termasuk bawang mewah dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN sebesar 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor. BKP mewah ini adalah kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang selama ini menjadi objek PPnBM dalam lampiran PMK 96/2021 s.t.d.d PMK 15/2023 dan lampiran PMK 141/2021 s.t.d.d PMK 42/2022.

Sementara itu, Pasal 3 PMK 131/2024 mengatur PPN atas impor dan penyerahan BKP/JKP selain BKP yang tergolong mewah dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN sebesar 12% dengan DPP nilai lain sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.

Dengan ketentuan ini, tarif efektif PPN sebesar 12% hanya dikenakan terhadap BKP mewah. Adapun untuk BKP/JKP selain yang tergolong mewah, dijaga tarif efektif PPN-nya tetap 11%.

Dirjen Pajak Suryo Utomo menyatakan tambahan penerimaan dari kenaikan tarif efektif PPN menjadi 12% hanya untuk barang mewah akan berkisar Rp1,5 hingga Rp3,5 triliun. Potensi tambahan penerimaan ini memang tidak sebesar apabila kenaikan tarif efektif PPN berlaku umum, yakni mencapai Rp75 triliun.

Melalui Perpres 201/2024, pemerintah menargetkan penerimaan PPN dan PPnBM dalam APBN 2025 senilai Rp945,12 triliun. Angka ini naik 14,1% dari realisasi tahun lalu senilai Rp828,5 triliun.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres 1/2025 yang memerintahkan penghematan belanja senilai total Rp306,6 triliun. Penghematan itu berasal dari belanja kementerian/lembaga senilai Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,59 triliun. (sap)