Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Kolaborasi TIWB dan Negara Berkembang Hasilkan Setoran Pajak Rp7.978 T

A+
A-
0
A+
A-
0
Kolaborasi TIWB dan Negara Berkembang Hasilkan Setoran Pajak Rp7.978 T

Ilustrasi. (DDTCNews)

PARIS, DDTCNews – Negara-negara berkembang diklaim mendapatkan tambahan penerimaan negara sekitar US$537 miliar atau setara dengan Rp7.978 triliun hingga 30 Juni 2020, berkat dukungan asisten teknis dari Tax Inspectors Without Borders (TIWB).

Berdasarkan laporan tahunan TIWB, terdapat tambahan penerimaan pajak sebesar US$70 dari setiap dolar AS yang dikeluarkan oleh otoritas pajak untuk membiayai biaya operasional yang dibutuhkan untuk menjalankan program perpajakan dengan TIWB.

"Namun demikian, penerimaan pajak dari setiap dolar AS yang dikeluarkan tersebut menurun dari yang sebelumnya bisa mencapai US$100," tulis laporan TIWB tersebut, dikutip Senin (5/10/2020).

Baca Juga: Hadapi Overtourism, Negara Ini Akan Kenakan Pajak Turis Mulai 2026

Berdasarkan laporan TIWB tersebut, menurunnya tambahan penerimaan pajak untuk setiap dolar yang dikeluarkan otoritas disebabkan antara lain biaya program yang meningkat, time-lag implementasi program, dan waktu pemeriksaan wajib pajak yang meningkat.

Saat ini, TIWB telah bekerja sama dengan 44 yurisdiksi. Program TIWB bersama otortitas pajak yang telah diselesaikan mencapai 40 program, sedangkan program-program yang tercatat masih berlangsung mencapai 39 program.

Untuk diketahui, kegiatan TIWB berfokus pada penguatan kapasitas audit pajak untuk negara-negara berkembang. Pakar audit perpajakan pada TIWB akan memberikan asistensi kepada otoritas pajak negara berkembang untuk memeriksa kepatuhan wajib pajak termasuk korporasi multinasional.

Baca Juga: Bikin Utang Melambung, Elon Musk Tolak RUU Pajak Trump

Selama pandemi Covid-19, TIWB telah memberikan 40 kegiatan asistensi kepada 14 otoritas pajak meski dijalankan secara virtual tanpa kehadiran fisik.

United Nations Development Programme (UNDP) Administrator Achim Steiner mengatakan inisiatif TIWB memiliki peran penting dalam membantu negara berkembang memulihkan penerimaan pajaknya di tengah pandemi.

“Peran TIWB untuk saat ini lebih berfokus pada peningkatan penerimaan domestik dan dukungan untuk menciptakan perekonomian berkelanjutan dan ramah lingkungan," ujar Steiner.

Baca Juga: Tuding AS Langgar Kesepakatan, China Ancam Lakukan Retaliasi

Sementara itu, Sekjen Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Angel Gurria menuturkan pandemi sama sekali tidak menghalangi TIWB memberikan asisten kepada negara-negara berkembang.

"Fokus TIWB telah kami perluas untuk mendukung peran pajak dalam memerangi praktik korupsi," ujar Gurria. (rig)

Baca Juga: PBB Sebut Negara Miskin dan Berkembang Paling Terpukul akibat Tarif AS

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : prancis, tiwb, kapasitas audit pajak, negara berkembang, kepatuhan wajib pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

M. Raffa Kautsar

Senin, 05 Oktober 2020 | 11:41 WIB
kolaborasi yang dapat menjadi contoh bagi negara lainnya
1

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Minggu, 08 Juni 2025 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kode Billing PPh Final UMKM Pakai 411128-420, Tak Perlu NPWP Lawan

Minggu, 08 Juni 2025 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kolom Kode Barang Coretax, Bisa Diisi 0000 Jika Tak Ada yang Mendekati

Minggu, 08 Juni 2025 | 13:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Usai Kena Teguran Keras, WP Mulai Lunasi Tunggakan Pajak Daerah

Minggu, 08 Juni 2025 | 12:00 WIB
PER-8/PJ/2025

Hal-Hal yang Diteliti Petugas Pajak dalam Penelitian Material PPh PHTB

Minggu, 08 Juni 2025 | 11:09 WIB
BADAN PENERIMAAN NEGARA

Membedah Urgensi Badan Penerimaan Negara, ISNU Gelar Diskusi Publik

Minggu, 08 Juni 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Lampiran SPT Tahunan Badan berdasarkan PER-11/PJ/2025

Minggu, 08 Juni 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Masuk Finalisasi, Pemerintah RI Segera Rampungkan Kerja Sama IEU-CEPA

Minggu, 08 Juni 2025 | 10:00 WIB
ARAB SAUDI

Jamaah Haji Kini Bisa Dapat VAT Refund dari Kerajaan Arab Saudi

Minggu, 08 Juni 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Butuh Minimal Rp400 Triliun untuk Bangun Transmisi Listrik