Pemerintah Sudah Realisasikan Rp10,54 Triliun untuk Gaji ke-13 ASN

"Kebijakan ini mulai diberikan pada bulan Juni 2025, diharapkan agar dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional karena dapat mendorong konsumsi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan," katanya melalui Instagram, dikutip pada Selasa (3/6/2025).

Sri Mulyani mengatakan 97 instansi atau 100% kementerian/lembaga telah mengajukan pembayaran gaji ke-13. Sementara itu, 8.783 satker atau 95,4% sudah membayarkan gaji ke-13.

Dia menyebut anggaran gaji ke-13 yang senilai Rp10,54 triliun telah dibayarkan kepada 1,79 juta aparatur negara. Dari angka tersebut, Rp5,5 triliun di antaranya dibayarkan kepada 715.033 pegawai PNS/pejabat negara.

Kemudian, anggaran gaji ke-13 senilai Rp2,68 triliun telah dibayarkan kepada 492.904 prajurit TNI dan Rp1,86 triliun kepada 472.739 anggota Polri. Setelahnya, pemerintah sudah membayarkan gaji ke-13 kepada 99.352 pegawai PPPK senilai Rp380 triliun, serta kepada 14.760 PPNPN senilai Rp110 miliar.

Di sisi lain, pembayaran gaji ke-13 juga dilaksanakan untuk ASN daerah dan pensiunan. Kepada ASN daerah, realisasi pembayaran gaji ke-13 memang baru sekitar Rp100 miliar pada 3 dari 546 pemda, untuk 20.889 pegawai.

Sedangkan kepada pensiunan, realisasi pembayaran gaji ke-13 sudah mencapai Rp10,54 triliun untuk 3,17 juta orang atau 86,78%. Pembayaran senilai Rp10,11 triliun dilaksanakan melalui PT Taspen, sedangkan Rp430 miliar lainnya melalui PT Asabri.

"Semoga kebijakan ini, paket stimulus Rp24,44 triliun, dan akselerasi program-program pemerintah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Menjaga daya beli, mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Melalui PP 11/2025, pemerintah mengatur pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur negara di pemerintah pusat maupun daerah, termasuk PNS, PPPK, prajurit TNI dan anggota Polri, hakim, serta pensiunan.

Komponen gaji ke-13 ini sama dengan THR yang diberikan kepada aparatur negara jelang Lebaran lalu. Kepada ASN dari instansi pemerintah pusat, komponennya mencakup gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum), serta tunjangan kinerja per bulan.

Kemudian, komponen gaji ke-13 untuk pensiunan meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.

Pada instansi pemerintah daerah, komponen gaji ke-13 yang diberikan adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum) serta paling banyak tunjangan kinerja daerah/tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 bulan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun untuk guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan, diberikan tunjangan profesi guru/tambahan penghasilan guru serta tunjangan profesi dosen yang dibayarkan per bulan. (dik)