Percepat Penurunan Kemiskinan, Pemerintah Jamin Pengendalian Inflasi

"Pemerintah akan terus berkomitmen menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang selanjutnya dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat," katanya, Selasa (2/7/2024).

Febrio mengatakan tingkat kemiskinan secara spasial juga terjadi perbaikan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan turun ke level 7,09% pada Maret 2024 dari 7,29% pada Maret 2023.

Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 11,79% dari 12,22% pada Maret 2023. Penurunan kemiskinan juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan penurunan tertinggi terjadi di Bali dan Nusa Tenggara.

Selain itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk (rasio gini) juga menurun dan berada di bawah level prapandemi menjadi sebesar 0,379 pada Maret 2024. Level tersebut juga menjadi yang terendah dalam 1 dekade terakhir. Penurunan ketimpangan ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Dia menjelaskan penurunan kemiskinan dan rasio gini tidak terlepas dari upaya pemerintah mengendalikan inflasi. Inflasi pada Juni 2024 tercatat sebesar 2,51% (yoy), turun signifikan dibandingkan dengan Mei 2024 yang sebesar 2,84%.

Inflasi pangan bergejolak (volatile food) menunjukkan tren yang terus melandai. Berbagai harga pangan yang mengalami penurunan antara lain bawang merah, tomat, daging dan telur ayam ras, ikan segar, serta beberapa jenis sayuran.

Tren ini terjadi seiring peningkatan stok yang didukung oleh pasokan dalam negeri dan distribusi yang memadai. Harga beras juga terus menunjukkan tren positif, didukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta cadangan pangan yang kuat.

Menurutnya, inflasi yang terkendali ini tidak terlepas dari koordinasi fiskal moneter yang kuat melalui tim pengendali inflasi pusat (TPIP) dan tim pengendali inflasi daerah (TPID). Meski tren inflasi menunjukkan penurunan dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah terus bersiap dengan memperkuat kebijakan yang antisipatif menjaga produksi dalam negeri di tengah risiko perubahan iklim dan persiapan kebencanaan.

"Selain itu, pemerintah akan terus meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menciptakan bauran kebijakan yang tepat dalam merespons situasi," ujarnya. (sap)