PMK 11/2025 Terbit, Ini Keterangan Resmi DJP terkait DPP Nilai Lain
Gedung Ditjen Pajak.
JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 11/2025 diterbitkan guna menjaga penyesuaian tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 tidak berimbas pada barang dan jasa yang tidak dikategorikan mewah.
PMK 11/2025 mengatur skema penghitungan PPN dengan DPP nilai lain dan PPN besaran tertentu dengan tarif 12% (12% x 11/12 x DPP dan formula tertentu x 12% x 11/12 x DPP). Aturan mengenai DPP nilai lain dan PPN besaran tertentu yang selama ini tersebar dalam banyak PMK langsung disesuaikan melalui PMK 11/2025 sehingga lebih komprehensif.
"Dengan berlakunya PMK 11/2025 ini, maka aturan hukum mengenai DPP nilai lain (selain nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK 131/2024) dan besaran tertentu PPN menjadi lebih sederhana karena terkumpul dalam 1 dasar hukum. Harapannya, masyarakat mudah memahami skema penghitungan PPN terutang," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti, dikutip pada Rabu (19/2/2025).
Penyerahan yang PPN-nya dihitung menggunakan DPP nilai lain dan PPN besaran tertentu adalah sebagai berikut:
Seiring dengan berlakunya PMK 11/2025, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai skema penghitungan PPN yang menggunakan DPP nilai lain (selain nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK 131/2024) dan PPN besaran tertentu.
Pertama, atas penyerahan BKP/JKP sebelum tanggal 1 Januari 2025, berlaku penghitungan PPN sesuai ketentuan di dalam masing-masing PMK tersendiri yang mengatur tentang DPP nilai lain dan besaran tertentu PPN.
Kedua, atas penyerahan BKP/JKP sejak tanggal 1 Januari 2025, berlaku penghitungan PPN sesuai ketentuan di dalam PMK 11/2025.
Ketentuan lebih lengkap mengenai PMK 11/2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai DPP dan Besaran Tertentu PPN dapat diakses dan diunduh pada laman landas pajak.go.id. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Melihat Kinerja Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak
Mengamankan Penerimaan Pajak Itu Tugas Eksekutif, Bukan Yudikatif
berita pilihan
Perpanjang Lapor SPT Tahunan Badan? Perhatikan Waktu Pemberitahuannya
Pernah Dengar Soal Pink Tax? Pajak Khusus untuk Produk Perempuan?
Pendaftaran USKP Periode I 2025 segera Dibuka! Simak Pengumuman KP3SKP
Tak Beri Jasa Konsultasi, Cukup Lampirkan Surat Keterangan Bekerja
Belanja Pertahanan Ditambah, Negara Ini Bakal Naikkan Tarif Pajak
Catat! Perubahan Batas Waktu Setor PPh Pasal 26 atas Penjualan Saham
Ibu Rumah Tangga hingga Pengemudi Ojol Minta MK Batalkan Tarif PPN 12%
Negara Inclusive Framework Masih Lanjutkan Negosiasi Solusi 2 Pilar
Sederet Provinsi yang Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan pada Tahun Ini
