Poin-Poin Penting Seputar Ambang Batas Penerapan Pajak Minimum Global

Lantas, mengapa ambang batas penerapan GloBE ditetapkan senilai EUR750 juta? Seri kelas pajak minimum global kali ini akan mengulas poin-poin penting seputar ambang batas EUR750 juta.

Mengapa ambang batas penerapan pajak minimum global ditetapkan senilai EUR750 juta?

Ambang batas penerapan GloBE senilai EUR750 juta tersebut merujuk pada ambang batas yang berlaku dalam ketentuan Laporan Per Negara atau Country-by-Country Report (CbCR) yang sudah diadopsi oleh banyak negara.

CbCR adalah salah satu dokumen transfer pricing yang berisi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha yang disajikan dalam tabulasi khusus sesuai dengan standar internasional dan akan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara lain sesuai perjanjian internasional.

CbCR wajib disampaikan oleh wajib pajak dalam negeri anggota grup usaha entitas induk, utamanya yang merupakan subjek pajak luar negeri dengan peredaran bruto konsolidasi lebih dari atau sama dengan EUR750 juta.

Penetapan ambang batas moneter yang sama seperti CbCR dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan standar pelaporan internasional yang sudah berlaku dan mengurangi beban administrasi perusahaan.

Selain itu, penggunaan ambang batas yang sama dengan CbCR akan memudahkan otoritas pajak untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan berdasarkan sistem pertukaran informasi yang ada. Namun, berbeda dengan CbCR, ambang batas peredaran bruto untuk GloBE tidak didasarkan pada perhitungan tahunan.

Adapun ambang batas GloBE menggunakan uji 2 dari 4 tahun. Artinya, apabila peredaran bruto yang dilaporkan suatu grup PMN mencapai EUR750 juta atau lebih dalam setidaknya 2 dari 4 tahun pajak yang diuji, maka seluruh entitas konstituen dari grup PMN tersebut harus tunduk pada GloBE Rules.

Perlu diingat, peredaran bruto konsolidasi untuk tahun berjalan tidak diperhitungkan dalam perhitungan uji 4 tahun. Hal ini dimaksudkan agar grup PMN segera mengetahui apabila tercakup dalam ketentuan pajak minimum global pada tahun tersebut. Simak Penerapan Pajak Minimum Global Menyasar Siapa Saja?’

Bagaimana Jika Tahun Pajak Diperolehnya Peredaran Bruto Kurang dari 12 bulan?

Merujuk Pasal 2 ayat (2) PMK 136/2024, nilai peredaran bruto dihitung dengan cara disetahunkan dalam hal tahun pajak diperolehnya peredaran bruto memiliki jangka waktu kurang dari 12 bulan. Misal, grup X merupakan grup PMN yang mempunyai total peredaran bruto konsolidasi sebagai berikut:

Seperti terlihat pada tabel tersebut, Grup X hanya mempunyai peredaran bruto konsolidasi selama 9 bulan pada tahun ke-1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PMK 136/2024 maka peredaran bruto tersebut dihitung secara proporsional dalam tahun pajak 12 bulan.

Perhitungannya sebagai berikut: EUR562,5 juta x 12/9 = EUR750 juta. Dengan demikian, peredaran bruto konsolidasi dari grup PMN X telah melebihi EUR750 juta dalam 2 tahun, yaitu pada 2021 dan 2024.

Bagaimana Jika Tidak terdapat Laporan Keuangan Konsolidasi dalam 4 Tahun Pajak?

Seperti yang telah disebutkan, ambang batas peredaran bruto senilai EUR 750 juta berdasarkan pada laporan keuangan konsolidasi yang dilaporkan entitas induk utama setidaknya dalam 2 dari 4 tahun pajak sebelum pengenaan GloBE.

Dalam beberapa kasus tertentu, laporan keuangan konsolidasi sehubungan dengan 4 tahun pajak sebelum pengenaan GloBE bisa saja tidak tersedia. Hal tersebut bisa terjadi di antaranya karena entitas konstituen membentuk grup PMN baru.

Merujuk Pasal 1 ayat (3) PMK 136/2024, dalam hal entitas konstituen membentuk grup PMN baru dan pada tahun pertama dan kedua grup PMN baru tersebut memiliki peredaran bruto tahunan yang melampaui EUR750 juta maka entitas konstituen menerapkan GloBE pada tahun pajak ketiga.

Apakah Ambang Batas GloBE Selalu Menggunakan Mata Uang Euro?

GloBE Rules menetapkan ambang batas moneter dalam mata uang Euro. Untuk menghindari risiko perbedaan penerapan GloBE Rules antar yurisdiksi, yurisdiksi yang menerapkan GloBE Rules juga disarankan untuk menggunakan mata uang Euro dalam undang-undang domestiknya ketika menetapkan ambang batas GloBE.

Namun, merujuk OECD Commentary to the GloBE Rules, beberapa yurisdiksi bisa saja menghadapi kendala hukum atau praktis apabila menggunakan mata uang asing dalam undang-undang domestiknya. Pada kasus ini, suatu yurisdiksi dapat menetapkan ambang batas dalam mata uang domestiknya.

Bagi yurisdiksi yang menetapkan ambang batas GloBE dalam mata uang domestik maka yurisdiksi tersebut harus menetapkan kembali ambang batas GloBE tersebut setiap tahunnya. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan selisih antara ambang batas lokal dan ambang batas yang ditetapkan oleh negara lain.

Selanjutnya, PMK 136/2024 menetapkan ambang batas GloBE dalam mata uang euro. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) PMK 136/2024, apabila laporan keuangan konsolidasi disajikan dalam mata uang selain mata uang euro maka grup PMN harus melakukan translasi mata uang yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi ke dalam mata uang euro.

Translasi mata uang ke euro tersebut diperlukan dalam rangka perhitungan ambang batas EUR750 juta. Kurs yang digunakan dalam melakukan translasi mata uang itu merupakan rata-rata nilai tukar mata uang Euro pada bulan Desember tahun pajak sebelumnya berdasarkan European Central Bank. (sap)