Siapkan Paket Deregulasi, Luhut Bakal Sisir Aturan Tumpang Tindih

"Tidak boleh ada lagi kebijakan yang hanya hangat di awal, tetapi lemah dalam implementasi. Pendekatan 'fire and forget' harus kita tinggalkan," katanya melalui media sosial, dikutip pada Minggu (30/3/2025).

Luhut menuturkan Prabowo telah memberikan instruksi langsung agar melakukan deregulasi terhadap aturan yang tidak tepat dan membebani pelaku usaha. Prabowo bahkan siap bertemu langsung dengan investor dan analis pasar modal untuk memastikan iklim investasi Indonesia sehat dan kompetitif.

Bersama Kemenko Perekonomian, lanjut Luhut, DEN tengah mencari solusi konkret terhadap berbagai kendala regulasi. Sebab, fakta menunjukkan 86% pelaku usaha masih menganggap regulasi sebagai hambatan utama.

Mengutip laporan World Bank, dia menyebut Indonesia masih tertinggal dalam aspek regulasi kesiapan bisnis dibandingkan dengan Singapura, Vietnam, dan Filipina.

Waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan perusahaan asing di Indonesia mencapai 65 hari, lebih lama ketimbang standar terbaik dunia yang hanya beberapa hari saja. Selain itu, proses penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan bahkan bisa memakan waktu hingga 150 hari.

"Ini semua adalah tantangan yang harus kita jawab dengan aksi nyata," ujar Luhut.

Dalam menyiapkan paket deregulasi tersebut, Luhut melibatkan kalangan pengusaha. Dia juga telah bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk membahas persoalan regulasi yang masih menjadi hambatan utama dalam dunia usaha.

Apindo diminta membantu DEN menyusun daftar regulasi yang dirasa tumpang tindih, berbelit-belit, atau membebani. Pemerintah ditargetkan melakukan pembenahan mulai dari percepatan perizinan dasar hingga tingginya biaya sertifikasi.

Luhut berencana menyerahkan melaporkan hasil pertemuan dengan Apindo tersebut kepada Prabowo seusai libur Lebaran.

"Memang ini baru langkah awal, namun saya berkomitmen untuk terus mengawal proses ini demi menciptakan ekosistem bisnis yang lebih terbuka, efisien, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," tuturnya. (rig)