Soal Laporan Tahunan Konsultan Pajak 2024, Begini Imbauan PPPK
PENG-3/PPPK/2025.
JAKARTA, DDTCNews - Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) mengimbau para konsultan pajak untuk menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dalam PMK 111/2014 s.t.d.d PMK 175/2022.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 PMK 111/2014 s.t.d.d PMK 175/2022, laporan tahunan konsultan pajak terdiri dari daftar wajib pajak yang diberikan jasa konsultasi, daftar realisasi PPL yang diterbitkan oleh asosiasi konsultan pajak, kartu tanda anggota (KTA) asosiasi yang masih berlaku, dan surat keterangan bekerja apabila konsultan pajak bekerja pada suatu perusahaan dan tidak memberikan jasa konsultasi perpajakan.
"Untuk mengakomodasi penyampaian laporan tahunan secara lengkap, konsultan pajak wajib menyampaikan data berikut melalui form pada alamat https://bit.ly/LTKP2024," tulis PPPK dalam Pengumuman Nomor PENG-3/PPPK/2025, dikutip Sabtu (22/2/2025).
Laporan tahunan perlu disampaikan melalui https://bit.ly/LTKP2024 mengingat aplikasi SIKOP hanya mengakomodasi kewajiban penyampaian daftar wajib pajak yang diberikan jasa konsultasi perpajakan.
Sesuai Pasal 25 ayat (3) PMK 111/2014 s.t.d.d PMK 175/2022, laporan tahunan konsultan pajak tahun takwim 2024 harus disampaikan secara elektronik paling lambat pada 30 April 2025. PPPK tidak menerima penyampaian laporan tahunan konsultan pajak dalam bentuk fisik.
"Apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan pengumuman ini, silakan menghubungi [email protected] atau WhatsApp Center 081310004134," bunyi PENG-3/PPPK/2025.
Konsultan pajak yang tidak menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 PMK 111/2014 s.t.d.d PMK 175/2022 akan dikenai sanksi berupa pembekuan izin praktik.
Pembekuan izin praktik ditetapkan selama 3 bulan. Pembekuan izin praktik akan dicabut dalam hal konsultan pajak sudah menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Pemberi Kerja Masih Wajib Setor Bukti Potong PPh Pasal 21 ke Pegawai
Dorong Pengesahan, IKPI Perbarui Draf RUU Konsultan Pajak
‘Kami sedang Susun e-Learning sebagai Bahan Pembelajaran Peserta USKP’
Naikkan Kelulusan USKP, Bakal Ada e-Learning Pajak untuk Bahan Belajar
berita pilihan
Bersiap! Pendaftaran USKP Periode I/2025 Dibuka 30 April hingga 1 Mei
Apa Itu Surat Perintah Membayar Kembali Bea dan Cukai?
Dorong Pembebasan BPHTB bagi MBR, Mendagri Yakinkan Tak Hambat PAD
Bertemu Menkeu Jerman, Sri Mulyani Bahas Aksesi OECD Hingga Tarif AS
Sudah Lapor SPT Jadi Syarat Dapat Fasilitas Bebas PPN atas Rumah MBR
Tinggal 2 Hari Deadline! DJP Baru Terima 642.000 SPT Tahunan Badan
Ada Kenaikan, Berikut Tarif Royalti Minerba yang Kini Berlaku
Ingat! 10 Mei 2025 Batas Akhir Lapor SPT PPN untuk Masa Pajak Maret
