Sri Mulyani: Defisit APBN 2026 Bakal Dirancang Maksimal 2,53% dari PDB

"Defisit fiskal 2026 dijaga pada kisaran 2,48%-2,53% dari PDB," katanya dalam Sidang Paripurna DPR untuk Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (20/5/2025).

Dalam sidang paripurna tersebut, Sri Mulyani memaparkan seluruh postur makro fiskal untuk tahun anggaran 2026. Untuk komponen pendapatan negara dan hibah, pemerintah menargetkan pada kisaran 11,71% - 12,22% dari PDB.

Komponen pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan yang dirancang dengan porsi 10,08%-10,45% dari PDB. Lalu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dirancang 1,63%-1,76% dari PDB, serta hibah sebesar 0,002%-0,003% PDB.

Postur penerimaan negara 2026 juga didesain dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan, seperti ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, penerapan global taxation agreement, hingga insentif fiskal.

"Berbagai kebijakan itu akan meningkatkan pendapatan negara tahun 2026 antara 11,71% hingga 12,22% dari PDB," tutur Sri Mulyani.

Selanjutnya, belanja negara 2026 ditargetkan berada pada 14,19%-14,75% dari PDB. Komponen belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat ditargetkan 11,41%-11,86% dan transfer ke daerah sebesar 2,78%-2,89%.

Sri Mulyani menerangkan pemerintah akan fokus melakukan peningkatan kualitas belanja melalui langkah efisiensi, belanja operasional, dan rekonstruksi belanja. APBN juga didesain mendukung belanja untuk sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Program unggulan nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah rakyat, sekolah unggulan, lumbung pangan, koperasi desa dan kelurahan merah putih, akan didukung melalui instrumen belanja yang efektif," ujar menkeu.

Berikutnya, postur keseimbangan primer dalam APBN 2026 dirancang dengan defisit 0,18% hingga 0,22% dari PDB. Kemudian, komponen pembiayaan dirancang dengan porsi 2,48%-2,53% dari PDB.

Sri Mulyani menegaskan pembiayaan fiskal terus dijaga secara inovatif, prudent dan sustainable melalui pengendalian rasio utang dalam batas aman dan prudent. APBN 2026 dirancang dengan rasio utang (debt ratio) pada kisaran 39,69%-39,85% dari PDB.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong efektivitas pembiayaan investasi dengan memberdayakan BUMN, termasuk Danantara, BLU dan SMV Kemenkeu. Pemerintah juga akan memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi. (rig)