Tekan Rokok Ilegal, Anggota DPR Ini Usul Relaksasi Pendaftaran NPPBKC

JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi XI DPR Eric Hermawan mengusulkan relaksasi pendaftaran nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC), khususnya bagi industri berskala kecil.

Eric mengatakan masih banyak industri kecil yang memproduksi rokok tanpa dilekati pita cukai. Menurutnya, kebanyakan pelaku industri tersebut bukan berniat tidak membayar cukai, tetapi merasa proses pendaftaran NPPBKC masih sulit.

"Harusnya Bea Cukai memikirkan juga agar IKM itu membayar cukai sehingga tidak ada lagi yang namanya rokok ilegal. Harusnya pemerintah melalui Bea Cukai memberikan insentif atau memberikan kemudahan bagi IKM," katanya dikutip pada Senin (19/5/2025).

Eric mengatakan rokok yang tidak dilekati pita cukai biasanya diproduksi langsung oleh petani tembakau. Kebanyakan dari petani tersebut tidak memiliki kemampuan modal yang mumpuni sehingga memilih tidak mengurus NPPBKC dan mengedarkan rokok tanpa dilekati pita cukai.

Melalui pemberian relaksasi pendaftaran NPPBKC, dia meyakini para produsen rokok skala kecil tersebut dapat diarahkan untuk berproduksi secara legal.

Ketentuan mengenai pendaftaran NPPBKC diatur dalam PMK 66/2018 d.t.d.d PMK 68/2023. NPPBKC wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai.

Meski demikian, terdapat beberapa kelompok orang yang dikecualikan dari kewajiban memiliki NPPBKC. Salah satunya, orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan.

Untuk mendapatkan NPPBKC, pengusaha wajib memenuhi beberapa persyaratan di antaranya memiliki izin usaha dari instansi terkait; mengajukan permohonan NPPBKC ke kantor bea dan cukai; serta menyampaikan data registrasi pengusaha barang kena cukai.

Selain itu, pengusaha juga harus menyerahkan surat pernyataan bermeterai, serta menyampaikan pemaparan proses bisnis perusahaannya.

Permohonan NPPBKC diproses melalui 3 tahapan. Pertama, mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi kepada kepala kantor bea dan cukai yang mengawasi lokasi tempat usaha dengan melampirkan gambar denah situasi sekitar lokasi, bangunan, atau tempat usaha; serta gambar denah dalam lokasi, bangunan, atau tempat usaha.

Kedua, mengajukan permohonan yang dihampiri dengan berita acara pemeriksaan lokasi; salinan atau fotokopi surat atau izin usaha dari instansi terkait; daftar mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas barang kena cukai dalam hal orang mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagai pengusaha pabrik; daftar penyalur yang langsung membeli barang kena cukai dari pengusaha pabrik; serta surat kesiapan untuk menyampaikan pemaparan proses bisnis perusahaannya.

Ketiga, melakukan pemaparan proses bisnis perusahaannya.

Permohonan yang diajukan dan pemaparan proses bisnis yang dilakukan akan diteliti dan dinilai untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemenuhan persyaratan legalitas, persyaratan lokasi, dan kesesuaian terkait dengan proses bisnis perusahaannya.