Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Kamis, 11 April 2024 | 11:30 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Kamis, 11 April 2024 | 09:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 10 April 2024 | 14:00 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Jum'at, 05 April 2024 | 17:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 April 2024 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 03 APRIL 2024 - 16 APRIL 2024
Senin, 01 April 2024 | 10:15 WIB
KMK 5/2024
Rabu, 27 Maret 2024 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 27 MARET 2024 - 02 APRIL 2024
Rabu, 13 Maret 2024 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 13 MARET 2024 - 19 MARET 2024
Fokus
Reportase

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

A+
A-
0
A+
A-
0
Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

UNDANG-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) membawa beragam perubahan dalam ketentuan pajak daerah. Salah satu perubahan tersebut terkait dengan ketentuan pajak air tanah.

Air tanah merupakan sumber persediaan air yang sangat penting. Air tanah diperlukan untuk memenuhi berbagai keperluan mulai dari rumah tangga, irigasi pertanian utamanya untuk lahan yang jauh dari sungai, hingga kebutuhan industri.

Pentingnya peran air tanah membuat pemanfaatanya perlu dilakukan dengan arif serta tidak merusak lingkungan. Pengambilan air tanah berlebihan dapat berdampak negatif seperti mengakibatkan turunnya muka air tanah yang bisa menjadi penyebab terjadinya penurunan tanah dan intrusi air laut.

Baca Juga: Opsen Pajak Berlaku Tahun Depan, Pemda Diminta Siapkan Aturan Teknis

Untuk itu, pengambilan air tanah perlu diatur salah satunya dengan skema perizinan pengambilan air tanah. Selain itu, pemerintah daerah juga mengenakan pajak air tanah. Lantas, apa itu pajak air tanah?

Definisi Pajak Air Tanah

PAJAK air tanah (PAT) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sesuai dengan penyebutannya, air tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah (Pasal 1 angka 55 dan 56 UU HKPD).

PAT merupakan pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Namun, PAT tidak mutlak ada pada seluruh daerah. Hal ini lantaran pengenaan pajak daerah tergantung pada keputusan pemerintah daerah untuk mengenakan atau tidak suatu jenis pajak.

Baca Juga: Incar Data-Data Restoran dan Tempat Hiburan, Petugas Pajak Lakukan Ini

PAT menyasar pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pemanfaatan/pengambilan tersebut dapat dilakukan orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan. Namun, ada juga pemanfaatan air yang dikecualikan dari pengenaan PAT.

Contoh, untuk keperluan dasar rumah tangga, pertanian rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, dan keperluan keagamaan. Adapun pengecualian pengambilan air tanah untuk peternakan merupakan hal baru yang diatur dalam UU HKPD.

Pemerintah daerah juga dapat mengatur pengecualian lainnya, seperti pengecualian diberikan atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk pemadam kebakaran, penelitian, dan sebagainya. Pengecualian tersebut harus diatur dengan peraturan daerah.

Baca Juga: Berlaku Mulai 2025, Opsen Pajak Kendaraan dan PKB Dipungut Sekaligus

Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah

Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah (NPAT). NPAT merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah. Adapun harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.

Sementara itu, bobot air tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas 7 faktor. Pertama, jenis sumber air. Kedua, lokasi sumber air. Ketiga, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Keempat, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan. Kelima, kualitas air.

Keenam, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Ketentuan lebih lanjut mengenai NPAT diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri bidang energi dan sumber daya mineral.

Baca Juga: Lurah, Camat, dan Ketua RT-RW Diminta Pantau Distribusi SPPT PBB

Berdasarkan UU HKPD, pemerintah daerah dapat menetapkan tarif PAT paling tinggi sebesar 20%. Batas maksimal tarif PAT tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan UU PDRD yang menetapkan tarif PAT maksimal sebesar 10%.

Sebagai informasi, PAT dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. PAT tersebut terutang sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

PAT dulu bernama pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (PPPABTAP) yang tertuang dalam UU 34/2000. Sejak diundangkannya UU PDRD, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu PAT dan pajak air permukaan (PAP). (rig)

Baca Juga: Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Dihapus di Provinsi Ini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak daerah, kamus, pajak daerah, pajak air tanah, UU HKPD

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 April 2024 | 16:31 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)?

Jum'at, 05 April 2024 | 13:00 WIB
KABUPATEN PEKALONGAN

Pajak Hiburan Sampai 60%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Pekalongan

Jum'at, 05 April 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Tarif Pajak Daerah Terbaru di Pemerintah Kota Bandung

Kamis, 04 April 2024 | 17:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Gandeng Kejaksaan, Pemkot Siap Gencarkan Penagihan PBB

berita pilihan

Jum'at, 12 April 2024 | 14:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

IKH Online Ubah Ketentuan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pajak

Jum'at, 12 April 2024 | 14:00 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

ADB Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen pada 2024-2025

Jum'at, 12 April 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Lakukan Pemberian Cuma-Cuma, Begini Ketentuan Faktur Pajaknya

Jum'at, 12 April 2024 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, PPN atas Pembelian Mobil Bekas Bakal Naik Jadi 1,2 Persen

Jum'at, 12 April 2024 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wanita Cerai dan Punya 2 Tanggungan Anak, Begini Status PTKP-nya

Jum'at, 12 April 2024 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masyarakat Masih Bisa Manfaatkan PPN Rumah DTP 100 Persen Hingga Juni

Jum'at, 12 April 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan Kurang dari Rp2,5 Juta per Hari

Jum'at, 12 April 2024 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Mulai 2025, Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri Bakal Jadi 2,4 Persen