Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Rabu, 07 Mei 2025 | 07:48 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 06 Mei 2025 | 13:05 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Fokus
Reportase

Anwar Ibrahim Tanggapi Desakan Naikkan Pajak Demi Perguruan Tinggi

A+
A-
0
A+
A-
0
Anwar Ibrahim Tanggapi Desakan Naikkan Pajak Demi Perguruan Tinggi

Ilustrasi.

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapatkan usulan menaikkan tarif pajak agar negara bisa menambah anggaran untuk perguruan tinggi.

Anwar mengatakan pemerintah memang berkomitmen melakukan reformasi pendidikan negeri, termasuk pada perguruan tinggi. Namun, dia menegaskan upaya tersebut tidak akan dilakukan dengan cara menaikkan tarif pajak.

"Ketika pemerintah [menaikkan tarif pajak], berarti orang tua dan keluarga Anda harus membayar lebih besar. Saya tidak bisa menaikkan pajak karena itu akan membuat mereka lebih sulit," katanya saat bertemu mahasiswa International Islamic University, dikutip pada Sabtu (12/4/2025).

Baca Juga: Kurs Pajak: Rupiah Berlanjut Menguat Atas Nyaris Semua Negara Mitra

Anwar mengatakan pendanaan perguruan tinggi di Malaysia hampir sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Pada APBN 2025, pemerintah pun mengalokasikan anggaran senilai RM64,1 miliar atau sekitar Rp243,9 triliun untuk sektor pendidikan melalui Kementerian Pendidikan.

Dia menjelaskan alokasi anggaran tersebut menjadi rekor baru untuk perguruan tinggi. Hal ini juga mencerminkan usahanya meningkatkan SDM karena Malaysia ingin bergabung dengan daftar negara maju.

Sebagian besar anggaran digunakan untuk proyek-proyek seperti peningkatan dan pemeliharaan sekolah, pembangunan sekolah baru, pemberian dukungan bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, serta penguatan program pelatihan guru.

Baca Juga: Masih Dibuka, Daftar Kelas Persiapan Ujian ADIT Transfer Pricing

Pada saat yang sama, Anwar pun berjanji mengurangi defisit fiskal untuk menjaga keberlangsungan APBN. Namun, dia telah menegaskan tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara.

Ketimbang bergantung pada anggaran pemerintah, dia meminta perguruan tinggi kreatif mencari sumber pendanaan sendiri.

Dilansir malaymail.com, Anwar juga dilaporkan tengah mengkaji perubahan skema iuran pada perguruan tinggi. Pemerintah berencana menerapkan sistem yang bakal membebankan biaya kuliah lebih besar kepada keluarga kaya. (sap)

Baca Juga: Aspek Perpajakan atas Jasa Sewa Kendaraan Bermotor

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, tarif pajak, PPh, APBN, perguruan tinggi, Malaysia, Anwar Ibrahim

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 07 Mei 2025 | 16:40 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setelah Terkontraksi 19%, Kinerja Pajak Diyakini Segera Membaik

Rabu, 07 Mei 2025 | 15:04 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Komisi XI DPR Ungkap Penerimaan Pajak Januari-April Masih Kontraksi

Rabu, 07 Mei 2025 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 07 MEI 2025 - 13 MEI 2025

Kurs Pajak: Akhirnya Rupiah Perkasa Atas Nyaris Semua Negara Mitra

Rabu, 07 Mei 2025 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Gunakan Data Setoran PPh Pasal 21 untuk Petakan Risiko PHK

berita pilihan

Rabu, 14 Mei 2025 | 19:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Persoalan Pajak Internasional Ikut Dibahas di Pertemuan ADB, Ada Apa?

Rabu, 14 Mei 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN ENERGI

Kinerja PNBP Migas Bergantung ke Hal-Hal yang Fluktuatif, Apa Saja?

Rabu, 14 Mei 2025 | 18:00 WIB
CORETAX SYSTEM

WP Diberi Waktu 14 Hari untuk Tanggapi SP2DK, Bisa Lewat Coretax?

Rabu, 14 Mei 2025 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah KPP, Status Wajib Pajak Kriteria Tertentu Perlu Diajukan Ulang?

Rabu, 14 Mei 2025 | 17:13 WIB
UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Perhatian! Ada 1 Lokasi USKP yang Dipindahkan

Rabu, 14 Mei 2025 | 16:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Optimalisasi Penerimaan Negara, Tembaga Bakal Masuk SIMBARA pada 2026

Rabu, 14 Mei 2025 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pacu Utilisasi, Industri Elektronik Bisa Manfaatkan Insentif Pajak

Rabu, 14 Mei 2025 | 15:00 WIB
SE-05/PJ/2022

Jadi Sasaran Penelitian Komprehensif, Siapa itu WP Strategis?

Rabu, 14 Mei 2025 | 14:45 WIB
RUU PERAMPASAN ASET

Soal RUU Perampasan Aset, Prabowo Sudah Komunikasi dengan Ketum Parpol