Demi Pajak, Mahasiswa di Malang Bakal Diminta Balik Nama Kendaraannya

“Daerah lain mungkin belum memikirkan ini, tapi kami Kota Malang memiliki karakteristik berbeda dengan banyaknya perguruan tinggi dan mahasiswa. Motor dan mobil mereka yang berpelat luar menjadi potensi tersendiri. Minimal, meskipun tidak semua, perlu dilakukan upaya agar kendaraan tersebut menggunakan pelat N Kota Malang,” kata Handi, dikutip pada Rabu (05/2/2025).

Handi menyebut Bapenda Kota Malang merupakan pelaksana kebijakan dan hanya bisa memberikan usulan kebijakan. Sementara itu, wewenang penyusunan regulasi berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

“Apakah nanti berbentuk Peraturan Daerah (Perda) atau kebijakan lain, itu masih akan dipertimbangkan. Yang jelas, ada potensi besar yang bisa digali dari pajak kendaraan mahasiswa ini,” tambahnya.

Handi menilai penyusunan kebijakan tersebut memerlukan kerja sama dengan perguruan tinggi di Kota Malang. Kerja sama itu dilakukan untuk menyosialisasikan pentingnya mahasiswa melakukan balik nama kendaraan ke plat N Kota Malang.

Selain itu, langkah ini juga akan dikoordinasikan dengan kepala daerah yang baru setelah pelantikan. Karena baru bersifat usulan, gagasan tersebut juga masih memerlukan perumusan yang tepat oleh DPRD.

“Sosialisasi dengan pihak kampus juga diperlukan agar ada pemahaman bersama. Setelah pelantikan kepala daerah dan koordinasi dengan DPRD, baru akan dibahas bentuk kebijakan yang paling efektif,” imbuh Handi, seperti dilansir kotamalang.memontum.com. (sap)