Desain Pita Cukai Diganti Tiap Tahun, Biar Tidak Gampang Dipalsukan?

"Perubahan desain pita cukai dilakukan setiap tahun guna meningkatkan keamanan dan meminimalisasi peredaran barang kena cukai ilegal. Hal ini merupakan langkah antisipatif untuk mencegah pemalsuan pita cukai," katanya, dikutip pada Jumat (7/3/2025).

Budi mengatakan bentuk fisik, spesifikasi, dan desain pita cukai 2025 telah diatur dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2024. Melalui beleid tersebut, masyarakat juga dapat mengidentifikasi keaslian pita cukai.

Pita cukai merupakan dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai yang memiliki bentuk fisik, spesifikasi, dan desain tertentu. Bentuk fisik pita cukai berupa kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti minimal berupa kertas sekuriti, hologram sekuriti, dan cetakan sekuriti.

Pita cukai juga menjadi alat bantu pengawasan peredaran barang kena cukai (BKC), serta sebagai salah satu pendekatan manifestasi kebijakan tarif (quantitative measurement) untuk mengendalikan kuantitas BKC yang beredar. Pita cukai dilekatkan barang kena cukai (BKC) berupa hasil tembakau (HT), rokok elektrik (REL), hasil tembakau lainnya (HPTL), dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Dia menjelaskan warna pita cukai dibuat berbeda-beda tergantung pada golongan dan jenis BKC. Pada BKC berupa HT golongan I berwarna jingga, golongan II berwarna biru, golongan III berwarna ungu, serta HT tanpa golongan berwarna abu-abu dan HT yang berasal dari luar negeri berwarna merah.

Kemudian untuk BKC berupa MMEA, dari dalam negeri dengan golongan B berwarna biru dan golongan C berwarna hijau. Sedangkan untuk BKC berupa MMEA yang berasal dari luar negeri dengan golongan A berwarna jingga, golongan B berwarna abu-abu, dan golongan C berwarna merah.

Sejak 2023, pemerintah juga menambahkan quick response (QR) code khusus untuk pita cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) yang diproduksi di Indonesia. Pemasangan QR code ini bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengidentifikasi identitas produsen atau importir MMEA karena tampilan pita cukai tampak sederhana.

Budi menyebutkan hasil penindakan yang dilakukan unit pengawasan DJBC menunjukkan masih marak ditemukan tindakan penghindaran pungutan negara (tax avoidance) dengan modus pelekatan pita cukai palsu, pelekatan pita cukai yang salah peruntukan, dan pita cukai yang salah personalisasi.

Menurutnya, praktik penghindaran pungutan negara tersebut akan berdampak negatif bagi negara dan pelaku usaha BKC. Sebab, negara kehilangan potensi penerimaan negara dari sektor cukai dan pelaku usaha terpengaruh pengembangan bisnisnya.

"Kami mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dengan selalu memeriksa keaslian pita cukai pada produk yang dibeli dan menolak penggunaan produk BKC ilegal. Pastikan produk yang dibeli telah dilekati pita cukai asli untuk menghindari risiko hukum," ujarnya. (sap)