Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Disusun untuk Prabowo-Gibran, Jokowi: RAPBN 2025 Dirancang Fleksibel

A+
A-
0
A+
A-
0
Disusun untuk Prabowo-Gibran, Jokowi: RAPBN 2025 Dirancang Fleksibel

Presiden Joko Widodo duduk di kursi sebelum menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/app/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menyampaikan RAPBN 2025 beserta nota keuangannya kepada DPR, yang nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi mengatakan desain RAPBN 2025 perlu dirancang fleksibel dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian. Selain itu, RAPBN juga harus dapat mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.

"Besar harapan kami pembahasan RAPBN tahun 2025 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan makmur sesuai visi Indonesia Emas 2045," katanya dalam pidato Pengantar RAPBN 2025 beserta Nota Keuangannya, Jumat (16/8/2024).

Baca Juga: Begini Perincian Format Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25

Jokowi menuturkan strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan, dan pemerataan antar-daerah.

Mengenai program makan bergizi gratis yang diusung Prabowo-Gibran, sambungnya, akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan mengerek ekonomi masyarakat kecil di daerah.

Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel.

Baca Juga: Kriteria PKP yang Dilakukan Pengujian Kewajiban Subjektif dan Objektif

Kemudian, ada program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan.

Selain itu, pemerintah akan memperkuat lumbung pangan dan irigasi untuk menaikkan produktivitas, pasokan, dan keterjangkauan harga pangan. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, pembiayaan rumah murah untuk rakyat dan permodalan UMKM akan ditingkatkan.

Presiden juga memerinci beberapa strategi jangka menengah dalam mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga: Bansos Didanai Pajak, Kemensos Minta PPATK Cek Rekening Penerimanya

Pertama, mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, dan renovasi sekolah, serta kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial.

Kedua, penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, yang rendah emisi, dan berorientasi ekspor.

Ketiga, meningkatkan inklusivitas dan berkeadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga: Pembayaran Bunga Utang Tahun Ini Diekspektasikan Capai Rp552 Triliun

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas. Kelima, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

"Ke depan, peran APBN harus kita manfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap," ujar Jokowi. (rig)

Baca Juga: Prabowo Rilis Perpres Baru soal Pajak Transaksi Digital Luar Negeri

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : presiden jokowi, prabowo, RAPBN 2025, nota keuangan, indonesia emas 2045, pajak dan politik, pakpol, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 03 Juli 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Sebut Permohonan Aktivasi NIK/NPWP Tak Bisa Diwakilkan

Kamis, 03 Juli 2025 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Capai Kesepakatan dengan Vietnam, AS Akhirnya Kenakan Bea Masuk 20%

Kamis, 03 Juli 2025 | 15:00 WIB
LOGISTIK NASIONAL

Turunkan Biaya Logistik , Airlangga Klaim Akan Susun Deregulasi

berita pilihan

Minggu, 06 Juli 2025 | 16:30 WIB
PER-11/PJ/2025

Begini Perincian Format Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25

Minggu, 06 Juli 2025 | 16:00 WIB
PER-7/PJ/2025

Kriteria PKP yang Dilakukan Pengujian Kewajiban Subjektif dan Objektif

Minggu, 06 Juli 2025 | 15:30 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Bansos Didanai Pajak, Kemensos Minta PPATK Cek Rekening Penerimanya

Minggu, 06 Juli 2025 | 14:00 WIB
PERPRES 68/2025

Prabowo Rilis Perpres Baru soal Pajak Transaksi Digital Luar Negeri

Minggu, 06 Juli 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Pemerintah Bakal Terapkan Satu Harga untuk LPG 3 Kg Mulai Tahun Depan

Minggu, 06 Juli 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Seputar Ketentuan SPT Masa PPh Unifikasi dalam PER-11/PJ/2025

Minggu, 06 Juli 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI

Naikkan Investasi, Sri Mulyani Beberkan Poin-Poin Utama Deregulasi

Minggu, 06 Juli 2025 | 09:30 WIB
KPP PRATAMA MAMUJU

Gali Potensi Penerimaan Pajak, DJP dan Pemkab Pasangkayu Jalin Sinergi