Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Rabu, 07 Mei 2025 | 07:48 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 06 Mei 2025 | 13:05 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Fokus
Reportase

Jelang Akhir Pemerintahan Jokowi, Ketimpangan Naik Lagi

A+
A-
1
A+
A-
1
Jelang Akhir Pemerintahan Jokowi, Ketimpangan Naik Lagi

Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto dalam konferensi pers. 

JAKARTA, DDTCNews - Tingkat ketimpangan di Indonesia yang diwakili lewat angka rasio gini tercatat kembali merangkak naik, terutama di perkotaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio gini Indonesia pada Maret 2023 mencapai 0,388. Skor tersebut naik jika dibandingkan dengan kondisi pada September 2022 yang masih senilai 0,381.

"Makin tinggi nilai rasio gini, makin tinggi tingkat ketimpangan pengeluaran yang terjadi di masyarakat," ujar Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto, Senin (17/7/2023).

Baca Juga: Performa Coretax Lebih Stabil, Tapi Masih Riskan saat Transaksi Tinggi

Di perkotaan, rasio gini tercatat melonjak naik dari 0,402 pada September 2022 menjadi senilai 0,409 pada Maret 2023. Rasio gini tercatat merangkak naik sejak sebelum pandemi Covid-19. Pada September 2019 rasio gini di perkotaan tercatat hanya sebesar 0,391.

Lonjakan rasio gini di perkotaan sejalan dengan kian melebarnya selisih antara pengeluaran penduduk kelompok 20% teratas dan kelompok 40% terbawah.

Pengeluaran kelompok 20% teratas di perkotaan mencapai 48,59% dari total pengeluaran, sedangkan pengeluaran kelompok 40% terbawah hanya sebesar 16,99% dari total pengeluaran.

Baca Juga: Ada Perang Dagang, Ekonomi RI Diperkirakan Masih Sanggup Tumbuh 5%

Di perdesaan, BPS mencatat rasio gini masih stagnan di kisaran 0,31. Pada Maret 2023, rasio gini di perdesaan tercatat hanya sebesar 0,313, sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan rasio gini pada September 2019 sebesar 0,315.

Sebagai informasi, 4 provinsi dengan rasio gini tertinggi antara lain Daerah Istimewa Yogyakarta dengan angka rasio gini 0,449, DKI Jakarta sebesar 0,431, Jawa Barat sebesar 0,425, dan Gorontalo sebesar 0,417. (sap)

Baca Juga: THR untuk ASN Ditarget Cair 17 Maret 2025, Tukin 100 Persen

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : ketimpangan, kesenjangan, rasio gini, gini ratio, perekonomian Indonesia, Jokowi, Pajak dan Politik

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 24 September 2024 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Smelter Gresik Beroperasi, Jokowi Yakin Kumpulkan Rp80 T dari Pajak Cs

Sabtu, 21 September 2024 | 12:00 WIB
APBN 2025

APBN 2025 Disahkan, Sri Mulyani Singgung Prinsip Gotong Royong Pajak

Rabu, 18 September 2024 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Fraksi PKB Minta Pemerintah Tidak Naikkan Tarif PPN pada Tahun Depan

Minggu, 15 September 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jelang Pemerintahan Prabowo, Jokowi Minta Menteri Tuntaskan Semua PR

berita pilihan

Selasa, 13 Mei 2025 | 16:43 WIB
KEPPRES 45/P 2025

Prabowo Tunjuk Hadi Poernomo Jadi Penasihat Bidang Penerimaan Negara

Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM

Collaborative Discussion untuk Intern DDTC, Kini Soal Problem Solving

Selasa, 13 Mei 2025 | 14:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi?

Selasa, 13 Mei 2025 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, 3 Simpulan Ini Bisa Buat SP2DK Naik ke Pemeriksaan

Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE

Masih Dibuka, Daftar Kelas Persiapan Ujian ADIT Transfer Pricing

Selasa, 13 Mei 2025 | 13:30 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DPR Soroti PNBP setelah Pembentukan Danantara, Ini Penjelasan Kemenkeu

Selasa, 13 Mei 2025 | 13:00 WIB
KOTA CIMAHI

Pemda Beri Keringanan Pajak Daerah bagi Pensiunan dan Veteran

Selasa, 13 Mei 2025 | 12:00 WIB
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

AS dan China Sepakat Pangkas Bea Masuk Selama 90 Hari

Selasa, 13 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Aspek Perpajakan atas Jasa Sewa Kendaraan Bermotor

Selasa, 13 Mei 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Perbedaan Perlakuan PPh antara WP Dalam Negeri dan Luar Negeri