Masih Ada Kendaraan Dinas Nunggak Pajak, Pemkot Akan Data Ulang

"Banyak kendaraan yang usianya di atas 20 tahun, dan masih tercatat manual sampai sekarang," katanya, dikutip pada Rabu (21/5/2025).

Untuk menanggulangi masalah piutang pajak kendaraan tersebut, lanjut Aji, pemkot akan melakukan inventarisasi ulang terhadap seluruh kendaraan dinas, termasuk yang sudah usang.

Dia mengungkapkan kendaraan dinas yang baru sudah didata secara digital dan pajaknya sudah lunas. Menurutnya, yang menjadi tantangan saat ini ialah melakukan inventarisasi kendaraan lama lantaran pencatatan dahulu dilakukan secara manual, bukan digital.

"Kami akan data ulang kendaraan mana saja yang masih layak dan yang tidak layak. Jika sudah ditemukan [rampung pendataan], maka akan dihapus dari daftar aset," tuturnya.

Selain melakukan inventarisasi ulang, Aji meminta Badan Pendapatan dan Aset Keuangan Daerah (BPKAD) Bontang untuk memperbarui data kendaraan dinas di seluruh instansi secara berkala.

Menurutnya, petugas BPKAD perlu mengumpulkan informasi mengenai kondisi kendaraan setiap instansi atau kantor dinas, lalu mengunggahnya di sistem. Hal itu dinilai akan mempermudah dalam memetakan jumlah kendaraan pelat merah yang masih menunggak pajak.

Seperti dilansir dari kaltim.akurasi.id, ada 38 organisasi perangkat daerah (OPD) yang menunggak pajak kendaraan bermotor hingga Rp94,71 juta. Nominal tunggakan itu berasal dari 279 unit motor dan 48 unit kendaraan roda empat.

Selama Pemprov Kaltim menggelar pemutihan pajak kendaraan pada 8 April-30 Juni 2025, jumlah tunggakan pajak kendaraan kendaraan pelat merah sedikit menurun, dan tersisa Rp68,39 juta. (rig)