Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Negara Tetangga Ini Tambah Jenis Barang Hasil Pertanian yang Bebas PPN

A+
A-
0
A+
A-
0
Negara Tetangga Ini Tambah Jenis Barang Hasil Pertanian yang Bebas PPN

Ilustrasi.

PHNOM PENH, DDTCNews - Pemerintah Kamboja mengumumkan perluasan fasilitas PPN untuk barang-barang strategis pada sektor pertanian pada 2024-2025.

Perdana Menteri Hun Manet mengatakan fasilitas PPN dibebaskan diberikan pada produk mangga, kelengkeng, ikan budidaya, produk peternakan, serta produk minyak sawit. Kebijakan ini dirilis untuk mengurangi tekanan ekonomi pada pada masyarakat serta sektor pertanian.

"Pertanian mendapat prioritas sebagai sektor yang menerima insentif pajak, sejalan dengan komitmen pemerintah mendorong pembangunan dan memperkuat perekonomian," katanya, dikutip pada Jumat (17/11/2023).

Baca Juga: Ajukan Permohonan Pindah Kantor Pajak, WP Perlu Lampirkan KTP Terbaru

Hun Manet menuturkan pemberian insentif pajak sejalan dengan Peraturan No. 252 yang bertujuan meningkatkan pasokan produk pertanian di dalam negeri atau ekspor.

Namun, ia menegaskan pengusaha kena pajak harus mematuhi semua persyaratan yang ditentukan serta menyerahkan data yang dibutuhkan kepada Ditjen Pajak.

Menurutnya, pemberian insentif pada produk pertanian ini juga menjadi jawaban atas permintaan pelaku usaha kepada Kementerian Perekonomian dan Keuangan.

Baca Juga: PPPK: Konsultan Pajak Berperan Penting dalam Peningkatan Tax Ratio

Sebelumnya, terdapat produk pertanian yang sudah diberikan fasilitas PPN antara lain beras mentah, beras giling, jagung, kacang-kacangan, lada, singkong, kacang mede, dan karet. Kala itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak penghasilan.

Sementara itu, Direktur Asosiasi Peternakan Kamboja Srun Pov menilai pemberian insentif pajak tersebut akan meringankan beban keuangan peternak di seluruh negara. Melalui kebijakan ini, pelaku usaha akan memperoleh pemotongan PPh 1% dan atas produknya diberikan pembebasan PPN 10%.

"Kebijakan ini akan meringankan tantangan bagi peternak, terutama karena harga daging babi dan sapi sedang menurun akibat impor daging beku secara ilegal," ujarnya seperti dilansir phnompenhpost.com. (rig)

Baca Juga: Cara Ajukan Permohonan Status Pemungut Bea Meterai Via Coretax

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamboja, pajak, pajak internasional, fasilitas pajak, PPN, insentif pajak, barang pertanian

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 09 Mei 2025 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SINTANG

Fiskus Edukasi Pedagang Emas Soal Mekanisme Faktur Pajak Digunggung

Jum'at, 09 Mei 2025 | 14:51 WIB
KONSULTASI PAJAK

Grup Dipecah, Cara Penerapan Ketentuan GMT Berubah?

Jum'at, 09 Mei 2025 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tax Amnesty Berulang Dikhawatirkan Gerus Kepatuhan WP

berita pilihan

Sabtu, 10 Mei 2025 | 12:15 WIB
KONGRES AKP2I

PPPK: Konsultan Pajak Berperan Penting dalam Peningkatan Tax Ratio

Sabtu, 10 Mei 2025 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Ajukan Permohonan Status Pemungut Bea Meterai Via Coretax

Sabtu, 10 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Alur Impor Barang Pindahan yang Bebas Bea Masuk

Sabtu, 10 Mei 2025 | 10:45 WIB
KONGRES AKP2I

Pemilihan Ketum Periode 2025-2030, AKP2I Gelar Kongres

Sabtu, 10 Mei 2025 | 10:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan, Samsat Induk Tetap Buka hingga Minggu

Sabtu, 10 Mei 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Libatkan PPPK untuk Perkuat Joint Program

Sabtu, 10 Mei 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Putus Rantai Kemiskinan, 100 Sekolah Rakyat Akan Dibangun Tiap Tahun

Sabtu, 10 Mei 2025 | 09:00 WIB
KOTA SUKABUMI

Sukabumi Akan Pajaki Kedai Kopi, Tarifnya 5%