Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (5) PMK 119/2024, apabila wajib pajak kriteria tertentu memenuji kewajiban formal untuk memperoleh restitusi dipercepat, dirjen pajak kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan penelitian terhadap beberapa aspek.

Masih sama dengan PMK sebelumnya, DJP tetap akan menindaklanjuti permohonan restitusi oleh PKP berisiko rendah melakukan penelitian terhadap pemenuhan kegiatan tertentu, kebenaran penulisan dan penghitungan pajak, pajak masukan yang dikreditkan, dan pajak masukan yang dibayar sendiri oleh PKP berisiko rendah.

Bedanya, PMK 119/2024 memerinci ketentuan penelitian atas pajak masukan yang dikreditkan dan pajak masukan yang dibayar sendiri oleh PKP berisiko rendah.

"Dalam hal PKP berisiko rendah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirjen pajak menindaklanjuti dengan melakukan penelitian terhadap ... pajak masukan yang dikreditkan oleh PKP berisiko rendah tercantum dalam faktur pajak yang telah diunggah ke sistem administrasi DJP oleh PKP yang membuat faktur pajak dan telah memperoleh persetujuan dari DJP," bunyi Pasal 16 ayat (5) huruf c angka 1 PMK 119/2024.

Dalam hal pajak masukan yang dikreditkan oleh PKP berisiko rendah tercantum dalam dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak yang dibuat oleh PKP, dokumen dimaksud harus sudah tervalidasi dalam sistem administrasi DJP.

Bila pajak masukan yang dikreditkan oleh PKP berisiko rendah tercantum dalam dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak yang dibuat oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A UU KUP, dokumen dimaksud harus sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Dalam hal PKP berisiko rendah mengkreditkan pajak masukan yang dibayar sendiri, pajak masukan tersebut harus sudah divalidasi dengan NTPN dalam hal pembayaran dilakukan dengan SSP dan/atau telah tervalidasi dalam sistem DJP dalam hal pembayarannya menggunakan sarana administrasi lainnya.

Hasil penelitian DJP atas pemenuhan kegiatan tertentu, kebenaran penulisan dan penghitungan pajak, serta pajak masukan akan digunakan sebagai dasar dalam memberikan restitusi dipercepat kepada PKP berisiko rendah.

Selain informasi mengenai aturan terbaru restitusi dipercepat, ada beberapa bahasan lain yang menghiasi pemberitaan media nasional pada hari ini. Di antaranya, ketentuan soal piutang PKB-BBNKB sebelum opsen pajak berlaku, aturan pengisian data transaksi XML faktur pajak, proyeksi pertumbuhan ekonomi RI, hingga kabar mengenai dampak pengenaan pajak minimum global.

Berikut ulasan artikel perpajakan selengkapnya.

Piutang Pajak sebelum Opsen Dilunasi dengan Aturan Lama

Seluruh hak dan kewajiban perpajakan terkait dengan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), serta pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang belum diselesaikan sebelum opsen pajak berlaku, perlu diselesaikan sesuai dengan ketentuan lama. Opsen pajak sendiri berlaku per 5 Januari 2025.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan meminta seluruh gubernur untuk menyiapkan mekanisme pelunasan utang PKB dan BBNKB yang belum dibayar hingga 4 Januari 2025. Setelah 5 Januari 2025, pembayaran akan menggunakan skema bagi hasil sesuai dengan ketentuan opsen pajak.

"Segala penyelesaian terkait utang pajak yang belum dilunasi hingga 4 Januari 2025 harus mengikuti peraturan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) diterapkan," kata Maurits. (Jawa Pos)

Ekonomi RI Diperkirakan Tumbuh 5 Persen sepanjang 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2024 akan mencapai 5%, jelang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik pada 5 Februari 2025.

Sri Mulyani mengatakan ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, berbagai indikator ekonomi menggambarkan ekonomi Indonesia tumbuh secara positif pada tahun lalu.

"Ekonomi Indonesia kami perkirakan akan tumbuh 5% year on year untuk keseluruhan tahun 2024," katanya. (DDTCNews)

Data Transaksi XML Faktur Pajak Digunggung, Tak Wajib Detail

PKP tak memiliki kewajiban untuk mendetailkan seluruh transaksi penjualan ke konsumen akhir ketika mengimpor XML faktur pajak digunggung ke coretax administration system.

Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Angga Sukma Dhaniswara mencontohkan dalam hal PKP memiliki 3 juta transaksi penjualan ke konsumen akhir dalam sehari dan tidak memiliki sumber daya untuk memerinci transaksi dimaksud maka PKP bisa mencantumkan transaksi secara kumulatif dalam 1 row.

"Sistem masih bisa menerima langsung digunggung. Misal, transaksinya 3 juta langsung 1 row saja yang mengakumulasi 3 juta transaksi tersebut, itu masih bisa," katanya. (DDTCNews)

DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja

Kring Pajak menegaskan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain dalam penghitungan PPN atas jasa penyediaan tenaga kerja tidak berdasarkan PMK 131/2024, tetapi PMK 83/2012.

Berdasarkan Pasal 4 PMK 131/2024, penghitungan PPN atas BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain di mana ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri maka dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PMK 131/2024.

“Untuk itu, DPP nilai lain yang digunakan untuk transaksi penyediaan tenaga kerja, tetap mengacu ke PMK 83/2012, tidak mengikuti ketentuan DPP nilai lain yang diatur di PMK 131/2024,” jelas Kring Pajak. (DDTCNews)

Dampak Pajak Minimum Global ke Industri Dana Pensiun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat regulasi pajak minimum global (GloBE) yang diatur di dalam PMK 136/2024 tidak memiliki dampak khusus bagi industri dana pensiun.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah mengatur dana pensiun perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia menjadi entitas yang dikecualikan dari pengenaan pajak GloBE.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan dirinya memang belum mempelajari secara detail mengenai regulasi tersebut. Namun, kalau berbicara tentang dana pensiun maka dana kelolaan merupakan milik perusahaan dan pekerja untuk mempersiapkan masa pensiun dan selama ini sudah ada ketentuan pajaknya. (Bisnis Indonesia)