Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Rabu, 07 Mei 2025 | 07:48 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 06 Mei 2025 | 13:05 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Fokus
Reportase

Pengusaha Salon di Negara Ini Minta Tarif PPN Dipangkas Jadi 9 Persen

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengusaha Salon di Negara Ini Minta Tarif PPN Dipangkas Jadi 9 Persen

Ilustrasi.

DUBLIN, DDTCNews - Federasi Penata Rambut Irlandia, Irish Hairdressers Federation (IHF) mengajukan usulan kepada pemerintah untuk kembali menurunkan tarif PPN dari saat ini 13,5% menjadi 9%.

Presiden IHF Lisa Eccles mengatakan industri salon saat ini tengah dihadapkan dalam situasi yang menantang. Menurutnya, tarif PPN yang lebih rendah membantu pelaku salon mempertahankan usahanya.

"Beberapa anggota kami merasa tak mampu melanjutkan bisnis dan penghidupan mereka dan memilih untuk menutup usahanya," katanya, dikutip pada Selasa (23/7/2024).

Baca Juga: Persoalan Pajak Internasional Ikut Dibahas di Pertemuan ADB, Ada Apa?

Oleh karena itu, federasi memohon Menteri Keuangan Jack Chambers membantu keberlangsungan industri salon dengan menurunkan tarif PPN dalam APBN 2025. Adapun IHF merupakan asosiasi yang mewadahi lebih dari 500 pemilik salon di Irlandia.

Eccles menjelaskan industri salon telah menghadapi masa yang paling menantang sejak resesi lebih dari 16 tahun lalu. Beberapa hal yang memengaruhi bisnis antara lain perubahan regulasi pajak serta peningkatan biaya tenaga kerja, biaya energi, dan biaya hidup secara keseluruhan.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut telah memberikan beban keuangan yang berat bagi pemilik salon di seluruh negeri.

Baca Juga: Kinerja PNBP Migas Bergantung ke Hal-Hal yang Fluktuatif, Apa Saja?

Selain penurunan kembali tarif PPN melalui APBN 2025, IHF pun mendesak keterlibatan yang lebih besar dari pemerintah dalam perumusan upah yang lebih masuk akal. Pemerintah juga diharapkan bisa mengatur relaksasi kredit.

"Kami menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan dan memberikan dukungan ekstra kepada pemilik salon di seluruh negeri," ujar Eccles seperti dilansir rte.ie.

Pemerintah Irlandia mulai mengenakan tarif PPN 9% untuk beberapa layanan pada 1 November 2020, dari normalnya 13,5%. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: WP Diberi Waktu 14 Hari untuk Tanggapi SP2DK, Bisa Lewat Coretax?

Kebijakan tarif PPN 9% sempat beberapa kali diperpanjang, tetapi kemudian diputuskan berakhir pada 31 Agustus 2023. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : irlandia, pajak, pajak internasional, tarif PPN, PPN, salon, penata rambut, keringanan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 13 Mei 2025 | 14:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi?

Selasa, 13 Mei 2025 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, 3 Simpulan Ini Bisa Buat SP2DK Naik ke Pemeriksaan

Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE

Masih Dibuka, Daftar Kelas Persiapan Ujian ADIT Transfer Pricing

Selasa, 13 Mei 2025 | 13:00 WIB
KOTA CIMAHI

Pemda Beri Keringanan Pajak Daerah bagi Pensiunan dan Veteran

berita pilihan

Rabu, 14 Mei 2025 | 19:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Persoalan Pajak Internasional Ikut Dibahas di Pertemuan ADB, Ada Apa?

Rabu, 14 Mei 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN ENERGI

Kinerja PNBP Migas Bergantung ke Hal-Hal yang Fluktuatif, Apa Saja?

Rabu, 14 Mei 2025 | 18:00 WIB
CORETAX SYSTEM

WP Diberi Waktu 14 Hari untuk Tanggapi SP2DK, Bisa Lewat Coretax?

Rabu, 14 Mei 2025 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah KPP, Status Wajib Pajak Kriteria Tertentu Perlu Diajukan Ulang?

Rabu, 14 Mei 2025 | 17:13 WIB
UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Perhatian! Ada 1 Lokasi USKP yang Dipindahkan

Rabu, 14 Mei 2025 | 16:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Optimalisasi Penerimaan Negara, Tembaga Bakal Masuk SIMBARA pada 2026

Rabu, 14 Mei 2025 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pacu Utilisasi, Industri Elektronik Bisa Manfaatkan Insentif Pajak

Rabu, 14 Mei 2025 | 15:00 WIB
SE-05/PJ/2022

Jadi Sasaran Penelitian Komprehensif, Siapa itu WP Strategis?

Rabu, 14 Mei 2025 | 14:45 WIB
RUU PERAMPASAN ASET

Soal RUU Perampasan Aset, Prabowo Sudah Komunikasi dengan Ketum Parpol