Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 03 Maret 2025 | 15:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 03 Maret 2025 | 08:00 WIB
FOUNDER DDTC DARUSSALAM:
Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:03 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Fokus
Reportase

Shortfall Pajak Melebar, Tambah Utang atau Pangkas Belanja?

A+
A-
26
A+
A-
26
Shortfall Pajak Melebar, Tambah Utang atau Pangkas Belanja?

JAKARTA, DDTCNews—Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Agustus 2019 mencapai Rp801,02 triliun setara dengan 50,78% dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577,56 triliun. Capaian tersebut hanya tumbuh 0,21% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp799,46 triliun.

Pertumbuhan penerimaan pajak yang sangat rendah itu terjadi karena dua komponennya, yakni setoran pajak penghasilan (PPh) migas serta pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM), sama-sama tumbuh negatif.

PPh migas tumbuh negatif 6,22% menjadi Rp39,42 triliun, PPN dan PPnBM tumbuh negatif 6,36% menjadi Rp288,01 triliun. Beruntung, PPh nonmigas masih tumbuh 3,97% menjadi Rp454,78 triliun, dan pajak bumi dan bangunan serta pajak lainnya tumbuh 52,41% menjadi Rp18,94 triliun.

Baca Juga: Luhut Sebut Govtech Bisa Tingkatkan Tax Ratio, Ternyata Ini Alasannya

Atas realisasi tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mengatakan target penerimaan pajak 2019 tidak akan tercapai. “Kelihatannya outlook APBN 2019 itu kita mungkin kepeleset dari target penerimaan pajak sampai Rp200 triliun,” ujarnya, Senin (7/10/2019).

Dengan kondisi kas yang tekor itu, opsinya tinggal menambah utang atau memangkas belanja. Namun, menambah utang bukan hal mudah. Lembaga pemeringkat Moodys, International Monetary Fund, juga Badan Pemeriksa Keuangan, sudah memberikan catatan atas peningkatan utang pemerintah.

Hal yang sama juga terjadi pada pemangkasan belanja. Tidak mudah memangkas belanja dalam situasi seperti ini. Dampak lanjutannya yang lebih besar, seperti kontribusinya pada konsumsi rumah tangga, harus ditimbang agar tidak membuat pertumbuhan ekonomi semakin terkoreksi.

Baca Juga: Ada Opsen, Penerimaan Pajak Kendaraan Kepri Susut Rp10 Miliar

Ekonom Indef Enny Sri Hartati memprediksi realisasi defisit akan makin melebar karena pertumbuhan ekonomi tahun ini akan meleset dari target 5,3%. “Melihat realisasi semester satu, kemungkinan PDB sampai akhir tahun hanya sekitar 5% dan ini akan semakin menambah shortfall pajak,” katanya.

Enny menilai, pemerintah terlalu banyak memberi insentif perpajakan yang membuat penerimaan berkurang, tetapi tidak bertaji menstimulasi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan ekspektasi. “Insentif fiskal memang bagus untuk stimulus, tapi kalau tidak tepat justru menimbulkan komplikasi,” ujar Enny.

Kepala Riset LPEM UI Febrio Kacaribu menambahkan insentif pajak tidak sejalan dengan percepatan produksi industri. “Idealnya, produksi naik lebih cepat daripada penurunan penerimaan pajak akibat insentif, tapi ternyata tidak. Artinya, elastisitas dari pemberian insentif ini rendah,” katanya.

Baca Juga: RPJMN 2025-2029 Terbit, Rasio Perpajakan Ditarget Mentok 15 Persen

Sepanjang semester I-2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya melaju 5,06%. Dalam prognosisnya, pemerintah memperkirakan outlook pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun sebesar 5,%, dan defisit APBN diproyeksi melebar dari target awal 1,84% terhadap PDB menjadi 1,93% terhadap PDB.

Dengan shortfall pajak yang melebar itu, konseksuensi yang dihadapi Bendahara Negara hanya dua, menambah utang untuk menutup kekurangan pembiayaan akibat shortfall tersebut, atau pangkas belanja dan menjaga defisit tidak melebar. Anda pilih mana? Tulis komentar Anda di sini.


Baca Juga: Adik Prabowo ini Usulkan Tarif PPh Badan Dipangkas Jadi 18 Persen

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : debat APBN, APBN 2019, penerimaan pajak
X

Edit Komentar

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Komentar
Pilih Tambah Utang atau Pangkas Belanja lalu tuliskan komentar Anda
Tambah Utang
Pangkas Belanja
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

dikiindrawan

Rabu, 16 Oktober 2019 | 06:10 WIB
Dengan tidak tercapainya penerimaan pajak maka pemerintah diharapkan dapat melakukan penghematan belanja rutin sekitar Rp 200 triliun dari melesetnya target penerimaan tersebut dan mengoptimalkan belanja pemerintah pusat yang belum terserap secara optimal misalnya belanja modal. Jadi secara keseluru ... Baca lebih lanjut

dikiindrawan

Rabu, 16 Oktober 2019 | 05:53 WIB
Saya berharap pada pemerintah untuk menjaga defisit anggaran tetap sesuai target, maka solusinya pengereman belanja pemerintah. Dengan defisitnya disetel dari pengeluaran, realisasi pengeluaran beberapa tahun ini kan tidak tercapai 100%. Jadi ini semacam blessing in this guise, sehingga defisitnya ... Baca lebih lanjut

dikiindrawan

Rabu, 16 Oktober 2019 | 05:39 WIB
Sebagai seorang muslim saya berharap penerimaan pajak itu memiliki prinsip yang sama dengan bayar zakat, alangkah eloknya negara yang mayoritas beragama Islam memiliki prinsip & spirit dalam membayar pajak dengan konsep zakat. Bayangkan dalam setiap uang yang didapat ada perhitungan dan amaliah amal ... Baca lebih lanjut

Achmada Putra Pratama

Selasa, 15 Oktober 2019 | 21:35 WIB
Lanjutan dari sebelumnya menurut saya juga jika pemerintah melakukan pangkas belanja maka pemangkasan belanja tersebut harusnya hanya mempengaruhi beberapa sektor yang memiliki tingkat urgensi yang lebih rendah dan dana yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan sektor tersebut bisa dipotong dan dia ... Baca lebih lanjut

Achmada Putra Pratama

Selasa, 15 Oktober 2019 | 21:32 WIB
Disini saya memiliki dua SP namun jika ditanya setuju saya lebih setuju dengan pemangkasan belanja. SP pertama yaitu pangkas belanja menurut saya itu merupakan langkah paling aman yang bisa dilakukan oleh pemerintah hal tersebut dikarenakan jika kita baca dari data diatas terjadi kemelesetan target ... Baca lebih lanjut

Hosnol Khotimah

Selasa, 15 Oktober 2019 | 16:58 WIB
Manurut saya keputusan yang paling tepat adalah dengan melakukan pemangkasan belanja negara dibandingkan dengan menambah utang. Seperti yang kita ketahui bahwa utang negara Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan jika mengambil keputusan ini maka dampaknya bersifat jangka panjang ... Baca lebih lanjut

raflimaulana

Selasa, 15 Oktober 2019 | 13:13 WIB
pangkas belanja, Melihat target pajak yang sulit untuk dicapai dengan memangkas belanja juga akan menurunkan tekanan pemerintah untuk mengejar pendapatan pajak. Menurut saya mungkin memangkas belanja dapat dilakukan dengan cara, pertama melihat kinerja kementerian dan lembaga jika tak tercapai targ ... Baca lebih lanjut

predi Sinaga

Selasa, 15 Oktober 2019 | 12:56 WIB
Menurut saya, pemerintah harus mengurangi belanja terhadap sektor sektor yang tidak produktif dan tidak efisien. sektor sektor yang dimaksud adalah program-program yang tidak menopang perkembangan sektor riil, tidak menopang kenaikan penerimaan pajak, dan tidak menopang kenaikan pertumbuhan ekonomi. ... Baca lebih lanjut

Nawang

Selasa, 15 Oktober 2019 | 08:54 WIB
Sebaiknya pangkas belanja dan buat kabinet yg lebih ramping maka akan lebih effektif. Tambah utang hanya akan menciptakan kesulitan baru.

Yoga Isti Wibowo

Senin, 14 Oktober 2019 | 21:19 WIB
Bentuk hubungan negatif yang terjadi di Indonesia antara peningkatan (anggaran belanja) dengan kemiskinan dan pengangguran ini sejalan dengan pemikiran ekonom-ekonom aliran Keynesian. Pengangguran dapat terjadi antara lain karena terdapat angkatan kerja yang lebih besar dari kesempatan kerja dan ... Baca lebih lanjut

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 09:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

Rabu, 05 Februari 2025 | 09:55 WIB
KOTA MALANG

Demi Pajak, Mahasiswa di Malang Bakal Diminta Balik Nama Kendaraannya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

berita pilihan

Selasa, 04 Maret 2025 | 12:30 WIB
PMK 17/2025

Tak Penuhi Panggilan Penyidik Pajak, Tersangka Bisa Dijemput Polisi

Selasa, 04 Maret 2025 | 12:00 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL

OECD Tetapkan Daftar Negara dengan Qualified IIR dan QDMTT

Selasa, 04 Maret 2025 | 11:45 WIB
LANGKAH PERBAIKAN DDTCNEWS 2025

DDTCNews Membawa Isu Pajak Makin Membumi, Membuatnya Mudah Dipahami

Selasa, 04 Maret 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghapusan Sanksi Telat Bayar Pajak saat Transisi Penerapan Coretax

Selasa, 04 Maret 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Makasih Wajib Pajak! THR Rp50 Triliun Buat ASN Bakal Cair Lebih Cepat

Selasa, 04 Maret 2025 | 10:00 WIB
LITERATUR PAJAK

Pahami Perbedaan Non-Objek Pajak dengan Pajak Terutang Tidak Dipungut

Selasa, 04 Maret 2025 | 09:30 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hendak Jadi Anggota OECD, Initial Memorandum Ditarget Rampung Juni

Selasa, 04 Maret 2025 | 09:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Tiket Ditanggung, Pemerintah Ingin Rakyat Bepergian saat Lebaran

Selasa, 04 Maret 2025 | 09:00 WIB
PROVINSI RIAU

Tingkatkan PAD, Pemprov Ini Bakal Pungut Pajak Kendaraan atas Kapal