Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Senin, 21 April 2025 | 11:38 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT Exam Preparation Course
Senin, 21 April 2025 | 10:01 WIB
DDTC ACADEMY – PRACTICAL COURSE
Selasa, 15 April 2025 | 11:25 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Senin, 14 April 2025 | 09:30 WIB
ASIA TAX FORUM 2025
Fokus
Reportase

Target Penerimaan Naik Terus, Begini Strategi Kemenkeu Siapkan SDM-nya

A+
A-
0
A+
A-
0
Target Penerimaan Naik Terus, Begini Strategi Kemenkeu Siapkan SDM-nya

Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu memiliki sederet strategi untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Kepala BPPK Andin Hadiyanto mengatakan Kemenkeu memerlukan pendekatan holistik untuk memperkuat organisasi dalam mengoptimalkan penerimaan negara, termasuk pengembangan SDM. Sebab, penerimaan negara juga bukan hanya soal kebijakan dan instrumen teknis, tetapi juga bergantung pada kualitas SDM, baik secara teknis maupun manajerial antara lain integritas, komunikasi, kerja sama, dan kepemimpinan.

"Penguatan organisasi dan SDM adalah elemen yang sangat strategis dalam mencapai target penerimaan negara, khususnya menghadapi tantangan tahun 2025 yang semakin kompleks," katanya, dikutip pada Senin (13/1/2025).

Baca Juga: Soal Pembentukan Badan Penerimaan Negara, Ini Kata ADB Institute

Andin mengatakan strategi penyiapan kompetensi SDM Kemenkeu sebetulnya telah dimulai sejak pendidikan di PKN STAN. Proses penyiapan SDM ini kemudian dilanjutkan dengan program-program pelatihan sejak calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga pejabat, baik yang berasal dari PKN STAN maupun dari penerimaan umum, dengan pola levelling dan cross function berbasis learning path dan Kemenkeu Leadership Development Program (KLDP).

Di samping itu, sejalan dengan strategi fungsionalisasi yang berbasis keahlian dan keterampilan, dilakukan program-program pembelajaran dan sertifikasi untuk memastikan kompetensi para SDM Kemenkeu.

Dia menjelaskan BPPK terus mengembangkan model-model pembelajaran yang relevan seperti pembelajaran terintegrasi, co-creation of learning, case-based learning, project-based learning, serta memanfaatkan teknologi dan model pembelajaran terkini, seperti virtual reality, gamification, dan lain-lain.

Baca Juga: APBN Jadi Buffer Saat Perang Dagang, Kinerja Perpajakan Perlu Digenjot

Dalam mendukung program peningkatan penerimaan negara dari sisi perpajakan, BPPK berkolaborasi dengan unit eselon I dalam penataan program pelatihan sehingga lebih berdampak pada peningkatan kompetensi. Utamanya, dalam hal mendorong peningkatan kepatuhan pajak dan optimalisasi penerimaan pajak.

Pembelajaran terintegrasi yang dikelola oleh unit eselon I juga menjadi salah satu solusi pembelajaran yang inklusif dan memiliki jangkauan kepesertaan yang lebih luas dan fleksibel, seperti pada pembelajaran end user training untuk coretax administration system.

Kemudian guna mendukung program peningkatan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, BPPK melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas DJBC dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara di sektor bea masuk, bea keluar, cukai dan pajak impor lainnya. Program pelatihan ini antara lain penelitian dokumen impor, pelatihan audit, pelatihan pemeriksaan barang impor/ekspor, pelatihan cukai dan lain-lain.

Baca Juga: Tak Sekadar Penerimaan, Pajak Karbon Sinyal RI Seriusi Transisi Energi

Sementara untuk peningkatan kompetensi petugas dalam melaksanakan pengawasan, BPPK menyelenggarakan pelatihan antara lain pelatihan intelijen kepabeanan cukai, pelatihan customs excise training, pelatihan patroli laut dan berbagai pelatihan tematik pengawasan lainnya.

"Untuk mempersiapkan para calon pegawai DJBC agar memiliki kompetensi teknis yang andal dalam melaksanakan tugasnya, juga telah disiapkan program customs academy yang meliputi pelatihan kesamaptaan dan pelatihan kepabeanan dan cukai dasar," ujarnya.

Adapun mengenai peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Andin menyebut BPPK menyiapkan pembelajaran terkait isu strategis PNBP melingkupi seluruh siklus pengelolaan PNBP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan PNBP. Program pelatihan ini menyasar banyak aspek antara lain dampak pengenaan tarif PNBP, penyusunan rencana dan proyeksi penerimaan PNBP, penyusunan tarif PNBP, serta penguatan data analytic untuk pengawasan dan pemeriksaan PNBP.

Baca Juga: Ada Kebijakan Tarif AS, Pemerintah Perlu Antisipasi Dampaknya ke Pajak

Pembelajaran terkait PNBP tidak hanya fokus kepada layanan masyarakat, tetapi juga fokus kepada pengelolaan PNBP migas, PNBP minerba dan PNBP sumber daya alam lainnya.

Pembelajaran terkait PNBP kini telah diperluas melalui pembelajaran yang menyangkut pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK BLU) yang berkontribusi sekitar 16% hingga 20% dari total PNBP. Pembelajaran PPK BLU series tersebut dapat diikuti oleh peserta dari kementerian/lembaga dan juga instansi pusat dan daerah.

Dia menjelaskan program-program ini dirancang untuk memastikan kesiapan SDM Kemenkeu menghadapi tantangan penerimaan negara. Pendekatan yang melibatkan kolaborasi diharapkan mampu mendorong optimalisasi penerimaan negara secara berkelanjutan.

Baca Juga: Perlu Justifikasi yang Tepat untuk Adakan Tax Amnesty Lagi

Pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai Rp3.005,12 triliun pada 2025 atau naik 5,7% dari realisasi tahun lalu senilai Rp2.842,5 triliun. Penerimaan ini utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.490,9 triliun.

Target penerimaan perpajakan itu terdiri atas penerimaan pajak Rp2.189,3 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp301,6 triliun. Sedangkan PNBP ditargetkan senilai Rp513,63 triliun, serta hibah Rp581 triliun. (sap)

Baca Juga: Tingkatkan Penerimaan Pajak, Transaksi Tunai Harus Dibatasi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : penerimaan negara, penerimaan pajak, Kementerian Keuangan, target pajak, pegawai Kemenkeu

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Maret 2025 | 17:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Tambang Batu Bara Sumbang Porsi Terbesar PNBP Minerba 5 Tahun Terakhir

Kamis, 27 Maret 2025 | 10:21 WIB
CORETAX SYSTEM

Coretax Diperbaiki, DPR: Pembaruan Sistem Tak Boleh Munculkan Risiko

Rabu, 26 Maret 2025 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

RI Raup Tambahan Rp944 T Jika Kepatuhan Diperbaiki, Insentif Dikurangi

Rabu, 26 Maret 2025 | 10:45 WIB
LAPORAN FOKUS, SEKJEN KEMENKEU HERU PAMBUDI:

Pengadilan Pajak Menjadi Tempat Bagi Pencari Keadilan di Bidang Pajak

berita pilihan

Senin, 21 April 2025 | 14:00 WIB
AFRIKA SELATAN

Negara Inclusive Framework Masih Lanjutkan Negosiasi Solusi 2 Pilar

Senin, 21 April 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Sederet Provinsi yang Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan pada Tahun Ini

Senin, 21 April 2025 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Negosiasi Bea Masuk AS, RI Harap Kesepakatannya Dicapai dalam 60 Hari

Senin, 21 April 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Redam Dampak Tarif AS, Paket Kebijakan Ekonomi Segera Meluncur Lagi

Senin, 21 April 2025 | 12:06 WIB
NERACA PERDAGANGAN

Tren Positif Berlanjut, Neraca Dagang Maret Surplus US$4,33 Miliar

Senin, 21 April 2025 | 12:00 WIB
KABUPATEN CIANJUR

Ditopang Opsen PKB-BBNKB, Kinerja Pajak Daerah Capai Rp84 Miliar 

Senin, 21 April 2025 | 11:38 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT Exam Preparation Course

Jangan Terlewat! Kelas Persiapan Ujian Sertifikasi ADIT Segera Dimulai

Senin, 21 April 2025 | 11:30 WIB
PENGAWASAN BEA CUKAI

Rugikan Negara, DPR Minta Bea Cukai Optimalkan Penindakan Rokok Ilegal

Senin, 21 April 2025 | 11:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pemprov Bakal Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan pada Semester II/2025

Senin, 21 April 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Pembentukan Badan Penerimaan Negara, Ini Kata ADB Institute