Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Amankan Penerimaan, Prabowo Minta Bimo dan Djaka Gabung ke Kemenkeu

A+
A-
4
A+
A-
4
Amankan Penerimaan, Prabowo Minta Bimo dan Djaka Gabung ke Kemenkeu

Bimo Wijayanto saat memasuki kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto. Foto: istimewa.

JAKARTA, DDTCNews - Figur yang dikabarkan akan menjadi dirjen pajak serta dirjen bea dan cukai, Bimo Wijayanto dan Djaka Budi Utama, mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto.

Bimo mengatakan bahwa dirinya dan Djaka memang diminta oleh Prabowo untuk masuk ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pelantikan Bimo dan Djaka akan dilaksanakan dalam waktu dekat oleh Kemenkeu.

"Saya diberikan mandat sesuai dengan arahan Menteri Keuangan [Sri Mulyani Indrawati] untuk bergabung dengan Kemenkeu, begitu juga dengan Letjen Djaka," ujar Bimo, Selasa (20/5/2025).

Baca Juga: Jentera: Pemindahan Pengadilan Pajak ke MA Jadi Perubahan Fundamental

Sebelum bertemu dengan Prabowo pada hari ini, Bimo mengaku telah bertemu dengan Sri Mulyani pada pekan lalu.

Dia mengatakan Prabowo memberikan arahan kepada dirinya dan Djaka untuk meningkatkan martabat Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), serta memperkuat upaya pengamanan penerimaan negara.

Bimo pun berkomitmen untuk mempercepat perbaikan coretax administration system guna meningkatkan kepastian layanan bagi wajib pajak.

Baca Juga: PPPK Resmi Pindah ke Ditjen Stabilitas & Pengembangan Sektor Keuangan

"Coretax akan kita percepat pembenahannya, supaya bisa memberikan kepastian pelayanan kepada wajib pajak," kata Bimo.

Sebagai informasi, Bimo Wijayanto bukanlah orang asing di lingkungan DJP. Bimo pernah menjabat sebagai kepala seksi dampak ekonomi makro pada Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Bimo menjabat sebagai tenaga ahli pada Kedeputian II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis Kantor Staf Presiden. Bimo mengampu jabatan ini pada 2015 hingga 2016.

Baca Juga: Bimo Wijayanto Beberkan Strateginya Kerek Tax Ratio

Ketika Kemenko Maritim dan Investasi dibentuk pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, Bimo menjabat sebagai asisten deputi investasi strategis bidang koordinasi investasi dan pertambangan. Saat ini, Bimo menjabat sebagai komisaris independen pada PT Phapros Tbk.

Adapun Djaka Budi Utama adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) pada 1990. Saat ini, Djaka masih berstatus sebagai anggota TNI aktif dengan pangkat letnan jenderal, serta menjabat sekretaris utama pada Badan Intelijen Negara (BIN).

Sebelum menjadi sekretaris utama BIN, Djaka juga sempat menjabat inspektur jenderal (irjen) pada Kementerian Pertahanan (Kemhan), asisten intelijen panglima TNI, serta staf ahli bidang panglima TNI. (dik)

Baca Juga: Dirjen Pajak Sebut Belum Ada WP yang Minta Pengurangan Angsuran PPh 25

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : bimo wijayanto, dirjen pajak, kementerian keuangan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 24 Mei 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Publik Menunggu Kinerja Dirjen Pajak Baru, PR Terdekat Soal Coretax

Jum'at, 23 Mei 2025 | 18:00 WIB
CORETAX SYSTEM

Sri Mulyani Mohon WP Beri Waktu Dirjen Pajak Baru Telaah Isu Coretax

Jum'at, 23 Mei 2025 | 17:30 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN

Tak Lagi di DJP, Suryo Utomo Bakal Tetap Bantu-Bantu Dirjen Pajak Baru

Jum'at, 23 Mei 2025 | 15:36 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Susunan Terbaru Pejabat Kemenkeu di Bawah Komando Sri Mulyani

berita pilihan

Rabu, 18 Juni 2025 | 20:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perpindahan Pengadilan Pajak Perlu Transformasi Penyelesaian Sengketa

Rabu, 18 Juni 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Apakah Tetap Ada Survei Lokasi?

Rabu, 18 Juni 2025 | 18:55 WIB
SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

Jentera: Pemindahan Pengadilan Pajak ke MA Jadi Perubahan Fundamental

Rabu, 18 Juni 2025 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Instansi Pemerintah Tak Pungut PPN atas 8 Jenis Transaksi Ini

Rabu, 18 Juni 2025 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Klaim Skema PPh Indonesia Sudah Berlandaskan Prinsip Keadilan

Rabu, 18 Juni 2025 | 17:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP hingga Mei 2025 Terkontraksi 24,9%

Rabu, 18 Juni 2025 | 16:53 WIB
SERTIFIKASI KOMPETENSI PAJAK

Tax Center Perlu Dorong Perguruan Tinggi Jalin MoU dengan PERTAPSI

Rabu, 18 Juni 2025 | 16:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Dengan Kebijakan Pajak yang Tepat, Ekonomi RI Diyakini Bisa Tumbuh 8%

Rabu, 18 Juni 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Arthur Laffer Sarankan Skema Flat Tax, Begini Respons Sri Mulyani

Rabu, 18 Juni 2025 | 14:59 WIB
KEBIJAKAN MONETER

BI Pertahankan Suku Bunga Acuan Sebesar 5,5%