Undang Perusahaan Teknologi, Vietnam Siap Sempurnakan Regulasi Pajak

"Itulah sebabnya kami memprioritaskan reformasi pajak yang memastikan keadilan, transparansi, dan dukungan maksimal bagi bisnis yang beroperasi di sektor teknologi konsumen," katanya, dikutip pada Minggu (6/4/2025).

Thanh menuturkan Vietnam memiliki pasar yang didominasi kalangan muda sehingga permintaan terhadap produk teknologi turut berkembang pesat. Perkembangan produk teknologi juga memengaruhi cara konsumen berinteraksi dengan barang dan jasa, sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi lanskap regulasi.

Dia menjelaskan otoritas pajak berupaya memodernisasi regulasi yang mendukung transformasi digital. Melalui penyempurnaan regulasi, Vietnam diharapkan mampu menarik banyak perusahaan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan integrasi global.

Menurutnya, otoritas pajak juga terus berdialog dengan pengusaha di bidang teknologi untuk mengumpulkan masukan soal kebijakan pajak. Misal, dengan Consumer Technology Association (CTA) of the United States untuk bertukar pandangan tentang kerangka regulasi di Vietnam dan AS.

"Kementerian Keuangan tetap berdedikasi untuk menyusun kebijakan pajak yang dapat mendorong keberlanjutan bisnis sekaligus memastikan transparansi dan keadilan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Presiden CTA Ed Brzytwa mendukung reformasi regulasi pajak di Vietnam untuk menarik investasi. Reformasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim regulasi pajak yang lebih dapat diprediksi dan ramah bisnis.

"Komitmen Vietnam untuk memperkuat kebijakan pajaknya dan menyelaraskan dengan standar internasional akan berperan penting dalam menarik investasi jangka panjang dalam e-commerce dan inovasi," katanya dilansir vir.com.vn.

Di Indonesia, pemerintah juga berupaya menarik investasi di bidang teknologi. Insentif pajak yang ditawarkan antara lain tax holiday.

Pemerintah memberikan insentif tax holiday untuk industri pionir. Pemberian tax holiday dilakukan berdasarkan sejumlah ketentuan, terutama soal nilai modal yang ditanamkan.

Melalui PMK 69/2024, pemerintah resmi memperpanjang masa berlaku tax holiday berdasarkan PMK 130/2020 hingga 31 Desember 2025. (rig)