World Bank Usul Threshold PKP dan PPh Final UMKM Turun Jadi Rp500 Juta

"Pengurangan threshold PKP dari Rp4,8 miliar menjadi Rp500 juta akan meningkatkan jumlah pelaku usaha yang masuk ke dalam sistem pajak dan mendorong interaksi bisnis formal antara perusahaan kecil dan besar," tulis World Bank dalam laporan bertajuk Indonesia Economic Prospects December 2024: Funding Indonesia's Vision 2045, dikutip Rabu (18/12/2024).

Threshold PKP yang tinggi dipandang sebagai penghambat transaksi jual beli antara perusahaan besar dan kecil. Mengingat kebanyakan perusahaan kecil tidak dikukuhkan sebagai PKP, perusahaan besar tidak bisa mengeklaim kredit pajak atas pembelian barang dari perusahaan kecil non-PKP.

Terkait dengan PPh final UMKM, World Bank mendorong Indonesia untuk menurunkan threshold omzet PPh final UMKM menjadi Rp500 juta. Meski diturunkan, World Bank mendorong Indonesia untuk mempermanenkan skema PPh final tersebut.

"Skema PPh khusus untuk UMKM yang terlalu rumit dan menimbulkan ketidakadilan horizontal dapat digantikan dengan rezim yang lebih sederhana dan permanen," tulis World Bank.

Ketidakadilan horizontal timbul mengingat skema PPh final UMKM memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak berdasarkan omzet. Akibatnya, skema PPh final UMKM lebih menguntungkan perusahaan dan sektor dengan margin laba yang besar.

Sebagai informasi, threshold PKP senilai Rp4,8 miliar telah diberlakukan sejak 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 68/2010 s.t.d.d PMK 197/2013. Threshold omzet PPh final UMKM senilai Rp4,8 miliar juga telah diberlakukan sejak 2013 seiring dengan beberlakunya PP 46/2013.

Berbagai organisasi internasional seperti World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah mendorong Indonesia untuk menurunkan kedua threshold tersebut.

Baru-baru ini, pemerintah baru saja mengungkapkan rencana untuk menurunkan threshold PPh final UMKM dari Rp4,8 miliar menjadi Rp3,6 miliar.

"Sebenarnya rencana penurunan kan sudah sempat disampaikan oleh Bu Menkeu [Sri Mulyani Indrawati] dan Pak Menko [Airlangga Hartarto] di beberapa kesempatan karena ada semacam catatan dan rekomendasi dari OECD," kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Namun, pemerintah masih belum berencana untuk menurunkan threshold PKP. "Kita masih belum membicarakan itu. Ini masih memerlukan kajian dan evaluasi yang lebih detail," ujar Susiwijono. (sap)