Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB
KAMUS PPh
Selasa, 28 Mei 2024 | 14:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Mei 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PPh
Senin, 27 Mei 2024 | 15:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Mei 2024 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 22 MEI 2024 - 28 MEI 2024
Rabu, 15 Mei 2024 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 15 MEI 2024 - 21 MEI 2024
Rabu, 08 Mei 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 08 MEI 2024 - 15 MEI 2024
Rabu, 01 Mei 2024 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 01 MEI 2024 - 07 MEI 2024
Fokus
Reportase

Kepabeanan Dikuasakan, KKKS Migas Wajib Pastikan PPJK Penuhi Hal Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Kepabeanan Dikuasakan, KKKS Migas Wajib Pastikan PPJK Penuhi Hal Ini

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Perusahaan migas, dalam hal ini Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), memiliki tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan kepabeanan barang. Aktivitas tersebut bisa dijalankan sendiri oleh pegawai dari KKKS yang memiliki sertifikasi kepabeanan atau oleh pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK).

Apabila kegiatan ekspor, impor, dan kepabeanan barang dikuasakan kepada PPJK, KKKS perlu memastikan beberapa hal, terutama kesesuaian pelaksanaan seluruh aktivitas perdagangan dan kepabeanan dengan peraturan perundang-undangan.

"Dalam hal KKKS menggunakan jasa PBJ/vendor atau PPJK, KKKS wajib memastikan pelaksanaan ekspor, impor, dan kepabeanan barang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan memberikan asistensi yang diperlukan," bunyi Buku Pedoman Pengelolaan Kepabeanan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dikutip pada Rabu (3/4/2024).

Baca Juga: Surat Keberatan Bea Cukai Bisa Diperbaiki Sebelum Jangka Waktu Habis

Dalam menjalankan kegiatan ekspor, impor, dan kepabeanan barang, PPJK wajib memenuhi beberapa hal hal. Pertama, PPJK sudah terdaftar dan memiliki nomor pokok PPJK yang dikeluarkan oleh kantor pabean setempat.

Kedua, memiliki tenaga ahli berkualitas dan memiliki sertifikat ahli kepabeanan serta berpengalaman dalam pengurusan kegiatan ekspor, impor, dan kepabeanan barang di kegiatan usaha hulu migas.

Ketiga, memiliki alamat dan identitas pengurus serta penanggung jawab yang jelas.

Baca Juga: Penghitungan Biaya Transportasi yang Belum Masuk Nilai Transaksi Impor

Keempat, mempunyai jaringan telekomunikasi berupa saluran telepon dan surat elektronik (email). Kelima, memiliki sistem pembukuan finansial yang baik.

Keenam, PPJK wajib menggunakan perangkat dan modul pertukaran data elektronik (PDE) miliki sendiri, kecuali untuk kantor pabean setempat yang belum menerapkan sistem PDE.

Ketujuh, pemilihan PPJK dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada PTK pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga: Relaksasi Lartas, Pengusaha Tekstil Khawatir Gempuran Produk Impor

Kedelapan, menyelenggarakan kegiatan ekspor, impor, dan kepabeanan barang yang dikuasakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kontrak pengadaan barang/jasa.

Kesembilan, menyelenggarakan pencatatan, pengadministrasian, dan penyimpanan arsip atas pelaksanaan kegiatan ekspor, impor, dan kepabeanan barang KKKS sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepabeanan dan/atau kearsipan.

Terakhir, menyampaikan hasil realisasi kegiatan ekspor, impor, dan kepabeanan barang KKKS setelah pelaksanaan kegiatan dengan menyerahkan seluruh dokumen terkait kepada KKKS sesuai dengan perjanjian yang disepakati. (sap)

Baca Juga: Ditjen Bea Cukai Terapkan secara Penuh CEISA 4.0 Tahap ke-10

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kepabeanan, bea cukai, migas, ekspor, impor, KKKS, gross split, pertambangan, SDA

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Kamis, 30 Mei 2024 | 21:35 WIB
PENGHARGAAN PERPAJAKAN

DDTCNews Terima Apresiasi dari Kanwil DJP Jakarta Utara

Kamis, 30 Mei 2024 | 21:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA UTARA

DJP Jakarta Utara Gelar Tax Gathering dan Konsultasi Publik

Kamis, 30 Mei 2024 | 18:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Hingga April, DJP Jakarta Khusus Kumpulkan Uang Pajak Rp102 Triliun

Kamis, 30 Mei 2024 | 17:37 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Surat Keberatan Bea Cukai Bisa Diperbaiki Sebelum Jangka Waktu Habis

Kamis, 30 Mei 2024 | 16:07 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Semua Aplikasi Coretax Berbasis Web, Tak Perlu Download Aplikasi

Kamis, 30 Mei 2024 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak dan Invoice Boleh Berbeda Tanggalnya? DJP Jelaskan Ini

Kamis, 30 Mei 2024 | 15:15 WIB
KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Tapak Baru di IKN, Tidak Dipungut PPN?