Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Ada Gejolak Global, BKF Klaim SBN Makin Diminati Investor

A+
A-
1
A+
A-
1
Ada Gejolak Global, BKF Klaim SBN Makin Diminati Investor

Ilustrasi. Foto: Kemenkeu.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengeklaim minat investor terhadap surat berharga negara (SBN) justru meningkat di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan minat investor terhadap SBN meningkat seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan fiskal Indonesia.

"Investor makin percaya terhadap fiskal dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan, di mana minat investor terhadap SBN makin tinggi, tecermin dari yield kita yang makin turun," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, dikutip pada Selasa (20/5/2025).

Baca Juga: Hingga April 2025, Penerimaan Pajak Masih Kontraksi 10,8%

Untuk diketahui, imbal hasil atau yield SBN yang makin rendah mencerminkan bahwa SBN lebih kompetitif dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya di pasar, serta banyak diminati investor.

Dibandingkan dengan awal 2025, Febrio menyampaikan yield SBN 10 tahun telah mengalami penurunan, khususnya dalam sebulan terakhir.

"Hal yang sama terlihat dari kinerja pasar saham, capital inflow sudah banyak terjadi. Per kemarin, year to date indeks saham kita sudah positif," tutur Kepala BKF.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Ekonomi 2026 Tumbuh Minimal 5,2%

Lebih lanjut, Febrio menambahkan pasar keuangan global mulai pulih sejalan dengan deeskalasi perang tarif dagang yang diinisiasi Amerika Serikat (AS). Deeskalasi ditandai dengan meredanya kekhawatiran atas perlambatan ekonomi dan kebijakan fiskal, serta pasar saham yang menguat.

Ia juga optimistis SBN akan menjadi sarana berinvestasi yang makin menarik bagi investor, terutama dibandingkan dengan obligasi atau government bond di negara Asean atau G-20 lainnya. Meski demikian, dia mengakui Indonesia masih memiliki tantangan dalam hal stabilitas nilai tukar rupiah.

"Pekerjaan yang masih terus kita lakukan adalah terkait kurs. Ini kerja sama dengan BI untuk menjaga stabilitas kurs kita, karena ini erat kaitannya dengan ekspor dan impor kita," tutup Febrio. (dik)

Baca Juga: Belanja Negara 2026 Pertimbangkan Hasil Efisiensi 2025

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : sbn, yield sbn, apbn 2025, apbn, defisit apbn, penerbitan utang, pembiayaan apbn

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 08 Mei 2025 | 08:51 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Masih Minus, Target Tax Ratio Dikhawatirkan Tak Tercapai Lagi

Rabu, 07 Mei 2025 | 16:40 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setelah Terkontraksi 19%, Kinerja Pajak Diyakini Segera Membaik

Rabu, 07 Mei 2025 | 15:04 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Komisi XI DPR Ungkap Penerimaan Pajak Januari-April Masih Kontraksi

Selasa, 06 Mei 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pacu Ekonomi di Kuartal II/2025, Insentif Pajak Digelontorkan Lagi?

berita pilihan

Selasa, 20 Mei 2025 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Beri Asistensi, DJBC Minta Penerima Fasilitas MITA Jaga Integritas

Selasa, 20 Mei 2025 | 16:30 WIB
KEM-PPKF 2026

Pemerintah Kembali Wacanakan Objek Cukai Baru pada Tahun Depan

Selasa, 20 Mei 2025 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Amankan Penerimaan, Prabowo Minta Bimo dan Djaka Gabung ke Kemenkeu

Selasa, 20 Mei 2025 | 15:30 WIB
KONSULTASI CORETAX

Bagaimana Cara Pemotongan PPh Final UMKM Lewat Coretax?

Selasa, 20 Mei 2025 | 14:45 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga April 2025, Penerimaan Pajak Masih Kontraksi 10,8%

Selasa, 20 Mei 2025 | 14:30 WIB
KEM-PPKF 2026

Pemerintah Targetkan Ekonomi 2026 Tumbuh Minimal 5,2%

Selasa, 20 Mei 2025 | 14:15 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Awas Penipuan! DJP Minta WP Jangan Asal Unduh Aplikasi M-Pajak

Selasa, 20 Mei 2025 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tak Ada Penghapusan Sanksi, Hari Ini Jatuh Tempo Lapor SPT Masa PPh

Selasa, 20 Mei 2025 | 13:45 WIB
KEM-PPKF 2026

Fokus Kebijakan Pajak 2026, dari Intensifikasi hingga Joint Program