PROVINSI BANTEN

Ada Opsen Pajak, Gubenur Klaim Pendapatan Provinsi Kini Merosot

Muhamad Wildan | Minggu, 04 Mei 2025 | 14:00 WIB

Ilustrasi.

TANGERANG, DDTCNews - Gubernur Banten Andra Soni mengeklaim bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Banten mengalami penurunan akibat pemberlakuan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB).

Hingga 25 April 2025, realisasi PAD Banten baru Rp1,43 triliun atau 17% dari target APBD 2025 senilai Rp8,31 triliun. Sementara itu, realisasi transfer mencapai Rp802,61 miliar atau 23,32% dari target.

"Jadi, realisasi APBD 2025 per 25 April 2025, total pendapatannya baru 19,84% dari target Rp 11,76 triliun. Ini turun dari target karena sejak pemberlakuan opsen pajak 2025," katanya, dikutip pada Minggu (4/5/2025).

Opsen PKB berdampak besar terhadap kinerja PAD mengingat potensi dan target penerimaan PKB jauh lebih besar ketimbang 4 jenis pajak lainnya, yaitu bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan.

Lebih lanjut, Andra menambahkan bahwa banyak orang saat ini yang membeli kendaraan bermotor di Jakarta akibat pemberlakuan opsen PKB di Banten.

"Perbedaannya adalah di Jakarta tidak ada opsen, kemudian market-nya sama. Jadi, hari ini lebih banyak orang beli kendaraan bermotor mengarah ke Jakarta karena mereka tidak ada opsen," ujar Andra seperti dilansir tangerangnews.com.

Sebagai informasi, opsen PKB dan opsen BBNKB sebesar 66% dari pokok PKB dan BBNKB mulai dikenakan oleh kabupaten/kota terhitung sejak 5 Januari 2025.

Besaran pokok opsen PKB dan opsen BBNKB ditetapkan oleh gubernur di wilayah kabupaten/kota berada dan dicantumkan dalam SKPD. Opsen dibayar menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD). (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : provinsi banten, pajak, daerah, pajak kendaraan, opsen pajak, pendapatan asli daerah