Ada Pasal Tumpang Tindih, RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prioritas 2025

"Konten yang diusulkan sesungguhnya juga terdapat dalam berbagai UU yang lain, salah satunya UU TPPU. Oleh karena itu, kita masih tetap menaruhnya di prolegnas jangka menengah (2025-2029)," ujar Martin, dikutip Rabu (20/11/2024).

Martin pun mengatakan pihaknya akan meminta Badan Keahlian DPR untuk menyisir pasal-pasal dalam RUU Perampasan Aset yang tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada.

"Ini perlu pengkajian supaya UU ini tidak ada overlapping dan bertabrakan dengan UU lainnya. Kita perlu mengkaji lebih lanjut dan kemarin saya usulkan sebaiknya kita tugaskan Badan Keahlian untuk melihat RUU ini pasal demi pasal," ujar Martin.

Adapun pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset bersama parlemen.

Supratman berpandangan RUU Perampasan Aset penting untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi. "Saya bisa pastikan bahwa Presiden selalu menegaskan pemberantasan korupsi menjadi agenda utama, dengan cara tertentu yang bisa dilakukan oleh Presiden, saya jamin Presiden akan melakukan tindakan yang keras terhadap upaya pemberantasan korupsi, itu komitmen," kata Supratman.

Namun, guna memastikan kelancaran pembahasan RUU Perampasan Aset, pemerintah akan melakukan pembahasan awal terlebih dahulu dengan pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).

Hal ini diperlukan agar pembahasan RUU tidak lagi terhambat sebagaimana yang terjadi pada pemerintahan dan parlemen periode sebelumnya.

"Periode yang lalu pemerintah sudah mengusulkan menjadi usul inisiatif, tetapi perdebatan di parlemen masih cukup dinamis. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan dialog lebih awal terkait dengan kajian-kajian yang sedapat mungkin bisa dilakukan," ujar Supratman. (sap)