Prabowo Minta Kejaksaan Komitmen Berantas Korupsi dan Izin Ilegal

"Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan," sebut Sekretariat Presiden dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (19/1/2025).

Menurut Prabowo, korupsi dan perizinan ilegal telah menimbulkan kerugian negara dan menghambat pembangunan nasional.

Prabowo menilai perizinan yang tidak sah merupakan salah satu celah yang sering kali dimanfaatkan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Hal ini pada gilirannya menimbulkan kerugian bagi negara.

Oleh karena itu, Kejaksaan Agung diminta untuk mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal.

Tak hanya itu, sistem pengawasan di instansi pemerintah juga perlu diperkuat agar proses perizinan berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai informasi, Prabowo telah menyatakan komitmen untuk menghentikan kebocoran anggaran, penyimpangan, kolusi antara pejabat dan pengusaha, dan lain-lain.

"Kita ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, mark up, akal-akalan, dan sebagainya. Dan ini membutuhkan kerja sama semua pihak, yudikatif, legislatif, pemerintahan, aparat," tuturnya pada 30 Desember 2024. (Anggi Tambunan/rig)