Anggaran Jumbo untuk Subsidi Energi, Wamenkeu: Uangnya dari Pajak

"APBN yang membayar [subsidi]. APBN itu duitnya dari yang bayar pajak, yang bayar kepabeanan dan cukai, dan PNBP," katanya dalam kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat, Jumat (29/9/2023).

Suahasil mengatakan pemerintah memberikan subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Selain subsidi, pemerintah juga memberikan kompensasi kepada badan usaha atas kekurangan penerimaan akibat dari kebijakan penetapan harga oleh pemerintah.

Dia menjelaskan kenaikan harga minyak dunia hingga mencapai US$120 per barel mengharuskan pemerintah menambah alokasi subsidi dan kompensasi energi pada tahun lalu. Pada 2019, subsidi dan kompensasi energi tercatat senilai Rp144,3 triliun, sedangkan pada 2020 dan 2021 masing-masing senilai Rp199,9 triliun dan Rp188,3 triliun.

Namun pada 2022, kebutuhan untuk subsidi dan kompensasi energi melonjak hingga 192,7% menjadi Rp551,2 triliun. Angka ini terdiri atas subsidi energi Rp171,9 triliun dan kompensasi Rp379,3 triliun.

Walaupun menambah alokasi subsidi dan kompensasi energi, Suahasil menyebut pemerintah juga tetap melaksanakan kebijakan menaikkan harga BBM. Pada September 2022, harga Pertalite diputuskan naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, sedangkan harga Solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.

Adapun harga Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

"Kami tahun 2022 melakukan burden sharing. Sebagian harga pertalite ada kenaikan, artinya dibayar konsumen. Tetapi meskipun kenaikannya sudah dibayar konsumen, masih ada subsidi Rp551 triliun," ujarnya.

Suahasil menjelaskan kebijakan pemerintah memberikan subsidi dan kompensasi energi terbukti mampu menahan laju inflasi. Pada 2022, inflasi Indonesia tercatat sebesar 5,51%. (sap)