Ekspor Tembaga Dibuka Lagi, Tambahan Penerimaan Bea Keluar Rp4 Triliun

"Itu kalau memang bisa dilaksanakan dan sesuai dengan time table persetujuan pemerintah," katanya, dikutip pada Jumat (14/3/2025).

Askolani mengatakan potensi tambahan penerimaan bea keluar Rp4 triliun dihitung dengan asumsi pemberian izin ekspor konsentrat tembaga sebanyak 1,3 juta ton. Menurut keputusan Kementerian ESDM, perpanjangan izin ekspor konsentrat hanya diberikan hingga Juni 2025.

Meski demikian, dia menjelaskan tambahan penerimaan bea keluar dari ekspor konsentrat tembaga akan tergantung pada beberapa hal. Misal, realisasi ekspor dan harga konsentrat tembaga di pasar global.

Sejak awal tahun ini, DJBC sama sekali belum melayani ekspor konsentrat tembaga. Ekspor komoditas tersebut baru bisa dilaksanakan jika eksportir telah mengantongi izin dari Kementerian ESDM dan mendapatkan persetujuan ekspor (PE) dari Kementerian Perdagangan.

"Nanti PE-nya masih akan ditetapkan oleh Kemendag," ujarnya.

Kementerian ESDM memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga hingga Juni 2025 setelah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM 6/2025, yang merevisi Peraturan Menteri ESDM 6/2024.

Dalam Pasal 2A yang disisipkan pada Peraturan Menteri ESDM 6/2025, dijelaskan pemerintah memberikan kesempatan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu kepada pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi mineral logam komoditas tembaga yang telah selesai membangun fasilitas pemurnian (smelter), tetapi tidak dapat beroperasi dan memerlukan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar.

Keadaan kahar merupakan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia, tidak disengaja, dan tidak dapat dihindarkan. Keadaan kahar ini harus ditetapkan oleh Polri dan diperhitungkan pembayaran klaim asuransi atas fasilitas smelter.

Dalam masa perbaikan akibat keadaan kahar, pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi mineral logam dapat melakukan ekspor dengan mempertimbangkan 5 hal. Pertama, tercukupinya kebutuhan bahan baku di dalam negeri.

Kedua, menghindari terhentinya kegiatan usaha pertambangan. Ketiga, menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keempat, optimalisasi penerimaan negara dan penerimaan daerah. Kelima, perbaikan fasilitas smelter dapat dilaksanakan dalam waktu tertentu.

Smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur, mengalami kebakaran pada 14 Oktober 2024. Akibat kebakaran tersebut, PTFI masih melakukan perbaikan smelter dan diproyeksi rampung pada pekan ketiga Juni 2025.

Mengenai target bea keluar, pemerintah dalam APBN 2025 hanya memasang angka Rp4,47 triliun atau turun 78,6% dari realisasi tahun lalu yang mencapai Rp20,9 triliun. Penurunan target bea keluar ini antara lain mempertimbangkan larangan ekspor konsentrat tembaga mulai 1 Januari 2025 untuk mendukung kebijakan hilirisasi. (sap)