Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Sabtu, 24 Mei 2025 | 13:05 WIB
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PERPAJAKAN
Kamis, 22 Mei 2025 | 18:30 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 22 Mei 2025 | 12:15 WIB
RICHARD COLLIER (OXFORD), RITA DE LA FERIA (LEEDS):
Rabu, 21 Mei 2025 | 14:30 WIB
KAMUS PAJAK
Fokus
Reportase

Ismail Sabri Resmi Dilantik Jadi PM Malaysia

A+
A-
0
A+
A-
0
Ismail Sabri Resmi Dilantik Jadi PM Malaysia

Rombongan kendaraan Perdana Menteri Malaysia tiba di National Palace untuk pertemuan dengan raja di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (16/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Lim Huey Teng/hp/cfo

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Ismail Sabri Yaakob resmi dilantik sebagai perdana menteri ke-9 Malaysia, menggantikan Muhyiddin Yassin yang mengundurkan diri. Sebelumnya, Ismail menjadi pendamping Muhyiddin sebagai wakil perdana menteri.

Istana Negara melalui pernyataan resminya menyatakan Raja Sultan Abdullah Ahmad Shah memutuskan segera mengangkat perdana menteri yang baru untuk menyelesaikan pandemi Covid-19. Raja berharap Ismail mampu mengatasi pandemi dan memulihkan kesejahteraan rakyat Malaysia.

"Pemerintah harus segera melanjutkan upaya memerangi pandemi Covid-19 untuk kepentingan dan keselamatan rakyat serta kesejahteraan negara," bunyi pernyataan tersebut, dikutip Sabtu (21/8/2021).

Baca Juga: Ada Supertax Deduction, Investor Perlu Diundang agar Beri Pelatihan

Raja Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah telah memutuskan penunjukan Ismail sebagai perdana menteri, kemarin. Adapun pada hari ini, raja memimpin pengambilan sumpah Ismail pada pukul 14.30 waktu setempat, berselang 5 hari sejak Muhyiddin mengundurkan diri.

Ismail merupakan Wakil presiden Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO). Dengan begitu, pelantikan Ismail menandai kembalinya partai tersebut kepada puncak kekuasaan. UMNO telah berkuasa sejak Malaysia merdeka dan hanya sempat kehilangan posisi itu selama 3 tahun terakhir.

Ismail akan memimpin koalisi Perikatan Nasional (PN) hingga Malaysia kembali dapat mengadakan pemilu setelah krisis Covid-19. Dia mendapat dukungan dari 114 dari 220 anggota yang duduk di Parlemen.

Baca Juga: Model Bisnis Digital Kian Kompleks, Bagaimana Peluang Pemajakannya?

Ismail akan langsung bekerja dengan fokus pemulihan Malaysia dari pandemi. Saat ini, sebagian besar bisnis telah ditutup sejak Mei lalu seiring melonjaknya kasus Covid-19 varian Delta.

Dilansir straitstimes.com, Muhyiddin menetapkan Malaysia dalam kondisi lockdown. Dia berharap dapat membuka kembali sebagian besar ekonominya pada Oktober mendatang. Selama menjabat, Muhyiddin telah meluncurkan sejumlah paket stimulus untuk menangani pandemi dan memulihkan perekonomian negara, termasuk insentif pajak.

Beberapa insentif pajak yang masih berlaku misalnya penundaan pembayaran angsuran pajak penghasilan (PPh) badan yang seharusnya dibayarkan secara bulanan. Pemerintah juga memberikan membebaskan pajak pada pelaku usaha jasa pariwisata dan operator hotel hingga akhir tahun. Selain itu, ada perpanjangan insentif pembebasan pajak penjualan mobil baru hingga Desember 2021, dari yang seharusnya berakhir Juni 2021. (sap)

Baca Juga: Pemerintah Bidik Rasio Pendapatan Negara 18% Tanpa Naikkan Tarif Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perdana menteri Malaysia, PM Malaysia, pemerintah Malaysia, insentif pajak, lockdown Malaysia

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 15 Mei 2025 | 07:40 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Diminta Laporkan Sanksi yang Dihapus Akibat Kendala Coretax

Rabu, 14 Mei 2025 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pacu Utilisasi, Industri Elektronik Bisa Manfaatkan Insentif Pajak

Rabu, 14 Mei 2025 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Apindo Usul Paket Insentif Pajak Saat Pandemi Kembali Diberikan

Selasa, 13 Mei 2025 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Apindo Usul Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Dinaikkan

berita pilihan

Minggu, 25 Mei 2025 | 12:30 WIB
PERATURAN PAJAK

Apa Saja Sektor Lainnya dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P5L?

Minggu, 25 Mei 2025 | 12:00 WIB
APBN 2025

Dibiayai Pajak, Belanja Kesehatan Sudah Terserap Rp47,6 Triliun

Minggu, 25 Mei 2025 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

DPR Setujui RUU Pajak Trump, PTKP dan Kredit Pajak Bakal Dinaikkan

Minggu, 25 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Badan Pemerintah yang Dikecualikan sebagai Subjek Pajak

Minggu, 25 Mei 2025 | 10:30 WIB
PERATURAN PAJAK

Sederet Kriteria Pemungut PPh Pasal 22 dalam PMK 81/2024

Minggu, 25 Mei 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Ancam Pejabat yang Enggan Sederhanakan Regulasi

Minggu, 25 Mei 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Koperasi Desa, Mendagri Tito Minta Pemda Tak Ragu Gunakan APBD

Minggu, 25 Mei 2025 | 09:00 WIB
KEM-PPKF 2026

Pemerintah Beberkan Arah Kebijakan PNBP 2026 dan Tantangannya

Minggu, 25 Mei 2025 | 08:30 WIB
PROVINSI BANTEN

WP Ramai-Ramai Ikut Pemutihan Pajak, Samsat Kehabisan STNK

Minggu, 25 Mei 2025 | 08:00 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Situasi Global Tak Menentu, BI Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi