Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 18 April 2025 | 15:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 17 April 2025 | 17:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Kamis, 17 April 2025 | 14:00 WIB
KELAS PPh Pasal 21 (12)
Selasa, 15 April 2025 | 18:15 WIB
KETUA MA 1974-1982 OEMAR SENO ADJI:
Fokus
Reportase

Kinerja APBN 2024, Prabowo: Kita Mampu Kendalikan Defisit

A+
A-
1
A+
A-
1
Kinerja APBN 2024, Prabowo: Kita Mampu Kendalikan Defisit

Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). Pemerintah resmi menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen untuk barang dan jasa mewah yang diberlakukan mulai 1 Januari 2025. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah menyelesaikan pengelolaan APBN dengan baik.

Prabowo mengatakan kinerja APBN jelang tutup buku pada pukul 24.00 WIB masih dalam koridor yang baik. Menurutnya, pemerintah masih dapat mengelola keuangan negara dengan prudent, bijak, dan hati-hati.

"Kita masih mampu untuk mengendalikan defisit kita dalam koridor yang masih cukup hati-hati dan mampu kita kelola," katanya, Selasa (31/12/2024).

Baca Juga: Alokasi APBN Cukup, 53 Unit Sekolah Rakyat Ditarget Rampung Juni 2025

Prabowo turut menghadiri rapat tutup tahun yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Pada kegiatan ini, dia mendapatkan paparan mengenai pengelolaan APBN dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Secara umum, dia menilai kinerja keuangan negara masih positif di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian global. Menurutnya, ketidakpastian global telah menyebabkan fluktuasi harga komoditas yang pada akhirnya juga mempengaruhi kinerja penerimaan negara, baik pajak, kepabeanan dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kinerja APBN 2024 ternyata lebih baik dari yang diproyeksikan pemerintah. Dia pun bakal menyampaikan kinerja APBN 2024 pada konferensi pers khusus pada awal Januari 2025.

Baca Juga: Ada Kebijakan Tarif AS, Pemerintah Perlu Antisipasi Dampaknya ke Pajak

"Hasilnya terlihat cukup baik, lebih baik dari yang Lapsem [Laporan Semester] waktu itu kami sampaikan di DPR," ujarnya.

Pada APBN 2024, pemerintah merancang defisit senilai Rp522,82 triliun atau 2,29% PDB. Adapun outlook defisit anggaran 2024 adalah Rp609,7 triliun atau 2,7% dari PDB. (sap)

Baca Juga: Bertemu Dubes AS, Sri Mulyani Bahas Negosiasi Tarif Dagang

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : APBN 2024, pendapatan negara, badan anggaran, penerimaan pajak, PNBP, defisit anggaran, Prabowo Subianto, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 08 April 2025 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Akui Komunikasi Pemerintah Masih Kurang Baik

Selasa, 08 April 2025 | 16:05 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Bea Masuk Resiprokal AS, Sri Mulyani: Tak Ada Ilmu Ekonominya di Situ

Selasa, 08 April 2025 | 10:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Relaksasi SPT Tahunan Ganggu Setoran Pajak Maret 2025? Ini Kata BKF

Selasa, 08 April 2025 | 09:03 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Prabowo Klaim Indonesia Mampu Hadapi Bea Masuk Resiprokal Trump

berita pilihan

Sabtu, 19 April 2025 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat Lagi Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan sebelum Pengukuhan PKP

Sabtu, 19 April 2025 | 14:00 WIB
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ada Pemutihan! Kendaraan Mati 10 Tahun, Cukup Bayar 1 Tahun Saja

Sabtu, 19 April 2025 | 11:35 WIB
KOLABORASI LeIP-DDTC

Gratis 25 Buku Terbaru DDTC untuk PERTAPSI! Beri Komentar Terbaik Anda

Sabtu, 19 April 2025 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Siapa yang Masuk Keluarga Sedarah dan Semenda dalam Aturan Pajak?

Sabtu, 19 April 2025 | 10:30 WIB
PMK 81/2024

Ketentuan PPh atas Pengalihan Partisipasi Interes, Apa yang Berubah?

Sabtu, 19 April 2025 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Masih Bisa Perpanjang Waktu Lapor SPT Tahunan, Tambah 2 Bulan

Sabtu, 19 April 2025 | 09:30 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

DPR Khawatir Efek Lemahnya Daya Beli Merembet ke Kinerja Cukai Rokok

Sabtu, 19 April 2025 | 09:05 WIB
LAPORAN FOKUS

Meluruskan Fungsi Pengadilan Pajak sebagai Lembaga Yudisial