Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Rabu, 07 Mei 2025 | 07:48 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 06 Mei 2025 | 13:05 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Fokus
Reportase

Kunjungan Wisatawan Melonjak, Norwegia Usulkan Pajak Turis 3 Persen

A+
A-
2
A+
A-
2
Kunjungan Wisatawan Melonjak, Norwegia Usulkan Pajak Turis 3 Persen

Ilustrasi.

OSLO, DDTCNews - Pemerintah Norwegia mengajukan RUU mengenai pengenaan pajak turis sebesar 3%.

Menteri Perdagangan dan Industri Cecilie Myrseth mengatakan usulan pajak turis disampaikan kepada parlemen karena Norwegia sedang menghadapi lonjakan kunjungan wisatawan. Kebijakan pengenaan jenis pajak tersebut akan diserahkan kepada masing-masing kota.

"Kami tahu tidak setiap kota membutuhkannya, tetapi untuk daerah bertekanan tinggi, ini [perlu diterapkan] untuk membangun kepercayaan antara penduduk lokal dan pengunjung," katanya, dikutip pada Jumat (11/4/2025).

Baca Juga: Masih Dibuka, Daftar Kelas Persiapan Ujian ADIT Transfer Pricing

Dalam RUU, negara akan memberikan ruang kepada setiap kota untuk mengenakan pajak turis sebesar 3% atas penginapan berbayar, termasuk hotel, tempat perkemahan, dan persewaan hunian harian. Apabila langsung disetujui sebagai undang-undang, pajak turis akan mulai berlaku pada musim panas tahun ini.

Pengaturan pajak turis dalam RUU ini sangat berbeda dengan kebijakan serupa di negara lain di Eropa yang cenderung kontroversial. Di Norwegia, pajak turis diusulkan tidak berlaku secara nasional, tetapi bersifat opsional bagi masing-masing kota.

Dengan konsep ini, negara dapat memberikan kesempatan bagi destinasi wisata populer seperti Kepulauan Lofoten atau kota-kota yang memiliki desa indah seperti Geiranger untuk meningkatkan pendanaan infrastruktur atau layanan publik yang terbebani oleh lonjakan kunjungan wisatawan.

Baca Juga: IMF Dorong Negara Fokus Reformasi Pajak di Tengah Gejolak Tarif AS

Setiap kota akan memutuskan secara independen untuk mengenakan atau tidak mengenakan pajak turis. Adapun atas penerimaan dari pajak turis, harus dialokasikan untuk belanja yang terkait dengan pariwisata seperti toilet umum, pemeliharaan jalan setapak, pengumpulan sampah, dan pemasangan rambu-rambu wisata.

Dilansir forbes.com, wacana pengenaan pajak turis di Norwegia telah mencuat sejak bertahun-tahun lalu. Pajak turis dinilai bisa menjadi solusi mengendalikan lonjakan pengunjung musiman di daerah kecil dengan populasi masyarakat yang sedikit.

Pemerintah memutuskan mengajukan pajak turis setelah Norwegia mencatatkan rekor kunjungan wisatawan, yakni lebih dari 38 juta orang yang menginap di negara tersebut pada 2024. (sap)

Baca Juga: Demi Tip Bebas Pajak, Trump Ingin Naikkan Tarif PPh Orang Kaya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, Norwegia, pajak turis, tarif pajak, pariwisata

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 24 April 2025 | 13:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada 75 Negara yang Sedang Negosiasikan Tarif Bea Masuk dengan AS

Selasa, 22 April 2025 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Akan Kenakan Bea Masuk 3.403,96% atas Panel Surya dari Kamboja

Senin, 21 April 2025 | 16:00 WIB
LITHUANIA

Belanja Pertahanan Ditambah, Negara Ini Bakal Naikkan Tarif Pajak

berita pilihan

Rabu, 14 Mei 2025 | 19:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Persoalan Pajak Internasional Ikut Dibahas di Pertemuan ADB, Ada Apa?

Rabu, 14 Mei 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN ENERGI

Kinerja PNBP Migas Bergantung ke Hal-Hal yang Fluktuatif, Apa Saja?

Rabu, 14 Mei 2025 | 18:00 WIB
CORETAX SYSTEM

WP Diberi Waktu 14 Hari untuk Tanggapi SP2DK, Bisa Lewat Coretax?

Rabu, 14 Mei 2025 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah KPP, Status Wajib Pajak Kriteria Tertentu Perlu Diajukan Ulang?

Rabu, 14 Mei 2025 | 17:13 WIB
UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Perhatian! Ada 1 Lokasi USKP yang Dipindahkan

Rabu, 14 Mei 2025 | 16:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Optimalisasi Penerimaan Negara, Tembaga Bakal Masuk SIMBARA pada 2026

Rabu, 14 Mei 2025 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pacu Utilisasi, Industri Elektronik Bisa Manfaatkan Insentif Pajak

Rabu, 14 Mei 2025 | 15:00 WIB
SE-05/PJ/2022

Jadi Sasaran Penelitian Komprehensif, Siapa itu WP Strategis?

Rabu, 14 Mei 2025 | 14:45 WIB
RUU PERAMPASAN ASET

Soal RUU Perampasan Aset, Prabowo Sudah Komunikasi dengan Ketum Parpol