PMK 4/2025 Berlaku, DJBC Beberkan 8 Perubahan Ketentuan Barang Kiriman

"DJBC berupaya melakukan perbaikan pelayanan dan memberi keselarasan regulasi dalam impor dan ekspor barang kiriman, dengan mendengarkan aspirasi dan melakukan evaluasi implementasi kebijakan barang kiriman sebelumnya," katanya, dikutip pada Rabu (5/3/2025).

Nirwala menuturkan penerbitan PMK 4/2025 antara lain bertujuan menyederhanakan pungutan fiskal impor barang kiriman untuk mendukung proses bisnis barang kiriman yang membutuhkan kecepatan layanan, serta memberikan fasilitas fiskal bagi jemaah haji dan WNI yang memenangkan perlombaan atau penghargaan internasional.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan dukungan ekspor dengan membuka skema barang kiriman untuk kegiatan ekspor yang dilakukan perusahaan berfasilitas, serta menyederhanakan aturan konsolidasi barang kiriman ekspor.

Berangkat dari latar belakang itulah, PMK 4/2025 memuat beberapa pokok perubahan. Pertama, pendefinisian ulang barang kiriman yang berasal dari hasil perdagangan dan barang kiriman pribadi.

Barang hasil perdagangan merupakan barang hasil transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Sementara barang kiriman pribadi merupakan barang kiriman dengan penerima barang selain badan usaha.

Kedua, pengaturan jangka waktu penyampaian consignment note (CN) apabila terdapat konfirmasi. Jangka waktu penyampaian CN adalah paling lama 1 hari sejak kedatangan barang kiriman impor dapat dikecualikan apabila penyelenggara pos melakukan konfirmasi kepada pengirim dan/atau penerima barang kiriman secara lengkap dan benar.

Ketiga, perubahan aturan terhadap barang kiriman yang menerapkan self assessment. Atas barang kiriman yang diberitahukan dengan CN, kini skema self assessment dan konsekuensi sanksi denda hanya diterapkan terhadap barang kiriman yang penerima barangnya ialah badan usaha.

Sementara itu, penerima barang perseorangan diterapkan skema official assessment tanpa konsekuensi denda.

Keempat, perubahan aturan bea masuk tambahan (BMT) impor melalui barang kiriman. Barang kiriman yang diberitahukan melalui CN dengan nilai pabean ditetapkan melebihi free on board (FOB) US$3 hingga US$1.500 dikecualikan dari pengenaan BMT.

Pengecualian itu juga diterapkan terhadap barang kiriman jemaah haji dan barang kiriman hadiah perlombaan/penghargaan internasional.

Kelima, perubahan aturan pungutan untuk nonkomoditas tertentu. Barang kiriman yang diberitahukan melalui CN dengan nilai pabean sebesar FOB US$3 hingga US$1.500 diterapkan tarif bea masuk sebesar 7,5%, tetapi dikecualikan dari pengenaan BMT dan PPh. Sementara itu, tarif PPN diatur sebagaimana ketentuan PPN yang berlaku.

Keenam, perubahan tarif bea masuk terhadap komoditas tertentu yang sebelumnya dikenakan tarif MFN. Terdapat simplifikasi tarif bea masuk atas delapan kelompok komoditas yang sebelumnya dikenakan tarif MFN menjadi 3 kelompok pembebanan tarif.

Ketiga kelompok pembebanan tarif tersebut adalah tarif 0%, 15%, dan 25%. Barang kiriman berupa buku ilmu pengetahuan dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%; barang kiriman berupa jam tangan, kosmetik, dan besi/baja, dikenakan tarif bea masuk sebesar 15%; serta barang kiriman berupa tas, produk tekstil, alas kaki, dan sepeda, dikenakan tarif bea masuk sebesar 25%.

Kedelapan komoditas tersebut dikecualikan dari pengenaan BMT, tetapi dikenakan PPN dan PPh Pasal 22 dengan tarif flat 5%. Khusus buku ilmu pengetahuan, sesuai ketentuan perpajakan dapat diberikan pembebasan PPN dan pengecualian PPh.

Ketujuh, pengaturan khusus barang kiriman jemaah haji. Pengaturan secara khusus barang kiriman jemaah haji, meliputi subjek pengirim barang kiriman jemaah haji, periode penyampaian CN jemaah haji, dan batasan jumlah kemasan CN jemaah haji.

Barang kiriman Jemaah haji mendapatkan relaksasi dibebaskan bea masuk, dikecualikan BMT, tidak dipungut PPN, dan dikecualikan PPh, dengan batasan nilai pabean FOB US$1.500 per pengiriman, paling banyak 2 kali pengiriman.

Kedelapan, pengaturan khusus barang kiriman hadiah perlombaan atau penghargaan internasional. Pengaturan secara khusus barang kiriman hadiah perlombaan/penghargaan internasional meliputi jumlah barang yang dikirimkan dan kriteria barang yang dikirimkan.

Barang kiriman berupa hadiah dari perlombaan/penghargaan internasional diberikan relaksasi dibebaskan bea masuk, dikecualikan BMT, tidak dipungut PPN, dan dikecualikan PPh, dengan batasan jumlah paling banyak 1 buah untuk masing-masing barang dekoratif seperti medali, trofi, lencana, dan/atau barang sejenis lainnya serta satu buah hadiah lainnya.

Batasan jumlah berlaku untuk setiap kategori perlombaan/penghargaan internasional. Namun hadiah berupa kendaraan bermotor, barang kena cukai, dan hadiah dari undian/perjudian, dikecualikan dari relaksasi fiskal ini.

Kesembilan, perubahan ketentuan ekspor barang kiriman. Terdapat sejumlah perubahan pada ketentuan ekspor barang kiriman, yakni penegasan kepada eksportir/penyelenggara pos agar menyampaikan CN kepada DJBC atas ekspor barang kiriman yang memiliki berat kotor di bawah 30 kilogram, sedangkan barang kiriman yang memiliki berat kotor di atas 30 kilogram disampaikan menggunakan pemberitahuan ekspor barang.

Kemudian, terdapat penyederhanaan ketentuan konsolidasi ekspor barang kiriman melalui dokumen pemberitahuan konsolidasi barang kiriman (PKBK), serta pemberian kemudahan rekonsiliasi ekspor barang kiriman melalui dokumen PKBK.

Selain itu, diatur pula penegasan pembebasan bea masuk atas barang reimpor sebagaimana diatur dalam PMK 175/2021, serta penegasan ketentuan lartas ekspor barang kiriman yang dikecualikan terhadap eksportir perseorangan (nonbadan usaha).

"Kami berharap penerbitan aturan baru terkait barang kiriman ini dapat menjawab pertanyaan dari masyarakat mengenai regulasi barang kiriman asal impor dan ekspor," ujar Nirwala. (rig)