Prabowo Ancam Copot Pejabat yang Ogah Sederhanakan Aturan Investasi

"Tadi saya diberi laporan, sekian puluh blok migas yang siap kita tawarkan secara besar-besaran. Saya minta badan-badan regulasi, sederhanakan regulasi. Pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang menunggu diberi kesempatan," kata Prabowo, dikutip pada Kamis (22/5/2025).

Sebagai informasi, ada beberapa menteri yang ikut hadir dalam acara yang dibuka oleh Prabowo itu. Di antaranya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kenegakerjaan Yassierli, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

Masih dalam anekdotnya soal rumitnya regulasi investasi di Indonesia, Prabowo bahkan mengutip sebuah pernyataan yang cukup populer di lingkungan birokrasi, "Kalau bisa dibikin susah kenapa dibikin gampang?"

Melanjutnya pidatonya, Prabowo meminta jajarannya untuk mengubah cara berpikir yang melanggengkan keruwetan birokrasi. Dia meminta jajarannya agar bisa bekerja cepat untuk melancarkan investasi masuk, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Kita akan pinggirkan mereka-mereka yang tidak bekerja dengan baik. Sederhanakan semua proses. Buat iklim sebaik mungkin untuk semua pihak yang ingin bekerja dari luar negeri maupun dari dalam negeri," katanya.

Di hadapan stakeholders di industri migas, Prabowo juga menyatakan kalau potensi migas RI masih sangat besar. Garis pokok kebijakan di bidang migas, imbuhnya, adalah kebijakan-kebijakan yang masuk akal, menyelesaikan tantangan-tantangan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Silakan Anda masuk ke peluang-peluang yang kita berikan dan kita juga siapkan suatu dana investasi yang besar, yaitu Danantara Indonesia yang juga siap berinvestasi secara strategis dalam proyek-proyek energi yang tersedia," kata Prabowo.

Alih Kelola Lapangan Minyak Terbengkalai

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan starteginya untuk mem-boost investasi di sektor migas.

Bahlil menyatakan akan mengalihkan pengelolaan sejumlah lapangan minyak dan gas bumi (migas) terbengkalai kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang benar-benar siap dan mampu mengelola.

"Saat ini ada 10 wilayah kerja yang sudah POD (Plan of Development), tapi mangkrak, enggak menjalankan. Dengan kapasitas 10 wilayah ini bisa kita tingkatkan produksi 31.300 barel per hari," ujar Bahlil.

Pemerintah mencatat terdapat 10 lapangan yang sudah disetujui POD dengan potensi produksinya mencapai 51 juta barel minyak dan 600 BCF gas, tetapi masih terbengkalai. Dengan investasi sekitar US$1,8 miliar, proyek ini bisa menyerap hingga 20.000 tenaga kerja, mendorong tumbuhnya usaha penunjang lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar area operasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Keputusan Menteri ESDM 110/2024 tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan dalam Rangka Optimalisasi Produksi Minyak dan Gas Bumi, KKKS yang belum diusahakan, dapat dikembalikan kepada negara dan diserahkan kepada KKKS yang siap menggarap. (sap)