Profesional DDTC Edukasi Mahasiswa Soal Beracara di Pengadilan Pajak

“Untuk beracara di Pengadilan Pajak, tentunya sebagai kuasa hukum atau pemohon banding perlu mempersiapkan strategi dalam menangani sengketa tersebut,” kata Kania kepada mahasiswa.

Langkah pertama yang perlu dilakukan pemohon banding ialah mengidentifikasi pokok sengketa. Menurut Kania, kerangka identifikasi dapat dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang berpeluang muncul dalam persidangan.

Setelah itu, pemohon menyiapkan jawaban atas kemungkinan-kemungkinan dari pertanyaan tersebut dengan didukung ketentuan perpajakan yang berlaku.

“Pola menjawab ini tidak kalah penting. Setelah memasukkan ketentuan perpajakan yang berlaku, interpretasi hukum atas ketentuan itu pun dapat dijadikan salah satu poin penting dalam argumentasi,” jelas Kania.

Hal penting lainnya yang perlu dipersiapkan pemohon ialah alat bukti. Sesuai dengan Pasal 69 UU Pengadilan Pajak, alat bukti di persidangan bisa berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengetahuan para pihak, dan/atau pengetahuan hakim.

Terakhir, Kania juga menjelaskan pertimbangan hukum dalam putusan yang dikeluarkan Pengadilan Pajak. Adapun pendapat Pengadilan Pajak ini harus memuat pertimbangan hukum (legal reasoning) dengan instrumen teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, dan filosofis.

Sementara itu, Dwina memberikan pemahaman mengenai Pengadilan Pajak. Berdasarkan Pasal 2 UU 14/2002, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan pajak yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

“Artinya, fokus Pengadilan Pajak tidak untuk melindungi penerimaan negara, tetapi memastikan agar wajib pajak selaku pencari keadilan memperoleh kepastian hukum atas besarnya pajak terutang serta atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya,” tuturnya.

Selain itu, Dwina juga memberikan penjelasan mendalam terkait dengan alur atau proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak. Proses tersebut dimulai dari persiapan persidangan, persidangan, sampai dengan pasca persidangan.

Dia juga menekankan bahwa proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak menganut prinsip prosedur dan proses yang cepat mudah, dan sederhana. Adapun pengertian secara normatif dari prinsip tersebut bisa dilihat dalam ayat penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.

Dalam ketentuan tersebut, sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Kemudian, biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Sementara itu, cepat adalah proses pemeriksaan di pengadilan tidak bertele-tele atau sengaja diperlambat penyelesaiannya.

“Namun, asas cepat, biaya ringan, dan sederhana dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan ini juga tidak boleh mengesampingkan ketelitian dan kecermatan hakim dalam mencari kebenaran dan keadilan,” ujar Dwina.

DDTC Bagi-Bagi Buku

Pada kesempatan yang sama, DDTC juga akan membagikan buku berjudul Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional kepada 5 peserta simulasi yang memberikan komentar terbaik dalam artikel ini.

Untuk memberikan komentar, peserta bisa melakukan scroll ke bawah pada artikel ini. Jika sudah menemukan kolom komentar, silakan isi dengan komentar terbaik Anda mengenai topik yang dibahas pada acara hari ini.

Sebagai informasi, buku Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional ini merupakan buku ke-24 yang diterbitkan DDTC. Buku ini ditulis oleh Founder DDTC Darussalam dan Danny Septriadi bersama dengan Tax Expert, CEO Office DDTC Atika Ritmelina Marhani.

Buku ini disusun berdasarkan pada teori dan praktik pajak terbaik yang berlaku di dunia internasional. Penyusunan buku ini didukung dengan berbagai literatur dari multidisiplin ilmu, tanpa membahas kebijakan, hukum, dan administrasi pajak yang berlaku di Indonesia.

Terdiri atas 11 bab, buku ini diawali dengan ulasan mengenai konsep definisi pajak, sejarah pajak dan pemberontakan, hukum, moral, dan pembelajaran pajak. Selanjutnya, ada ulasan tentang prinsip, fungsi, dan pengelompokan pajak.

Ulasan konsep pengenaan, perhitungan, penetapan, dan angsuran pajak juga masuk dalam buku ini. Penulis juga mengupas konsep PPh, aspek internasional atas PPh, konsep pemajakan atas perseroan dan orang pribadi sebagai pemegang saham, serta konsep PPN. (rig)